Please…

ya rekan dan kedua type jasa diatas merupakan objek pajak (pasal 4 UU ppn)

salam

Mantap. Terima kasih Pak Junjungan.

kalau yg ini setuju rekan dwi, krn memang se tsb "sesuai" dgn uu ppn, tapi kemudian
masalahnya adl uu ppn kita yg jadi "ngawur" krn tidak sesuai dgn prinsip dasar ppn yg
dianutnya sendiri yaitu prinsip "netralitas" berupa pengenaan ppn berdasarkan "destination
principle", yg menyatakan bhw ppn hanya bisa dikenakan "di tempat konsumsi/pemanfaatan".
se 147 sdh berprinsip demikian dgn benar, namun se 145 yg tidak sesuai alias ngawur.
salam.

Bahwa UU-nya yang ngawur adalah porsinya begawan2 ortax. Saya tidak bisa menjawab, rekan ktfd.

Rekan kftd, dalam hal ini mungkin pendapat anda ada benarnya, tapi jasa perdagangan saya rasa tidak menyangkut ekspor/impor, tetapi masuk poin sendiri dalam UU PPN, yaitu pada pasal 4 ayat (1) huruf c dan e, sehingga anda harus melihat kembali penegasan kalimat pada se-145 angka 3 dan 4, yaitu dalam hal penyerahan jasa perdagangan dilakukan di dalam Daerah Pabean dan kegiatan pemanfaatan jasa perdagangan tersebut dilakukan di dalam Daerah Pabean ( ini sebagai kata kuncinya ), sehingga setiap contoh kondisi2 yg diberikan pada angka tersebut harus mengacu pada kata kunci tersebut.
Jadi kesimpulan saya se-145 tetap sesuai dengan UU PPN.

Perusahan Forwading melakukan penyerahaan jasa sbb:
a. Jasa diserahkan didalam Daerah Pabean (antar pulau)
b. Jasa diserahkan di luar Daerah Pabean,dengan aktivitas
1. Container dari dalam Daerah Pabean ke Luar Daerah Pabean (Perusahaan
Forwarding akan menerima pembayaran jasanya, jika container tsb diterima
oleh pemiliknya di Luar Daerah Pabean)
2. Container dari Luar Daerah Pabean ke Luar Daerah Pabean (misalnya
container dikirim dari Malaysia ke China)
Pertanyaan apakah Perusahaan Forwading yang berada di dalam Daerah Pabean
harus memungut PPN untuk transaksi b ?

Mohon maaf rekan car, sebenarnya se-145 tidak dipermasalahkan oleh rekan ktfd. Yang dipermasalahkan adalah konsistensi UU PPN terhadap landasarn filosofisnya, yakni destination principli.

ndak apa2 rekan dwi, yg penting kan kita mendiskusikan/mewacanakan hal yg benar
agar kita ndak ngawur2 terus nantinya kan…
salam.

mantaaap…

Salam

hehehehe….
salam.

Okelah kalau beg..beg..beg..gitu…

Kok bisa begitu?
Pasal 1 angka 29 UU PPN baru :
Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.

Dalam UU PPN lama memang tidak diatur/tidak dikenal kegiatan ekspor JKP. Dengan demikian apabila ada pengusaha yg melakukan ekspor JKP tidak terutang PPN, karena tidak termasuk dalam cakupan "yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini"

PPN kita menganut prinsip destinasi, yaitu PPN dipungut di tempat dimana BKP/JKP dikonsumsi atau dimanfaatkan. Oleh karena itu dalam penjelasan UU PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di DN

Prinsip destinasi ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas, karena komoditi impor akan menanggung beban yang sama dengan barang produksi DN. Sebaliknya barang yang diekspor tidak dikenakan PPN, karena akan dikenai PPN di negara tujuan di mana barang tsb dikonsumsi. Namun demikian, agar daya saing komoditi ekspor Indonesia dengan produksi negara pengimpor tidak dipengaruhi oleh PPN Indonesia pperlu dilengkapi dengan sarana lainnya, yaitu pengenaan PPN atas ekspor dengan tarif 0%. Itulah latar belakang kenapa UU PPN kita mengenakan PPN sebesar 0% atas ekspor BKP (meskipun konsep dasarnya tidak dikenai PPN).

Jadi sesuai dengan prinsip destinasi, ekspor BKP atau JKP, tidak dikenai PPN. Namun untuk menjaga netralitas, maka UU PPN menentukan :
1. Semua ekspor BKP dikenai PPN = 0% (sehingga PM-nya dapat dikreditkan)
2. Ekspor JKP sesuai "list PMK-70" dikenai PPN = 0% (sehingga PM-nya dapat dikreditkan)

Yang perlu dipahami, kegiatan ekspor JKP bukan hanya yang disebutkan PMK-70. Dan kenapa PMK-70 hanya menyebutkan 3 jenis kegiatan ekspor JKP yang dikenai PPN 0%? Menurut saya, karena ketiga jenis ekspor JKP tsb ada "jejaknya" dan dapat dilengkapi dokumen pendukung, sehingga PM-nya dapat direstitusikan..

Contoh ekspor JKP "di luar" list PMK-70 salah satunya adalah ekspor jasa perdagangan..
Bukankah ekspor JKP adalah kebalikan dari impor JKP? Bukankah pemanfaatan JKP dari LN ke DN pada hakekatnya merupakan impor JKP?