PT INDO punya BUT di LN

Mohon maaf,, kredit pajak bukannya pajak yang sudah dipotong di luar negeri? Apa hubungannya dengan net income???????????????

pilihan a tidak masuk akal, sebab merugikan perusahaan (jumlahnya bakal lebih besar)
pilihan b tidak masuk akal, sebab perusahaan itu di luar negeri, ngapain ikut koreksi fiskal indo
pilihan c saya rasa lebih tepat

Betul sekali, tapi yang dikoreksi fiskal Indonesia adalah penghasilan yang diperoleh di INDONESIA

mari kita uraikan soal BUT

Pengertian Bentuk usaha tetap (BUT) adalah :
bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Batasan 183 hari dalam 12 bulan adalah apabila antara Indonesia dan negara asal perusahaan tersebut tidak memiliki Tax Treaty atau P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda). Akan tetapi apabila antara Indonesia dengan negara asal perusahaan tersebut terdapat Tax Treaty atau P3B, maka batasan sebagai BUT sesuai perjanjian tersebut.
Bentuk Usaha Tetap (BUT) dapat berupa :

tempat kedudukan manajemen.
cabang perusahaan.
kantor perwakilan
gedung kantor
pabrik.
Bengkel.
Gudang.
ruang untuk promosi dan penjualan.
pertambangan dan penggalian sumber alam.
wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Contoh BUT (Bentuk Usaha Tetap) antara lain :
China Corporation adalah sebuah Perusahaan dari China yang memenangkan tender pembangunan PLTU di Cilacap. Untuk membangun PLTU tersebut China Corporation mendirikan BUT yang akan beroperasi selama pembangunan PLTU tersebut, sehingga setelah selesai maka BUT tersebut bubar dan dapat mengajukan penghapusan NPWP.

Kewajiban perpajakan BUT adalah seperti wajib pajak badan dalam negeri.
Perbedaaanya terjadi apabila laba setelah pajak dari suatu BUT dikirim keluar negeri maka akan dikenakan PPh Pasal 26 berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atau apabila antara Indonesia dengan China ada Tax Treaty atau P3B, maka pengenaannya berdasarkan tarif pajak penghasilan dalam Tax Treaty tersebut.

Sehingga apabila laba setelah pajak tersebut sebagian atau seluruhnya ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk pendirian Perusahaan berbentuk PT (Perseroan Terbatas) dengan syarat tertentu, maka atas bagian laba yang ditanamkan kembali di Indonesia tidak dikenakan PPh Pasal 26.