tanda tangan ssp pph 25

Mungkin yg dimaksud adalah semua SSP bisa ditandatangani oleh siapa saja tanpa harus Pengurus, kecuali yg ditetapkan lain sesuai dengan SE diatas
Salam…

mudah-mudahan begitu.
Amiiin…

Salam

uniknya PPh 25..

kan belum dicabut. Berarti masih berlaku.

Salam

rekan2, jadi kesimpulannya hanya PPH 25 saja yg TIDAK boleh ditandatangani selain pengurus ? trims..

iya, karena fungsi ganda SSP PPh 25, sebagai bukti setor sekaligus SPT

Benar, hanya SSP PPh 25

Salam

Klu begitu karena semua sudah sepakat, mari kita ketok palunya….:D

ketua majelis hakimnya kurang, pak begawan belum ada.. belum sah vonisnya

sebelumnya mau bertanya rekan hanif apakah pada Surat Setoran Pajak dijaman SE – 07/PJ.22/1988 tersebut dikeluarkan sudah ada kata-kata Wajib Pajak/Penyetor pada kolom penandatangannya???

Diwakili oleh majelis yg lain aja deh vonisnya…..:D

Kita lihat kedudukan SSP PPh 25 tersebut sebagai Surat pemberitahuan rekan..

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 UU KUP, yang harus menandatangai Surat Pemberitahuan adalah Wajib Pajak. Selengkapnya bunyi Pasal tersebut adalah:

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.