PPN pengalihan tanah bangunan

oooohh…..
jadi laba penjualan itu berbeda ya dari keuntungan karena penjualan …..
sori atuh …..

Maaf salah copas, rekan bobbisk, hehe
PP 71 2008

Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kecuali atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan.

(kalau tidak salah rekan bobbisk sudah mengutip PP ini)

Sangat sependapt. Logikanya memang begitu rekan bobisk.
Namun demikian, dalam menerapkan peraturan, dalam hal ini adalah aturan di bidang perpajakan, kita tidak bisa pakai logika. kita harus merujuk kepada ketentuan teknisnya. Ketentuan yang ada di UU hanya sebagai pedoman umum.

Bila sebuah ketentuan telah ada aturan khusus, maka, yang kita gunakan sebagai acuan adalah aturan khusus, bukan lagi aturan umum (lex specialis derogat lex generalis)

Sesuai dengan postingan rekan dwi…, PP No. 29 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU, telah secara khusus mengatur bahwa teknis penghitungan PPh atas sewa atas tanah dan atau bangunan adalah dari jumlah bruto dan bersifat final.

Salam

maklum saya masih kurang mengerti, mungkin nanti kalo udah diberi contoh dengan angka2 jadi rada mengerti ….
(harap maklum saya rada telmi ….)

Dobel pembayaran: tentu tidak perlu saya tulis lagi ya

Tidak dobel penghitungan PPh Badan:
Gain on disposal yang masuk ke income statement, berikut penghasilan lainnya, dihitung dengan tarif umum. Penghasilan dari transaksi saham tidak masuk ke perhitungan PPh badan.

Itu saja. Pakai angka agak susah, maklum saya tidak pintar matematik.

Biar rekan ndoet tidak salah paham, saya ralat begini: adapun maksud saya dengan "tidak dobel penghitungan PPh Badan adl:"

Bisa diperjelas?

aneh… tapi nyata
penjualannya dikenakan pph final ……
trus laba penjualannya dikenakan pph badan …….
yaaaa… dobel pengenaan pajak atuh….

ini seperti pemajakan jaman baheula : sewaktu masih berlakunya ppn alias pajak penjualan (bukan PPN =Pajak Pertambahan Nilai).
ppn ini dihapuskan karena disadari adanya pemajakan ganda; yaitu :
1 pemajakan dari penjualan, dan
2 pemajakan dari keuntungan penjualan tsb dalam SPT Tahunan.

apakah sekarang mo balik lagi ke sana ?

Itulah yang sedari tadi kami bahas, rekan ndoet. Peraturannya (menurut pemahaman saya) mengandung pengenaan pajak ganda. Bisakah rekan ndoet menginterpretasikan lain dari pemahaman saya: bahwa UU menghendaki pemajakan atas keuntungan karena penjualan sekaligus penghasilan dari pengalihan. Kalau bisa menerangkan, dengan pemahaman bagaimana saya bisa menghindari pengenaan pajak berganda itu. Mohon pencerahannya.

Sebagai tambahan, rekan hanif memberi solusi dengan mengoreksi akun gain on disposal sehingga tidak masuk laba kena pajak.

betul

mohon maaf kalau salah dimengerti.
Opini saya tersebut bukan solusi dari saya, tapi memang ketentuannya seperti itu.
Keuntungan atau kerugian dari pengalihan harta tersebut memang harus dikoreksi. Sebab, atas pengalihan tersebut sudah dikenakan PPh bersifat final.

O ya, rekan dw…i, kalau boleh tau, apakah anda sedang mencari topik untuk skripsi?

Salam

Terima kasih atas koreksinya, rekan hanif.

Tidak. Saya ingin persiapan ikut brevet, mudah2an ada kesempatan.