STP 2% untuk DOkumen DIpersamakan dengan FP

Ikut nimbrung yah rekan..
didalam PER 10/PJ/2010 tentang dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.
Pasal 1
Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah :
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;

Pasal 2

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf h paling sedikit harus memuat :
a. Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan;
b. Nama pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
c. Jumlah satuan barang apabila ada;
d. Dasar Pengenaan Pajak;dan
e. Jumlah Pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.

Pasal 3

(1) Dokumen tertentu memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
(2) Pengusaha Kena Pajak yang membuat dokumen tertentu yang tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Didalam PER tersebut tidak mengharuskan kewajiban menuliskan nama barang sebagai syarat keharusan pembuatan faktur pajak. Kalau misalkan di PEB tersebut tidak ditulis nama barang, apakah itu tetap saja sebagai faktur pajak bukan?

cmiiw.

thanks

Nah ini bahan sanggahannya rekan. Kalau ketentuannya sudah diatur sendiri di aturan khusus berarti tidak merujuk lagi ke aturan umumnya. Jadi sanggahannya jangan pakai aturan BC tapi pakai aturan DJP sendiri. CMIIW.

Kalau mank tidak mau ada debat kusir yah untuk selanjutnya semua keterangan dalam PEB dan dokumen pendukungnya harus sama..hehe.
sudah coba sampai ke proses pembahasan dengan tim quality assurance rekan? biasanya bila ada debat kusir soal hal ini bawa saja ke tim QA. Paling di tim pembahasan QA pemeriksa diomelin. Sepanjang aturan yang berlaku sudah ada dan jelas namun si pemeriksa tetap pada pendiriannya, lebih baik bawa ke tim QA. Pengalaman saya dari beberapa pemeriksaan yang lalu lalu, biar ada debat kusir akan terhadap aturan yang dipakai biasanya saya bawa ke QA dan biasanya pihak saya yang menang rekan.

cmiiw

thanks

Kalau fiskus tetap pakai syarat FP, rekan Denny minta semua dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak dikoreksi sekalian karena tidak mencantumkan kode dan nomor seri faktur pajak. Kalau memang mengacu pada aturan formal FP jangan setengah-setengah. CMIIW.

Dear all….

Didalam PMK 147 apakah benar?

Setuju dengan rekan begawan

”Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.”

”Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material”

Pengertian Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ/2012 dan perubahannya.