PPh pasal 21 atas tenaga ahli

dapat dilihat di PER-31/PJ/2009 di BAB III PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 DAN ATAU PPh PASAL 26
Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :
c.bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
1.tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

Pasal 3

rekan Ayuprastio, menurut saya dikenakan PPh 21 :
Perhitungannya = Bruto x 50% x 5% (jika ber NPWP )
jika tidak ada NPWP menjadi 6%
Mohon koreksi. trims

Menurut saya tidak rekan Ayuprastio. Tenaga ahli dibatasi hanya pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris saja..Tp bisa dikategorikan pelatih..

Bagaimana jika penerima komisi bukan pegawai perusahaan. Apakah perhitungannya Ph Bruto X 50% x tarif progresif.

Terima kasih rekan2.

Menurut saya dikenakan PPH 21.
1,5 jt x 50%x5%x*120%

*karena tidak berNPWP

saya coba untuk bantu menjawab ya…

1. yang dimaksud dengan tenaga ahli yang dikenai PPh itu yg seperti apa pengklasifikasiannya? dikenai tarif brp persen? yang dimaksud dengan tenaga ahli itu di atur di PER 31/PJ/2009 –> tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; PERHITUNGAN PPh-nya—-> 50% X PB X Tarif PPh 21

2. di perusahaan tmpt saya bekerja, pernah membayar sejumlah uang kpd org pribadi (masih mahasiswa, tdk ber NPWP) untuk konsultasi design perencanaan pembangunan gedung, sebesar 1,5jt, itu dikenai PPh pasal berapa dan bgm tarifnya? —–? untuk pembayaran kepada mahasiswa dikenakan PPh 21 dengan perhitungan sbb: 6% X Rp 1,5JT (6% karena tidak ber-NPWP)

3. di perusahaan saya membayar jasa keur kendaraan kpd org pribadi untuk pengurusan keur kendaraan kantor, itu dikenai PPh pasal brp & tarif brp? nilainya 100rb-300rb —– > kalau yang dimaksud jasa sewa kendaraan makan dikenakan PPh 23 dengan tarif 2% (Ber-NPWP) jika tidak ber-NPWP maka dikenakan tarif 4%

4. untuk batasan honor yang diterima maks. 150rb 1 hari yg tdk dikenai PPh itu untuk honor apa saja? — > berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

mohon koreksi ya kalau ada yg salah dari pendapat saya tadi 🙂

kalau menurut saya, karena bentuk merupakan penyerahan jasa, maka yg berlaku PPh23.

Salam

tidak serta merta rekan

saya setuju dengan rekan anisca23, kecuali poin No.2 saya rasa dia sama seperti poin no.1 yaitu Pph terhutang : 50% x Penghasilan Bruto x Tarif Progresif * 120% (karena tidak memiliki NPWP)

untuk jelasnya, baca PER No. 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PER No. 57 Tahun 2009

Salam

Klo boleh ikut rembug…setau saya tenaga ahli dikenakan PPh pasal 21 dengan rincian : 5% x (50% x penghasilan bruto)

sama halnya dimana sy bekerja. perhitungannya seperti diatas. karena tenaga ahli seperti yang sodara ayuprasetio bilang merupakan tenaga bebas

REGARDS