Sewa Villa Kena Pajak Daerah atau PPh Final?

kalau PB 1 khusus penginapan yang lebih dari 10 pintu seperti hotel atau kos2an dengan syarat usaha utamanya sewa menyewa villa. kalau bukan usaha sewa menyewa vila dan punya vila 1 atau lebih yang berbeda tempat, harusnya terutangnya 4ayat2

NOMOR 11 TAHUN 2010

Penerima penghasilan akan terutang PPh Final 4 (2)

Apakah Villa adalah pendapatan jasa penginapan? Jika iya, saya setuju kena Pajak Hotel dan Restoran.
Mengenai PPh, jika Villa adalah Pendapatan Jasa Penginapan maka tidak kena PPh 4(2) karena Jasa Penginapan masuk dalam pengecualian.

Dibaca lagi rekan bagian penjelasannya
– Yang dimaksud dengan “jasa pelayanan penginapan” antara lain kamar, asrama untuk mahasiswa/pelajar, asrama atau pondok pekerja, dan rumah kos.

Tidak ada kata villa disana, jadi menurut saya terutang PPh 4 (2)

Sip.

Menurut saya yang perlu dicari tahu adalah maksudnya kata "antara lain".
Sementara ini menurut saya, antara lain adalah hanya sebagian contoh.

Beberapa contoh misalnya menggunakan kata lain:
Yang dimaksud dengan “jasa pelayanan penginapan” adalah kamar, asrama untuk mahasiswa/pelajar, asrama atau pondok pekerja, dan rumah kos.
Yang dimaksud dengan “jasa pelayanan penginapan”, yaitu kamar, asrama untuk mahasiswa/pelajar, asrama atau pondok pekerja, dan rumah kos.

Memang setiap orang punya persepsinya masing2 untuk memahami kata2 yang dimaksud dalam undang-undang, jadi menurut saya setiap orang pasti berbeda pendapat.

Salam!

Setuju Rekan Yudhaaa.
Salam juga!

pasal 1 nomor 10 peraturan daerah nomor 11 tahun 2010

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

silahkan dipahami kembali. ini contoh peraturan dari DKI, kalau rekan sesuaikan saya dengan peraturan pemprov daerah rekan apakah pengertiannya sama atau tidak..

kalau menurut saya, selama usaha utamanya bukan sewa menyewa villa, maka terutang PPh 4ayat2, namun kalau usaha utamanya penyewaaan villa, maka terutang Pajak daerah.

pasal 3 aturan tersebut:

(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
2. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
3. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

itu negative listnya, selain itu harusnya terutang pajak daerah.

Jika saya baca kalimat tersebut motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, sanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya tidak dibatasi minimal 10 kamar.
Yang dibatasi 10 kamar adalah kos.

Kalau mau mengakui villa ya bikin ijin villa.
Rekan S@nt@ punya definisi villa itu apa tidak ya dari peraturan? saya belum nemu.
Terima kasih

Kena dua2nya, pajak daerah dan PPh 4 ayat (2) sewa tanah bangunan.
tapi subyek pajak (penanggung beban pajak) nya berbeda.
Subyek pajak daerah adalah orang yang menyewa villa (dipungut oleh Tuan A), sdgkan subyek PPh 4 ayat (2) adalah Tuan A selaku penerima penghasilan sewa vila.

secara devinisi pajak, villa itu tidak dijelaskan, namun masuk kualifikasi gubuk parawisata.. ya kembali lagi menurut saya apabila memang usaha nya sewa menyewa villa, maka memang terutang pajak daerah.. kalau bukan izinnya sewa menyewa villa, maka terutang 4ayat2