Ortax Forums PPN dan PPnBM PPN atas Program Penjualan dengan Memberikan Hadiah Berupa Barang

  • PPN atas Program Penjualan dengan Memberikan Hadiah Berupa Barang

     Rosa aja updated 1 week, 5 days ago 4 Members · 16 Posts
  • sant179

    Member
    23 November 2010 at 11:22 am
  • sant179

    Member
    23 November 2010 at 11:22 am

    Dear Rekan Ortax,
    Suatu perusahaan mengadakan program penjualan dimana untuk setiap penjualan 1 unit sepeda motor akan diberikan hadiah langsung berupa 1 unit TV kepada konsumennya.
    1. Bagaimana perlakuan PPN atas pemberian hadiah ini ?
    2. Apakah biaya program penjualan ini ( pembelian TV dan HP) dapat diakui sebagai by promosi? Apakah juga terhutang PPH ?
    Mohon dasar hukumnya
    Terima kasih.

  • hanif

    Member
    23 November 2010 at 11:53 am
    Originaly posted by sant179:

    1. Bagaimana perlakuan PPN atas pemberian hadiah ini ?

    dianggap pemberian cuma2

    Originaly posted by sant179:

    2. Apakah biaya program penjualan ini ( pembelian TV dan HP) dapat diakui sebagai by promosi?

    kayaknya enggak deh

    Originaly posted by sant179:

    Apakah juga terhutang PPH ?

    tidak dipotong PPh.
    karena diberikan secara langsung kepada setiap pembeli.
    yang objek PPh itu bila di Undi.

    Salam

  • hanif

    Member
    23 November 2010 at 11:54 am

    Ketentuan tentang biaya promosi ni dia :

    PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 02/PMK.03/2010

    TENTANG

    BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang :

    1. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian hukum dan memberikan kesamaan perlakukan bagi Wajib Pajak, perlu penyesuaian terhadap pengaturan mengenai biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
    2. bahwa biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan;
    3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

    Mengingat :

    1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
    2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
    3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan :

    PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.

    Pasal 2

    Besarnya Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah :

    1. biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
    2. biaya pameran produk;
    3. biaya pengenalan produk baru;dan/atau
    4. biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.

    Pasal 3

    Tidak termasuk Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

    1. pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi.
    2. Biaya Promosi untuk mendapatkan, menagih, dan menelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final.

    Pasal 4

    Dalam hal promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan.

    Pasal 5

    Biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain dan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan wajib dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Pasal 6

    (1) Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikeluarkan kepada pihak lain.
    (2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong.
    (3) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
    (4) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.
    (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

    Pasal 7

    Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.03/2009 tentang Biaya Promosi dan Penjualan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Pasal 8

    Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 8 Januari 2010
    MENTERI KEUANGAN

    ttd.

    SRI MULYANI INDRAWATI

    Di undangkan di Jakarta
    pada tanggal 8 Januari 2010
    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

    ttd.

    PATRIALIS AKBAR

    BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 6

  • hanif

    Member
    23 November 2010 at 11:58 am

    Untuk pemberian cuma2 klik disini :
    http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&i d=1933&hlm=1

    Lampirannya
    http://www.ortax.org/files/lampiran/02PJ51_SE04.ht m

    Untuk hadiah :
    KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR KEP – 395/PJ./2001

    TENTANG

    PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH DAN PENGHARGAAN
    Pasal 3

    Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

    Salam

    ortax

  • sant179

    Member
    23 November 2010 at 1:16 pm
    Originaly posted by hanif:

    Originaly posted by sant179:
    2. Apakah biaya program penjualan ini ( pembelian TV dan HP) dapat diakui sebagai by promosi?

    kayaknya enggak deh

    Rekan Hanif, ada ide gak ya, apabila tidak dapat dianggap sebagai biaya promosi sebaiknya diakui sebagai biaya apa ya? Mohon masukkannya? Tks.

