PP 51/2008 – PPh Jasa Konstriksi Berlaku Tahun 2009

Rekan Sony
Kalo emang demikian, berarti pemerintah juga ngak punya pendirian donk
Masak peraturan sudah diberlakukan mulai 1jan2008, bisa dgn seenaknya dimundurin? kalo sudah demikian, investor mana berani invest di Indonesia?
Salam

iya saya juga baca, kayaknya kompas yang salah deh..

mungkin bahasan kompas ini mengacu ke UU no 36 thn 2008
dimana di psl 4(2) huruf d
penghasilasn di bawah ini dapat dikenai pajak yg bersifat final:
d.penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan / bangunan ,usaha jasa konstruksi,usaha real estate ,dan persewaan tanah dan /bangunan
yg diatur dengan atau berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH
dimana UU NO 36 THN 2008 berlaku di awal tahun 2009
mohon dikoreksi ….

sebelum ada peraturan pengganti saya tetep berpedoman PP 51 berlaku 1-1-08

Setuju dengan rekan evan.
Apalagi telah terbit PER-42 yang mengatur pergantian formulir SPT dan bukti Pemotongan PPh 23 serta 4(2) yang tujuannya untuk mengakomodir PP 51.
Salam ORTax…

waduh, sejak terbit PP baru aku berpedoman PP51 dalam pemotongan pembayaran jasa konstruksi, gimana nich kalo ternyata yang di kompas mang bener, kelebihan potong dong.ada-ada aja,
oke, setuju dengan evan + suyanto, kita tetep pake PP 51 saja.

kalo menurutku dasar hukum yang kuat adalah PP51 orang udah ada peraturan yang mendukung PP51 tsb . koran hanyalah koran..opini hanyalah opini, tapi perutan adalah kewajiban.

yes

Sepertinya memang keliru…

Dear All Friend's

Kita selaku Wajib Pajak perlu satu bahasa dan satu langkah kesepakatan berdasarkan ketentuan Peraturan Per UU yang berlaku sebagai berikut:

Perlakuan Perpajakan terhadap Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi dengan berlakunya UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 mulai 1 Januari 2009 sebagai berikut:

1)Atas Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi Kecil dengan Peredaran Usaha sebesar Tidak Lebih atau Sampai Dengan Rp. 1 Milyar per Tahun :
Berlaku Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf d jo PP No. 51 Tahun 2008 (d/h PP No. 140 Th. 2000) dengan Tarif FINAL bervariasi di antara: 2%; 3%; 4% dan 6%.

2)Atas Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi Besar dengan Peredaran Usaha di atas Rp. 1 Milyar per Tahun:
Berlaku Ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2) dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2 % dari Jumlah Bruto, TIDAK FINAL.

Demikian yang harus disepakati dahulu sebagai pemahaman bersama dalam menghadapi Otoritas Pajak yang berindikasi "inkonsisten".

Regard's

RITZKY FIRDAUS.

harus ada produk hukum …baru bisa di rubah/dimundurkan……..