Ortax Forums PPh Badan Tentang PPh Pasal 23

  • Tentang PPh Pasal 23

     yunialeopard updated 9 years ago 10 Members · 64 Posts
  • kiki121068

    Member
    28 April 2013 at 10:47 am

    Mohon bimbingannya, jika penerima JKP tdk memotong pembayarannya utk PPh 23, apakah saya (WP Badan) sebagai pemberi JKP wajib memotong/membayarkannya sendiri kemudian melaporkan SPT masanya?
    Terima kasih.

  • kiki121068

    Member
    28 April 2013 at 10:47 am

    Mohon bimbingannya, jika penerima JKP tdk memotong pembayarannya utk PPh 23, apakah saya (WP Badan) sebagai pemberi JKP wajib memotong/membayarkannya sendiri kemudian melaporkan SPT masanya?
    Terima kasih.

  • kiki121068

    Member
    28 April 2013 at 10:47 am
  • begawan5060

    Member
    28 April 2013 at 1:32 pm
    Originaly posted by kiki121068:

    jika penerima JKP tdk memotong pembayarannya utk PPh 23, apakah saya (WP Badan) sebagai pemberi JKP wajib memotong/membayarkannya sendiri kemudian melaporkan SPT masanya?

    Tidak usah..
    Dengan kata lain, apabila mereka tidak memotong… malahan enak..

  • begawan5060

    Member
    28 April 2013 at 1:32 pm
    Originaly posted by kiki121068:

    jika penerima JKP tdk memotong pembayarannya utk PPh 23, apakah saya (WP Badan) sebagai pemberi JKP wajib memotong/membayarkannya sendiri kemudian melaporkan SPT masanya?

    Tidak usah..
    Dengan kata lain, apabila mereka tidak memotong… malahan enak..

  • priadiar4

    Member
    28 April 2013 at 2:17 pm
    Originaly posted by kiki121068:

    apakah saya (WP Badan) sebagai pemberi JKP wajib memotong/membayarkannya sendiri kemudian melaporkan SPT masanya?

    Lebih baik beritahu/ saranin, ini demi kebaikan mereka dan hubungan usaha yang lebih baik

  • priadiar4

    Member
    28 April 2013 at 2:17 pm
    Originaly posted by kiki121068:

    apakah saya (WP Badan) sebagai pemberi JKP wajib memotong/membayarkannya sendiri kemudian melaporkan SPT masanya?

    Lebih baik beritahu/ saranin, ini demi kebaikan mereka dan hubungan usaha yang lebih baik

  • kiki121068

    Member
    28 April 2013 at 2:50 pm

    Terima kasih atas penjelsannya.

  • kiki121068

    Member
    28 April 2013 at 2:50 pm

    Terima kasih atas penjelsannya.

  • NuiiNuy

    Member
    29 April 2013 at 2:03 pm

    Mau tanya
    Kalau Perusahaan menjual jasa secara kredit PPH 23 nya di catat di jurnal pada saat pengiriman invoice atau pada saat pendapatan diterima ?
    MOHON PENJELASANYA

    Terima Kasih

  • begawan5060

    Member
    29 April 2013 at 2:43 pm
    Originaly posted by NuiiNuy:

    Kalau Perusahaan menjual jasa secara kredit PPH 23 nya di catat di jurnal pada saat pengiriman invoice atau pada saat pendapatan diterima ?

    Pada saat menerima bukti potong (tgl bukti pot)

  • begawan5060

    Member
    29 April 2013 at 2:43 pm
    Originaly posted by NuiiNuy:

    Kalau Perusahaan menjual jasa secara kredit PPH 23 nya di catat di jurnal pada saat pengiriman invoice atau pada saat pendapatan diterima ?

    Pada saat menerima bukti potong (tgl bukti pot)

  • nughie07

    Member
    29 April 2013 at 2:52 pm
    Originaly posted by begawan5060:

    Pada saat menerima bukti potong (tgl bukti pot)

    bukankah pada saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur Pak Gunawan?

    Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).
    Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan":
    untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.
    untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.
    Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

    mohon koreksi karena saya masih anak2 hehe

  • nughie07

    Member
    29 April 2013 at 2:52 pm
    Originaly posted by begawan5060:

    Pada saat menerima bukti potong (tgl bukti pot)

    bukankah pada saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur Pak Gunawan?

    Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).
    Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan":
    untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.
    untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.
    Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

    mohon koreksi karena saya masih anak2 hehe

  • begawan5060

    Member
    29 April 2013 at 2:56 pm
    Originaly posted by nughie07:

    bukankah pada saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur Pak Gunawan?

    Ini lebih ditujukan ke pemotongnya..
    Bagi pihak yang dipotong, apanya yang harus dijurnal apabila dokumen belum ada?

Viewing 1 - 15 of 64 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now