Pjk u transaksi di luar negeri

kan atas WPDN yang dapet penghasilan dari LN pajak nya diitung berdasarkan WWI..

tolong diperjelas rekan, proyek tsb ada di negara mana??

salam

1. Proyek di Aljazair, dengan segala kegiatan di negara tersebut, jika memenuhi kriteria BUT menurut UU Pajak Aljazair, maka hak pemajakannya ada pada pihak Aljazair. Jika ada P3B antara RI dan Aljazair, silahkan mempelajari "time test"-nya untuk menentukan siapa yang berhak memajaki proyek tsb.

2. Jika yang berhak memajaki adalah Aljazair, maka tidak ada kewajiban pihak Indonesia melakukan pemotongan PPh Ps. 21, 23 dan 26. Namun pihak Indonesia (Wajib Pajak) dapat mengkreditkan corporate income tax yang telah dibayar di Aljazair namun penghasilan kena pajak yang beradal dari Aljazair wajib digabung dengan penghasilan kena pajak yang bersumber dari Indonesia. Pengkreditan corporate income tax yang dibayar di luar negeri mengacu pada PPh Pasal 24 dan peraturan pelaksanaannya.

3. Jika yang berhak memajaki proyek tsb. ada pada pihak Indonesia, maka tidak ada bentuk BUT di Aljazair dan Indonesia berhak melakukan pemotongan PPh Pasal 21, 23 dan 26. Selanjutnya penghasilan kena pajak dari proyek di Aljazair wajib digabung dengan penghasilan kena pajak di Indonesia untuk kemudian dihitung jumlah PPh terutangnya.

Demikian menurut pendapatan saya berdasarkan keterangan dan data ringkas dari rekan prmho.

1. Dari jangka waktu penyelesaian proyek adalah 2 tahun, saya yakin proyek di Aljazair memenuhi kriteria BUT di Aljazair sesuai UU Pajak di negara tersebut. Jika ada P3B antara Indonesia dengan Aljazair, maka wajib dipelajari P3B-nya.

2. Karena BUT-nya berada di Aljazair, maka BUT tersebut adalah suatu entitas yang berdiri tersendiri, dengan demikian semua hak pemajakannya ada pada pihak Aljazair sesuai dengan peraturan perpajakan Aljazair. Jika ada transaksi pihak Indonesia dengan BUT tersebut, maka terjadi aspek perpajakan sebagaimana diatur pada PPh Pasal 26 atau P3B.

3. Laba BUT setelah Pajak di Aljazair, dibagi sesuai dengan perjanjian JO, dan pajak penghasilan dari JO tersebut yang dikenai oleh Indonesia ditanggung proposional masing masing pihak JO.

4. Ada peraturan mengenai aspek perpajakan JO yang diterbitkan oleh DJP, silahkan mempelajari.

Demikian pendapat saya, semoga bermanfaat, dan tentu banyak kekurangan dalam tulisan ini karena ada keterbatasan berdialog melalui tulisan singkat.

Jika proyek di Aljazair memenuhi kriteria BUT di negera tsb, hak pemajakan berada pada pemerintah Aljazair, termasuk pemotongan PPh Karyawan dilakukan oleh BUT di Aljazair dan disetorkan ke pemerintah Aljazair.

sesuai p3B indo-aljazair : time test > 3bulan, project (JO) di aljazair tsb mrp BUT nya perusahaan indonesia, hak pemajakan ada di aljazair

salam

Jika proyek di Aljazair berbentuk BUT di negera tersebut, pembayaran gaji karyawan melalui BUT di Aljazair tidak boleh dilaporkan dalam SPT-nya JO di Indonesia, baik SPT Masa PPh Pasal 21 maupun SPT Tahun PPh Badan. BUT di Aljazair yang berkewajiban melaporkan ke Kantor Pajak di Aljazair.

Pembayaran gaji melalui BUT di Aljazair menjadi hak Pemerintah Aljazair untuK memungut PPh Karyawan sesuai UU Pajak Aljazair.

Status karyawan warga negara Indonesia yang bekerja di BUT di Aljazair adalah Wajib Pajak Luar Negeri sepanjang telah memenuhi time test sesuai P3B Indonesia dengan Aljazair. Jika karyawan tersebut memenuhi kriteria WPLN, maka tidak perlu melaporkan penghasilannya yang diperoleh di Aljazair ke KPP di Indonesia, namun karyawan tersebut akan melaporkan kewajiban perpajakannya ke Kantor Pajak di Aljazair sesuai ketentuan UU Pajak Aljazair.

Jika karyawan WNI yang bekerja di BUT di Aljazair belum memenuhi time test menjadi Subyek Pajak di Aljazari, maka ia masih berstatus Wajib Pajak Dalam Negeri di Indonesia. Karena berstatus WPDN, ia berkewajiban melaporkan penghasilannya dari Aljazair di SPT Tahunan PPh OP dan boleh mengkreditkan pajak penghasilan karyawan yang telah dibayar / dipotong melalui BUT di Aljazair sesuai ketentuan PPh Pasal 24.