Restitusi PPN

di form SPT khan ada kolom pilihan mau restitusi atau kompensasi ke masa berikutnya.
kalau dokumen bisa dilampirkan atau disusulkan…ada pilihannya juga.

Setuju, tinggal centang aja kolom restitusi dan tunggu kelanjutannya,

Apakah perusahaan anda termasuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh ??
a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah
memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan
pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;dan
d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Salam

apakah perusahaan tsb masuk dlm kriteria tertentu??? kalo tdk ttidak perlu diisi… dan semua fp hrs diserahkan ke kpp… terserah anda apakah disusulkan atau dilampirkan…. biasanya lebih banyak disusulkan. sblmnya menyerahkan dokumen hrs membuat surat permohonan restitusi dan check list dokumen……

contoh surat permohonan :
No. surabaya,

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jl.

Perihal : Permohonan Restitusi PPN

Dengan Hormat,

Bersamaan dengan ini,

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

N P W P :

Mengajukan permohonan restitusi PPN untuk masa Pajak bulan …………………

Adapun bukti pendukungnya kami lampirkan :

– Faktur Pajak & Nota ( kwitansi ) asli.

– Dokumen ……………………….

– SPT Masa PPN asli.

– Surat Pernyataan dari Direktur ………..

Demikian surat permohonan restitusi PPN ini, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nama
jabatan

SURAT PERNYATAAN
No.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
N P W P :

Sehubungan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang kami ajukan sesuai SPT Masa PPN Masa ………………

Sebesar Rp. ………………….. ( …………………………… rupiah )

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Faktur Pajak Masukan yang kami kreditkan tidak diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan, tidak termasuk Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dan bukan sebagai faktur pajak masukan tidak sah, serta bersedia dikonfirmasikan kepada penjual BKP / Pemberi JKP

2. Penjualan Ekspor yang kami lakukan adalah benar ( Tidak Fiktif ), hal ini bisa dibuktikan adanya pembayaran dan penerimaan barang dari pembeli kami yang ada di Luar Negeri.

3. Selama proses penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, kami mengikuti dan mentaati prosedur yang ditetapkan serta tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme ( KKN ) yang dapat merugikan keuangan Negara.

4. Jika dikemudian hari ternyata pernyataan kami ini tidak benar, maka kami suka rela bersedia mengembalikan dana atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai berikut sanksinya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Surabaya

Hormat kami,

NAma/jabatan

CONTOH CHECK LIST
Lampiran III
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-122/PJ/2006
Tanggal : 15 Agustus 2006

CHECKLIST BUKTI/DOKUMEN KELENGKAPAN
PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Nama PKP :
NPWP/NPPKP :
Masa Pajak :
Tanggal Permohonan :

Bukti atau Dokumen
1. Umum.
a. Faktur Pajak Keluaran dan Masukkan untuk masa pajak terkait
b. Faktur Penjualan/pembelian ( apabila Faktur Pajak dibuat berbeda Faktur Penjualan/pembelian )
c. Bukti pengiriman /penerimaan barang
d. Bukti Pembayaran/penerimaan uang atas pembelian/penjualan barang/jasa

2. Impor Barang Kena Pajak
a. Pemberitahuan Impor Barang ) PIB )
b. Surat Setoran Pajak atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan cukai
c. Laporan Pemeriksaan surveyor ( LPS ) sepanjang wajib LPS
d. Surat Kuasa kepada Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan ( PPJK ) untuk pengurusan Barang Impor, dalam hal pengurusan dikuasakan kepada PPJK.

3. Ekspor Barang Kena Pajak.
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan Persetujuan ekspor oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang dan dilampiri dengan faktur Penjualan ( satu kesatuan dengan PEB)
b. Surat Persetujuan Ekspor, dalam hal ekspor menggunakan Fasilitas Electronic Data Interchange ( EDI )
c. Intruksi Pengangkutan ( melalui udara, darat atau laut ), ocean B/L* atau AWB dan Packing List.
d. Fotocopy Wesel ekspor/bukti penerimaan uang lainnya ( dilegalisasi )
e. Asli atau fotocopi yang telah dilegalisasi polis asuransi ( dalam hal Barang Kena Pajak yang diekspor diasuransikan )
f. Setifikasi instansi tertentu atau badan lain ( dalam hal wajib sertifikasi )

4. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
a. Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Pesanan/Dokumen Sejenis
b. Surat Setoran Pajak
Yang Menerima, Yang Menyerahkan,

…………………………………. …. ……………..
NIP

*) Atau B/L yang dilampiri dengan fotocopy Ocean B/L yang telah dilegalisasi oleh pihak yang menerbitkannya, dalam hal Ocean B/L tidak ada