SP2DK

Sebelumnya saya mau tanya, pembayaran real mereka ke kalian memang tgl 10 april 2019?
Atas semua invoice kalian di 2018 dibayarkan tgl 10 april 2019 itu?

Saya juga pernah bertransaksi dengan BUMN dan biasanya masa pajaknya juga tidak sama dgn SSP, beda sampai 2-3 bulan. Tapi selama bisa dibuktikan pembayaran tersebut untuk invoice yang mana saya rasa seharusnya tidak ada masalah. Kebetulan saya belum pernah mendapat SP2DK terkait hal ini.

untuk pembayarannya biasanya 2-3 bulan setelah penagihan, misal nagih September dibayar November. Pembayaran sudah lunas semua. Tapi yang pajak baru sekarang disetor oleh mereka

Seharusnya itu menjadi masalah mereka, karena telat bayar. Kalian bisa saja membuktikannya dengan faktur pajak 030 kalian, dan bukti pembayaran mereka yang memang sudah memotong pajak atas invoice kalian, terkait mereka yang baru saja menyetor pajaknya nya, seharusnya bukan masalah kalian lagi…

cmiiw

Setelah ketahuan baru dibayar ya, wkwkwk
Seharusnya dibayar pada saat transaksi rekan. Jiak sudah dibayar yg tdk masalah lagi rekan, fiskus juga bisa tau dari sistem kalau sudah dibayar.

Tapi kalau rekan rasa tdk sesuai coba PBK kan saja rekan. Kalau saran saya kedepannya coba perhatikan setiap masa, jika sudah mendekati batas pembayaran PPh & lawan transaksi belum memotong/tdk memberikan SSP lebih baik rekan setor sendiri. & nanti tinggal berikan copyannya kepada lawan transaksi jadi mereka tdk perlu memotong lagi.

cmiiw

dalam hal ini lawan transaksi adalah BUMN, apakah bisa setor sendiri rekan eddy ?

jika dilihat di pasal 8 PP 23 tahun 2018 :
(1) Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara:
a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.
(2) Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan setiap bulan.
(3) Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Jadi misal gini rekan, harusnya terutang di masa Maret tapi dari BUMN belum memotong, sedangkan sudah mau jatuh tempo bayarnya apakah tetap harus menunggu sampai mereka bayar. Iya kalau dibayarkan, kalau tdk bagaimana? bagaimana dengan dendanya, siapa yg tanggung nanti?
KPP manatau kita transaksi dengan siapa, dipotong siapa, yg mereka tau cuma kita belum bayar PPh.
kan diperaturan juga ada kalimat "disetorkan sendiri".

di Perusahaan saya bekerja jg saya minta lawan transaksi setor sendiri baru kemudian berikan copy bukti setornya (SSP) kepada saya agar tdk dipotong lagi.

Kalau saya, tetap pedoman pada peraturan diatas. Jika mereka tdk/belum memotong saya maka saya akan setorkan sendiri.
Karena berisiko kalau tunggu sampai mereka potong karena akan dikenakan denda beberapa bulan. toh BUMN juga pasti tdk mau menanggung/bayar dendanya.

Kalau rekan tetap mau minta mreke potong, lebih baik ya kedepannya minta mereka bayar PPh nya dulu, kalau pun pembayaran barang lama tdk masalah.

rekan thenewbie, sebetulnya yang dipotong oleh BUMN tersebut pajak apa saja ?

Saya juga mau menanyakan ini