PPh 21 atau PPh 23 ?

menurutku tetap dipotong PPh 21 untuk pekerja hariannya, lalu mandornya di potong PPh 23 krn dia memperkerjakan orang lain. Maap kalo salah.

jelas sekali Perusahaan Konstruksi memotong PPh pekerja harian yang dibayara secara bulanan dengan rumus PPh 21 = Tarif pasal 17 PPH x (penghasilan – PTKP)dengan catatan penghasilan yg diterima sebulan lebih dari 1.100.000

Bisa PPh pasal 21 dan juga bisa PPh pasal 23 tergantung perlakuannya

Kalo menurut gw sih pasal 21, karena di pasal 21 disebutkan penghasilan itu diterima oleh [u]wajib pajak orang pribadi dalam negeri[/u] kecuali perusahaan membuat kontrak perjanjian dengan kordinator, bisa dujadikan objek pasal 23.

agar gak ribet dgn pemotongan kpd banyak pekerja, pakai saja PPh psl 23 kepada koordinator dgn syarat buat perjanjian yang intinya koordinator bertanggungjawab atas hasil kerjaan pekerja-pekerja harian tsb. Syarat lainnya koordinator ber NPWP.

ngitung upahnya borongan ke mandor (gak peduli brp orang yg kerja, yg penting upah total sehari Rp X) atau dihitung per pekerjanya dpt brp cuman ngasih uangnya aja yg via mandor?

gak ada pasal 23 untuk mandor (koordinator), khan mandornya juga kerja di perusahaan yg sama kecuali mandornya merangkap outsourcing dan bertanggung jawab penuh terhadap karyawan harian (ada kontrak dengan perusahaan) bisa beda perhitungannya.

Posisi Pekerja dan Mandor apakah masih dalam perusahaan yang sama??
kalau masih perusahaan yang sama cukup 21 saja. kalo Mandor tersebut beserta para pekerjanya merupakan jasa pihak ke-3 dan menandatangani proyek pekerjaan konstruksi maka baru di kenakan pasal 23(dulu) skarang Pasal 4 ayat 2 (PP No.51 Thn 2008).

Mungkin kalau ada tambahan dari ahli pajak lainnya…

kalau perusahaan konstruksi tersebut pada saat pembayaran gaji pekerja harian hanya berhubungan dengan Koordinator (mandor) dimana mandor tersebut bukan pekerja dari perusahaan konstruksi dan sudah mempunyai NPWP maka dimungkinkan utk menggunakan PPh psl 23 tapi konsekwensinya Mandor juga harus memotong PPh 21 para pekerja tsb apabila pekerja dalam sebulan menerima lebih dari 1.100.000

Saya sependapat dekan rekan evan, perlakukannya sama untuk mandor dan buruh lainnya upahnya merupakan obyek PPh Pasal 21 kecuali buruhnya dari sebuah perusahaan jasa tenaga kerja.

seperti yg telah saya kemukakan di awal ini

karena pekerja tersebut bekerja dibawah jasa mandor, maka tepatnya dikenakan PPh 23, soalnya pernah terjadi di kantor saya dan kemudian baru uang setelah dipotong PPh 23 tersebut baru diberikan ke mandor untuk dibagi ke anak buahnya

Sudah jelas bahwa sebenarnya pekerja harian dipekerjakan oleh pers konstruksi.
Logikanya persh konstruksi tersebut juga Mempekerjakan sang Mandor. Bukan Mandor yang mempekerjakan peg harian tersebut. Jadi status sang mandor adalah orang pribadi. Kalo dilihat esensi dari PPh 21, maka sang mandor dikenakan PPh 21 atas jasanya.

Demikian Pendapat saya