Ortax Forums PPh Pemotongan/Pemungutan tarif pph atas jasa konstruksi

  • tarif pph atas jasa konstruksi

  • meanius

    Member
    23 October 2012 at 11:48 am

    dear rekan ortax yang baik2..

    saya ingin bertanya soal jasa konstruksi nih,
    misal PT abc merenovasi toilet yang meenggunakan jasa PT xyz yang usahanya bergerak di bidang konstruksi jga..
    nah PT abc kan selaku wajib potong memotong pph 4 ayat 2,
    yang mau saya tanya kan adalah berapa % tarif nya…? 2% ato 4%?
    dasar hukum ny apa yah?

    mohon bantuanya rekan2..
    Thanks a lot

  • meanius

    Member
    23 October 2012 at 11:48 am
  • sahril123

    Member
    23 October 2012 at 12:01 pm

    Kalau kejadian yg sperti rekan tuliskan sy rasa tidak termasuk jasa kontruksi cukup di potong pph 23 sebesar 2 % dan tanpa NPWP 4 %.

  • meanius

    Member
    23 October 2012 at 12:09 pm

    thanks masukan nya rekan sahril..
    setau saya sih memang di potong final, karena renovasi toilet masuk dalam renovasi gedung dan pihak yang di potong bergerak di bidang jasa konstruksi jga makanya diptong pph final, ttapi brpakah tarif nya..?
    apabila bukan bergerak di bidang jasa konstruksi baru dipotong pph 23.
    mohon di koreksi rekan ortax..
    thanks 🙂

  • priadiar4

    Member
    23 October 2012 at 12:14 pm
    Originaly posted by sahril123:

    Kalau kejadian yg sperti rekan tuliskan sy rasa tidak termasuk jasa kontruksi cukup di potong pph 23 sebesar 2 % dan tanpa NPWP 4 %.

    sepakat..

  • meanius

    Member
    23 October 2012 at 12:53 pm

    tapi menurut

    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 51 TAHUN 2008

    TENTANG

    PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang

    :

    a.bahwa dalam rangka menyederhanakan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak, perlu mengatur kembali Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi;

    b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;

    Mengingat:

    1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

    2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan:

    PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.

    Pasal 1
    Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :
    1.Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

    2.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

    3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

    4.Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

    5.Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).

    6. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

    7. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

    8.Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

    9.Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

    Pasal 2
    Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
    mohon koreksinya?

  • usd

    Member
    23 October 2012 at 1:05 pm
    Originaly posted by meanius:

    setau saya sih memang di potong final, karena renovasi toilet masuk dalam renovasi gedung dan pihak yang di potong bergerak di bidang jasa konstruksi jga makanya diptong pph final, ttapi brpakah tarif nya..?

    tergantung dari grade yg dimiliki oleh PT. XYZ apakah besar, kecil, menengah, atau tidak punya

    Salam

  • yusup

    Member
    23 October 2012 at 1:17 pm
    Originaly posted by meanius:

    misal PT abc merenovasi toilet yang meenggunakan jasa PT xyz yang usahanya bergerak di bidang konstruksi jga..
    nah PT abc kan selaku wajib potong memotong pph 4 ayat 2,
    yang mau saya tanya kan adalah berapa % tarif nya…? 2% ato 4%?

    potong pph 4 ayat 2 (final) tarif 2% utk kualifikasi kecil atau 4 % jika tidak mempunyai kualifikasi untuk mengetahuinnya silakan check di http://www.lpjk.net/#
    terima kasih salam

  • meanius

    Member
    23 October 2012 at 1:18 pm

    thanks rekan usd
    tapi benar kan di potong pph final?
    kalo misalnya menengah berpa %?
    dan kalopun kecil berpa %?

    Salam

  • meanius

    Member
    23 October 2012 at 1:22 pm
    Originaly posted by yusup:

    potong pph 4 ayat 2 (final) tarif 2% utk kualifikasi kecil atau 4 % jika tidak mempunyai kualifikasi untuk mengetahuinnya silakan check di http://www.lpjk.net/#

    thanks rekan yusup
    misal pt xyz memiliki kualifikasi usaha besar / menengah, apakah berbeda tarifnya dengan kualifikasi usaha kecil yg diptong 2%?

    salam

  • yusup

    Member
    23 October 2012 at 1:30 pm
    Originaly posted by meanius:

    misal pt xyz memiliki kualifikasi usaha besar / menengah, apakah berbeda tarifnya dengan kualifikasi usaha kecil yg diptong 2%?

    jelas berbeda berdasarkan PP 51 2008
    Taril Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa konstruksi
    adalah sebagai berikut:
    a. 2% (dua persen) untuli Pelaksanaan konstruksi yang
    dilakukan oleh Penyedia Jasa yang rnemililci
    kualifikasi usaha kecil;
    b. 4% (empat perscn] untuk Pelaksanaan IConstruksi
    yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidalc
    memiliki kualifikasi usaha;
    c. 3% (tiga perscn) untuk Pelaksnnaan I{onstrulcsi yang
    dilalcukan oleh Penyedia Jasa sclain Penycdia Jasa
    sebagairnana dirnaksud dalam hurul a dan hurul b;
    d. 4% (ernpat perscn] untuk Perencanaan Konstrulcsi
    atau Pengacvasan IConstrulcsi yang dilalculcan oleh
    Penyedia Jasa yang rnerniliki ltualifikasi usaha; dan
    6% (enam perscn) untulc Perencanaan Iconstruksi atau
    Pengawasan Konstruksi yang dilakukan olehlPenyedia
    Jasa yang tidak memililci kualifikasi usaha.

  • meanius

    Member
    23 October 2012 at 1:34 pm
    Originaly posted by yusup:

    Taril Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa konstruksi
    adalah sebagai berikut:

    saya jga telah membaca PP 51 tahun 2008 dan tidak ada yang menyatakan kualifikasi besar atopun menengah..
    jadi berpakah tarifnya?
    apakah masuk ?
    3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

    mohon koreksinya 🙂

    Salam

  • dydy

    Member
    23 October 2012 at 1:35 pm

    kecil 2%,tidak memiliki kualifikasi 4%, menengah /besar 3% tuk pelaksanaan konstruksi

  • dydy

    Member
    23 October 2012 at 1:36 pm
    Originaly posted by meanius:

    saya jga telah membaca PP 51 tahun 2008 dan tidak ada yang menyatakan kualifikasi besar atopun menengah..
    jadi berpakah tarifnya?
    apakah masuk ?
    3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

    selain huruf a dan b maksudnya selain kecil dan non kualifikasi shg diartikan besar dan menengah

    tq

  • yusup

    Member
    23 October 2012 at 1:42 pm
    Originaly posted by meanius:

    3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

    iya ini tarifnya utk menengah dan atau besar

    Originaly posted by dydy:

    selain huruf a dan b maksudnya selain kecil dan non kualifikasi shg diartikan besar dan menengah

    sepakat,,

Viewing 1 - 15 of 61 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now