Prosedur mendapatkan ijin konsultan pajak

1. Syarat utama telah lulus USKP, dibuktikan dengan Sertifikat yang diterbitkan oleh BP USKP- IKPI (atau Surat Pemberitahuan Kelulusan USKP, jika sertifikat belum diterima)

2. Mengajukan permohonan menjadi anggota IKPI Cabang setempat dimana pemohon berdomisili, atau hubungi langsung IKPI Pusat,

3. Berdasarkan rekomendasi IKPI, ajukan permohonan Izin Praktek Konsultan Pajak ke Direktorat Jendera Pajak, Jl. Gatot Subroto 42 Jakarta, Up. Kepala Bagian Organta,

4. Syarat-syarat dan formulir permohonan Izin Praktek Konsultan Pajak dapat didownload di http://www.ortax.org atau dapat minta pada IKPI.

5. Paling lama 30 hari sejak kelengkapan data diterima Ditjen Pajak maka Izin Praktek Konsultan Pajak akan diterbitkan

Media Komunitas Perpajakan Indonesia

bukankah rumit jadi konsultan pajak…otomatis jadi pkp dan pemotong pajak…..??

Jika rekan Kurnia peredaran bruto/pendapatan jasa konsultan dalam setahun kurang dari Rp. 600 juta, tentu termasuk Non PKP.

Menjadi pemotong pajak tidaklah rumit, untuk konsultan pajak obyek pemotongan pajak yang wajib dilaksanakan adalah PPh Ps. 21 untuk gaji karyawan, PPh Pasal 4 (2) atas sewa bangunan jika kantornya sewa, PPh Pasal 23 jika membayar jasa lain, misal sewa mobil, dan lain sebagainya.

Penghasilan Konsultan Pajak dipotong Pph Pasal 21 oleh Klien 5% x 50% x Jasa Konsultan.

Untuk SPT Tahunan PPh OP, sebagai Wajib Pajak OP bisa menggunakan Norma Penghitungan dengan tarip Norma Pemghitungan 55%.

Menjadi konsultan pajak resmi berizin akan lebih meningkatkan tanggung jawab dan profesionalisme.

konsultan pajak itu harus PKP…..tidak melihat peredaran bruto….tq

ada dasar hukumnya rekan kurnia??

mohon aturannya rekan kurnia… thanks before…
salam.