  • hanif

    Member
    23 November 2010 at 1:23 pm
    Originaly posted by sant179:

    Rekan Hanif, ada ide gak ya, apabila tidak dapat dianggap sebagai biaya promosi sebaiknya diakui sebagai biaya apa ya? Mohon masukkannya? Tks.

    bikin saja beban penjualan, tapi bukan promosi.
    Bisa kok jadi biaya.
    Kan ada hubungan dengan 3 M

    Salam

  • hanif

    Member
    23 November 2010 at 1:24 pm

    eiiit tunggu dulu
    ini kan natura ya??

    Salam

  • sammi

    Member
    23 November 2010 at 1:24 pm

    sependapat dengan rekan hanif.
    ini bukan biaya promosi tapi sebagai bagian dari biaya penjualan.

  • hanif

    Member
    23 November 2010 at 1:26 pm

    setting saja sebagai bagian dari barang yang dijual.
    Jadi, saat pencatatannya dianggap sebagai bagian dari barang yang dijual.

    Demikian rekan sant…

    Salam

  • hanif

    Member
    23 November 2010 at 1:27 pm
    Originaly posted by hanif:

    setting saja sebagai bagian dari barang yang dijual.
    Jadi, saat pencatatannya dianggap sebagai bagian dari barang yang dijual.

    Demikian rekan sant…

    Salam

    maksudnya dianggap sebagai HPP

    Salam

  • sant179

    Member
    23 November 2010 at 2:21 pm

    Berarti pemberian cuma-cuma ini dianggap sebagai omset ya? Sedangkan pada waktu pembelia barangnya ke supplier di anggap HPP? Dan pada saat pemberian cuma-cuma ke konsumen karena tidak ada mererima uang dari penyerahan maka ditimbulkan sebagai biaya penjualan? Apa betul begitu ? Terus boleh gak ya sebagai bagian dari biaya penjualan nama perkiraan nya "Biaya Pembelian Hadiah Langsung" ? atau " Biaya Program Penjualan " . Kira-kira nama perkiraan ini mengundang pertanyaan dari pihak fiskus gak ya?

  • sant179

    Member
    23 November 2010 at 2:32 pm

    Rekan-rekan, pada waktu perusahaan membeli barang untuk hadiah langsung ini, pihak supplier tidak menerbitkan Faktur Pajak. Jadi hanya memberikan Faktur Penjualan saja. Ada resikonya gak ya bagi perusahaan ? Tks.

  • hanif

    Member
    23 November 2010 at 2:38 pm
    Originaly posted by sant179:

    Sedangkan pada waktu pembelia barangnya ke supplier di anggap HPP?

    Saat membeli namanya harga perolehan bukan HPP.
    Saat dijual dia dianggap sebagai bagian dari harga pokok penjualan.

    Originaly posted by sant179:

    Dan pada saat pemberian cuma-cuma ke konsumen karena tidak ada mererima uang dari penyerahan maka ditimbulkan sebagai biaya penjualan? Apa betul begitu ? Terus boleh gak ya sebagai bagian dari biaya penjualan nama perkiraan nya "Biaya Pembelian Hadiah Langsung" ? atau " Biaya Program Penjualan " . Kira-kira nama perkiraan ini mengundang pertanyaan dari pihak fiskus gak ya?

    bisa menimbulkan pertanyaan
    Akui saja sebagai persediaan

    Salam

    • Rosa aja

      Member
      12 January 2022 at 2:40 pm

      kalau diakui sebagai persediaan, berarti kita statusnya menjual dong, aduh kok saya bingung ya?kalau sudah di jadiin persediaan pada saat kita kasih jurnalnya jadi gimana?

  • hanif

    Member
    23 November 2010 at 2:39 pm
    Originaly posted by sant179:

    Rekan-rekan, pada waktu perusahaan membeli barang untuk hadiah langsung ini, pihak supplier tidak menerbitkan Faktur Pajak. Jadi hanya memberikan Faktur Penjualan saja. Ada resikonya gak ya bagi perusahaan ? Tks.

    resikonya, bila sat pembelian tersebut ada PPN yang dibayar, nggak bisa dikreditkan.

    Salam

Viewing 1 - 15 of 15 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now