PPN sewa pabrik dll tidak bisa dikreditkan

Tempat kerja saya lagi mengajukan restitusi dan ternyata ada FP yang tidak bisa dikreditkan seperti PPN sewa pabrik, PPN pembuatan ruang sample,PPN biaya konsultan, PPN internet dan telp.

alasannya karena tidak berhubungan langsung dengan operasional seperti menjahit baju, padahal sdh diberi jawaban kalo tidak ada pabrik dimana kami akan menjahit baju. tp fiskusnya kekeh tidak bisa

alasannya karena tidak berhubungan langsung dengan operasional seperti menjahit baju, padahal sdh diberi jawaban kalo tidak ada pabrik dimana kami akan menjahit baju. tp fiskusnya kekeh tidak bisa

Ruaaar biasaa..

Kadang fiskus hanya nge-test wajib pajak aja…ngerti pajak gak nih wajib pajak.

"katakan tidak pada korupsi!!!"
ehlahndalah… lha kok sekarang para aktor/aktris iklan tsb pd jadi koruptor… (meskipun
belum berkekuatan hukum tetap kata para pengacaranya…)

ortax admin…buka kanal politik dong…hehehehehe "politik pajak" menarik juga kalau ada

padahal sdh diberi jawaban kalo tidak ada pabrik dimana kami akan menjahit baju.

alasannya karena tidak berhubungan langsung dengan operasional seperti menjahit baju

mngkin jg gara-gara anda bukan PKP dan jasa anda tidak terutang PPN.

Tempat kerja saya lagi mengajukan restitusi dan ternyata ada FP yang tidak bisa dikreditkan seperti PPN sewa pabrik, PPN pembuatan ruang sample,PPN biaya konsultan, PPN internet dan telp

Ruaaar biasaa..

Coba suruh baca ini :
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
7 Agustus 2002

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 795/PJ.53/2002

TENTANG

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS BANGUNAN GUDANG BKP

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxx tanggal 5 Desember 2001 dan Nomor xxx tanggal 25 Februari
2002 hal tersebut pada pokok surat, dengar, ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat Saudara dapat diketahui bahwa sehubungan dengan pemeriksaan oleh Karikpa Denpasar
terhadap :
Nama : PT AJD
NPWP : X.XXX.XXX.X-XXX
Jenis Usaha : Perdagangan Bahan Bangunan Keramik

2. Saudara mohon penjelasan apakah Pajak Masukan atas bangunan gudang BKP yang dipungut oleh
pengusaha jasa konstruksi dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran atas penjualan BKP tersebut.

3. Berclasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Pajak
Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran
untuk perolehan Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan
kegiatan usaha.
Dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung
berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi,
pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha.

4. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini
ditegaskan bahwa sepanjang gudang tersebut digunakan untuk penyimpanan dan penyaluran Barang
Kena Pajak, maka pemakaian gudang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
dari PT AJD sehingga Pajak Masukan atas pembangunannya yang dipungut oleh pengusaha jasa
konstruksi dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur PPN dan PTLL

ttd.

I Made Gde Erata
NIP 060044249

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan;
3. Kepala Kantor Pemeriksaan clan Penyidikan Pajak Denpasar

mungkin di lap keu yg dilaporkan di spt badannya tidak mencerminkan yang diminta di spt ppn nya?