pph 23 no 141/PMK.03/2015

sore rekan, saya mau bertanya berkenaan mengenai PPH 23 Permenkeu No. 141/PMK.03/2015 tentang reimbursement, apabila pihak kedua selaku pemberi jasa menagihkan invoice dari pihak ketiga kepada pihak pertama selaku penerima jasa, jika invoice tersebut atas nama pihak pertama, maka pihak kedua tidak berhak dipotong pph 23 oleh pihak pertama, karena itu yang disebut reimbursement. Kalau mekanisme seperti itu, apakah pihak pertama berkewajiban memotong pph 23 kepada pihak ketiga?ataukah dalam mekanisme ini tidak ada pihak yang dipotong PPh 23 nya?mohon penjelasanya, soalnya artikel pemungutan PPH 23 terhadap pihak ketiga tidak ada atau mungkin jarang sekali.
Terimakasih

bermanfaat sekali, terimakasih banyak , akan tetapi masalahnya pihak kedua sudah membayar kepada pihak ketiga secara full amount, sehingga pihak kedua pun menuntut full amount kepada pihak pertama , Pihak pertama tidak punya hub komunikasi dengan pihak ketiga, mungkin ini masalah koordinasi aja kali yah… adakah yang punya saran ?

"Saya dpt informasi bahwa pihak ketiga (seperti misal Pelind*/Terminal K**a, dll) bahwa di dalam pengurusan jasa-jasa kepelabuhan, bersedia dipotong PPh Ps. 23 dari pihak pertama dengan syarat-2 seperti : Nota (atas nama pihak pertama), Bukti potong dan datar rincian dpt diserahkan ke pihak ketiga untuk diverifikasi dan ditransfer ke pihak pertama sesuai jadwal dan prosedur yg telah ditetapkan oleh pihak ketiga (pelabuahan)"

ini berati pihak pertama bayar full terlebih dahulu, terus pihak pertama menyerahkan bukti pot berikut daftar rincian , baru pihak ketiga menstransfer lagi kelebihan pembayaran akibat adanya pemotongan pph 23, begitu kah maksudnya?

ok terimakasih atas saranya

rekan Dharmawan, boleh minta tata cara dan persyaratan dr pihak pelabuhan tsb klo tidak keberatan ? 🙂 thx

email saya : ***