PM dibebankan

sepengatuan saya tidak ada rekan. sebagai salah satu strategi agar tidak terjadi lebih bayar PPN pada akhir tahun adalah dengan membiayakan PM.

di UU PPN memang tidak secara tegas menjelaskan PM boleh dibiayakan, sepengetahuan saya bila atas PM dibiayakan bila perolehan barang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional perusaahaan. sedangkan bila terkait langsung dengan operasional perusahaan PM dikreditkan di SPT PPN. Jadi menurut saya Atas PM yang terkait langsung dengan Operasional perusahaan harus dikreditkan. demikian

Kalau PM tersebut tidak dikreditkan, berarti salah ya?
Dan setiap kesalahan aka dikenai sanksi. Apakah begitu rekan nawiae?

Mohon pencerahannya

Salam

mohon peraturan yang mengatur tentang hal tersebut rekan?

Tidak ketentuan yang melarang, jadi tidak ada pelanggaran. Kalo tidak ada pelanggaran, berarti tidak dikenakan sanksi..
Hanya saja…
Apabila ketahuan oleh fiskus… dengan dalih menyampaikan SPT yang isinya tidak benar maka bisa saja dilakukan pemeriksaan…
Menghindari LB dgn maksud supaya tidak diperiksa, tetapi kena pemeriksaan juga…, trus gimana?

Itu hanya seandainya saja demikian. Alasan pemeriksaan karena SPT diiisi tidak benar, itu maksudnya tidak semua PM-nya dilaporkan (PM yg dilaporkan adalah yang bisa dikreditkan atau tidak bisa dikreditkan)..

Atau dilaporkan saja ke PM yg tidak dapat dikreditkan, dengan alasan FP cacat….he..he..he..

setuju dengan pendapat yang ini.

setelah diperiksa ternyata tidak cacat gimana?
he he he

Salam

Kalo sudah jelas diperiksa…., cepat-cepat FP tsb dirobek sebagian atau tumpahin tinta, atau dibasahin agar tulisannya kabur…. xiii …. xii ….xii (kalo bikin rusak mudah, baik baik yg susah, he..he..he..lagi)

ha ha ha

Salam