sumbangan seponsor apakah kena PPN?

atas jasa pemasangan logo ini dikenakan PPN karena tidak termasuk dalam kelompok bukan JKP yang disebutkan dalam UU PPN pasal 4A pasal 3.dan atas sumbangan yang berupa barang dikenakan PPN juga karena ini merupakan penyerahan jika penyumbang merupakan PKP.

Dlm konteks berhubungan dgn pertanyaan sebelumnya yg ada imbalan dimuatnya logo di spanduk / flayer dapatkah dikenakan PPN, sy berpendapat, jika mau konsisten dgn negative-listed Pasal 4A UU 42 th 2009, maka PT X dapat mengenakan PPN dan menerbitkan Faktur Pajak dgn uraian jasa "apa saja selain jenis² jasa yg ada di pasal 4A ayat 3 UU 42 th 2009" (misalnya jasa pemberian kesempatan utk meningkatkan goodwill)…. he he he

—————–

Biasanya sumbangan tersebut berbentuk uang, menurut saya sumbangan/sponsorship tersebut tersebut tidak dikenakan PPN, karena bukan termasuk penyerahan barang/jasa….

Pasal 4A ayat (3) jo Pasal 5 peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang jenis Barang dan Jasa yang tidak Dikenakan Pajak pertambahan Nilai, penetapan jenis jasa yang tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:
1) jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
2) jasa di bidang pelayanan sosial;
3) jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
4) jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
5) jasa di bidang keagamaan;
6) jasa di bidang pendidikan;
7) jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
8) jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
9) jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
10) jasa di bidang tenaga kerja;
11) jasa di bidang perhotelan;
12) jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
jadi diluar itu semua Jasa kena PPN termasuk Sponsorship.
Salam.

Kayaknya dana yang diterima dari sponsorship bukan termasuk jasa….

masalahnya sponsorship selalu ada manfaat yang diterima, misal : spanduk, pencantuman nama (sponsor by …..) dsbnya.
kalau tidak ada manfaat yg diperoleh itu namanya sumbangan.
Salam.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
16 Januari 2006

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 25/PJ.53/2006

TENTANG

PERLAKUAN PPN ATAS SPONSORSHIP

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 4 Agustus 2005 hal Permohonan Penjelasan atas
Peraturan Pajak Mengenai Sponsorship, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut beserta lampirannya dikemukakan bahwa :
a. Sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar nomor XXX tanggal 13 Juli 2001 yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
DKI Jakarta, PT ABC merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha
perdagangan barang berupa mesin komputer dan suku cadangnya serta alat teknik atau
mekanikal.
b. Dalam melakukan kegiatan pemasaran, PT ABC melakukannya dengan cara sponsorship,
dimana sebagian dana untuk kegiatan pemasaran tersebut berasal dari pemasok, dan
karenanya PT ABC melakukan penagihan (reimbursement) sponsorship kepada para pemasok
tersebut.
c. Saudara bertanya :
– Apabila sponsorship terkait dengan Wajib Pajak dalam negeri, apakah tagihan
reimbursement atas sponsorship tersebut dikenakan PPN?
– Apabila sponsorship terkait dengan Wajib Pajak luar negeri, apakah tagihan
reimbursement atas sponsorship tersebut juga dikenakan PPN?
– Apakah sponsorship dapat dikategorikan sebagai peredaran usaha?
– Dokumen apa yang dapat dijadikan bukti oleh PT ABC bahwa hubungan PT ABC
dengan para pemasang iklan hanya sebatas sponsorship reimbursement saja?

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk
menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari
pemesan.
b. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud
dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
c. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan
pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.
d. Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual,
Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
e. Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena
Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga
yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
f. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa
Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
g. Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis
Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jenis-jenis jasa
yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, jasa pemasangan atau
penayangan iklan dan atau jasa lainnya dalam rangka kegiatan pemasaran dengan cara
sponsorship tidak termasuk di antara jenis jasa yang ditetapkan sebagai jasa yang tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di atas, dengan
ini ditegaskan bahwa :
a. Jasa pemasangan atau penayangan iklan dan atau jasa lainnya dalam rangka kegiatan
pemasaran dengan cara sponsorship merupakan Jasa Kena Pajak sehingga atas
penyerahannya, baik kepada Wajib Pajak dalam negeri maupun Wajib Pajak luar negeri,
sepanjang Jasa Kena Pajak dimaksud dilakukan oleh PT ABC di dalam Daerah Pabean,
dikenakan PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa Penggantian yaitu sebesar nilai tagihan
(reimbursement) sponsorship dan atau biaya lainnya yang diminta atau seharusnya diminta
oleh PT ABC kepada pihak sponsor atau pemasang iklan dalam rangka sponsorship tersebut.
b. Oleh karena itu, nilai tagihan (reimbursement) sponsorship dan atau biaya lainnya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh PT ABC kepada pihak sponsor atau pemasang iklan
dalam rangka sponsorship tersebut, untuk kepentingan perlakuan PPN, diperhitungkan dalam
menentukan besarnya peredaran usaha PT ABC.
c. Kontrak atau perjanjian yang telah ditandatangani oleh PT ABC dan para sponsor atau
pemasang iklan dapat dijadikan bukti oleh PT ABC tentang hubungan sponsorship-nya dengan
para sponsor atau pemasang iklan tersebut.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd.

A. SJARIFUDDIN ALSAH
NIP 060044664

Kembali ke pertanyaan rekan jiie, penafsiran saya, bukan masalah pemasangan logo sponsorship tersebut, namun dana yang didapatkan dari sponsorship, jadi mungkin pengertiannya bisa berbeda, kalau yang dimaksud oleh rekan-rekan, mungkin mengenai pemasangan logo sponsorship…. bukankah begitu maksudnya rekan jiie?

Mungkin kalimat ini perlu ditafsirkan lebih jelas maksudnya…..