Seminar di Indonesia, Penyelenggara dari Inggris

Pasal 26

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang
dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan
pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha
tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak
yang wajib membayarkan:
a. dividen;
b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan
pengembalian utang;
c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
e. hadiah dan penghargaan;
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
h. keuntungan karena pembebasan utang.

ckckck…konsistensi diperlukan dong mbah pri…
satu waktu opini menggunakan SE diatas UU, eh lain waktu (beda tipis sih waktunya) make UU diatas SE

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 499/PJ.53/2005

TENTANG

PERLAKUAN PPN JASA ATAS PUBLIC TRAINING DAN SEMINAR

Pasal 26

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang
dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan
pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha
tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak
yang wajib membayarkan:
a. dividen;
b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan
pengembalian utang;
c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
e. hadiah dan penghargaan;
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
h. keuntungan karena pembebasan utang.

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

Kalo EO nya wajib potong, posisi TS kan sebagai peserta

menurut mbah pri :
PPN pake SE = kena PPN
PPh pake UU = kena PPh

menurut saya :
PPN pake UU = ga kena PPN
PPh pake SE = ga kena PPh

toss…!!

Kalo kemudian penyelenggara ini pihak luar negeri yang memberikan seminar dan diikuti oleh peserta dari perusahaan2, dimana ada imbalan yang dibayarkan ke penyelenggara maka saya sodorkan ketentuan diatas

kalo ini mutlak menggunakan EO

kalo ini dipotong PPh apa??

Kalo kemudian penyelenggara ini pihak luar negeri yang memberikan seminar dan diikuti oleh peserta dari perusahaan2, dimana ada imbalan yang dibayarkan ke penyelenggara maka saya sodorkan ketentuan diatas

SE yang mana pak??

menurut mbah pri :
PPN pake Surat Dirjen = kena PPN
PPh pake UU = kena PPh

2. Pasal 4A ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur bahwa jasa di bidang pendidikan,
termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.