PPH 23 atas jasa pelatihan software, tdk dipotong?

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
29 Agustus 1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 159/PJ.312/1996

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini
diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam surat Saudara disebutkan bahwa PT XYZ Tehnik melakukan kontrak dengan Yayasan
Pendidikan ABC untuk melaksanakan pelatihan berupa Program Pengembangan Manajer yang terdiri
dari Tim Leadership, Tim Communication dan Tim Motivation. Berkaitan dengan hal tersebut,
ditanyakan hal-hal sebagai berikut :
a. Apakah jasa pelatihan merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atau tidak;
b. Apabila jasa pelatihan merupakan objek PPh Pasal 23, termasuk dalam kelompok jasa yang
mana dan apa dasar hukumnya.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, antara lain diatur bahwa atas
penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa tehnik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan
jasa konsultan yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada
Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib
membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto.

3. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-10/PJ./1995 sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-76/PJ./1995 antara lain diatur bahwa
besarnya perkiraan penghasilan neto atas imbalan jasa tehnik ditentukan sebesar penghasilan neto
atas imbalan jasa teknik ditentukan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah bruto.

4. Dalam hal lembaga pendidikan tersebut bersifat umum dan penyelenggaraan pelatihan dilakukan
di tempat yang disediakan oleh lembaga pendidikan dengan materi/program/kurikulum yang
ditentukan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan, maka atas imbalan jasa pelatihan tersebut,
tidak termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23. Namun, apabila penyelenggaraan pelatihan dilakukan
untuk peserta tertentu (tidak bersifat umum) dan dengan materi/program sesuai dengan pengguna
jasa, maka jasa pelatihan termasuk dalam pengertian jasa teknik sebagaimana ditegaskan dalam
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.222/1984.

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jasa pelatihan berupa Program Pengembangan Manajer
yang terdiri dari Tim Leadership, Tim Communication dan Tim Motivation yang dilakukan oleh Yayasan
Pengembangan Manajemen Indonesia termasuk dalam pengertian jasa teknik. Oleh karena itu, jasa
pelatihan tersebut merupakan objek PPh Pasal 23. Dengan demikian, atas imbalan yang diterima atau
diperoleh oleh Yayasan Pendidikan ABC terutang PPh Pasal 23 dan karenanya harus dipotong PPh
Pasal 23 sebesar 15% x 40% x jumlah bruto.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN,

ttd

Drs. ABRONI NASUTION