Tarif Pasal 17

dari penjualan bersih dikurangi/ditambah koreksi fiskal. baru dikali tarif.

penggunaan tarif psl 17 tidak dihitung perbulan rekan.

perhitungan pph badan dengan menggunakan tarif psl 17 dihitung berdasarkan laba fiskal diakhir tahun buku.

karena di th 2019 omset toko anda sudah diatas 4,8m maka untuk th 2020 anda sudah harus mulai mengangsur PPh 25 yang diperoleh dari perhitungan laba fiskal pembukuan 2019 dikalikan dg tarif psl 17 dan dibagi prorata 12bln.

angsuran PPh 25 (yyy) tsb diatas nanti akan dianggap sebagai angsuran PPh badan anda dith 2020.

sehingga pada akhir tahun buku 2020, anda akan menghitung SPT PPH badan 2020 (laba fiskal 2020 x tarif psl 17 = zzz).

Dan kurang bayar pajak SPT PPh Badan anda di 2020 yakni pajak badan th 2020 yg terhutang dikurangi angs. PPh 25 th 2020 (zzz – yyy = xxx)

demikian rekan, semoga penjelasan saya membantu

Menurut saya, utk PPh 25 di tahun 2020 masih nihil karena dianggap sbg WP baru. Tahun 2020 wajib pembukuan dan ajukan PKP.

cmiiw

apakah sudah melakukan pembukuan? harus wajib pembukuan
untuk perhitungan tarifnya biasanya ada di aplikasi pembukuan yang dipakai sudah tersedia

menurut saya tidak bisa dikatakan sebagai WP baru, karena berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 Jo. 208/PMK.03/2009 yang dimaksud dengan Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.

jadi syarat sebagai WP baru tidak terpenuhi karena penghasilan sudah diterimakan dari tahun sebelumnya

Tpi secara fiskal penghasilan WP tahun sebelumnya 0 rekan? bagaimana dijadikan dasar PPH 25?

kalau menurut saya angsur saja senilai perkiraan

Menurut pasal 9 ayat (2) PMK 99 Tahun 2018 :
(2) Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Tahun Pajak pertama Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut:
a. bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak tersebut; dan
b. bagi Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penghitungan besarnya angsuran pajak diberlakukan seperti Wajib Pajak baru,

Kemudian di pasal 25 ayat (7) UU PPh :
(7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi:
a. Wajib Pajak baru;
b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.

jadi menurut rekan, kira2 masuk ke kategori yg mana?

cmiiw

kalau saya setuju bahwa BUKAN WAJIB PAJAK baru!
selama ini sudah memiliki NPWP dan membayar pajak final, bagaimana mungkin dianggap WP baru???

c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto. << ini sebelum keluar PP no 23/2018

Tadi rekan bilang angsur dengan nilai perkiraan, kok sekarang berubah.. hehe

Ok, pengertian dari Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal Wajib Pajak.
jadi misal Tuan X, tinggal di kota A, kemudian buka toko di kota B artinya dia termasuk OPPT ? ini udah umum rekan, artinya mayoritas OP dikatakan OPPT.
Kemudian Pasal 2 PMK 215 tahun 2018 :
(1) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun Pajak yang lalu dikurangi dengan:
a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh dan Pasal 23 Undang-Undang PPh serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang PPh; dan
b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang PPh,

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian Tahun Pajak.

(2) Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk penghitungan besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi:
a. Wajib Pajak Baru;
b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya; dan
c. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Kalau gitu berarti smua OP salah hitung PPh 25 donk. hehe..
cuma memberikan pendapat aja, kalau salah tolong dibenarkan.

Saya juga pernah menelpon Kring pajak (sebelum PP 23 terbit), mereka mengatakan WPOP PT sudah tdk digunakan lagi. jadi menurut rekan apakah masih tetap kategori WPOP PT atau bukan?

cmiiw

dimana saya bilang berubah?? tetap angsur saja menurut saya rekan

tolong dilihat per kasus rekan,, kasus ini adalah kasus perubahan yang biasanya bayar pph final tarif ps 23/2018 sekarang menjadi pph tarif normal karena omzet sudah diatas 4.8M