Petunjuk pembatalan pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Salam rekan forum sekalian,…
Pada kesempatan ini saya mengharapkan bantuan rekan2 utk bisa berbagi petunjuk atau saran yang bermanfaat utk saya dlm hal mengajukan kembali permohonan kepada Dirjen Pajak sehubungan dgn "Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar", ygmana pada permohonan Pertama telah "ditolak".

Latar belakang permasalahan: perusahaan kami bergerak dibidang restauran di th 2008 dan diperiksa di th 2012 utk th pajak 2008. Saat pemeriksaan dokumen yg diserahkan ant lain: lap omset, rek koran, dan SPT masa dan thn PPh 21 (form 1721). Sementara itu SPT thn PPh Badan (form 1771) tidak diberikan krn tdk ditemukan. Kondisi perusahaan pada saat diperiksa juga telah pasif (dormant). Saat pembahasan laporan hasil pemeriksaan yg hadir adalah pejabat dlm perusahaan yg tdk kompeten dalam hal permasalahan walaupun status nya adalah direktur. Permasalahan ini sejak awal pemeriksaan tdk pernah disampaikan kpd pemilik yg juga sbg direktur utama. Singkat kata lap pembahasan hasil pemeriksaan hanya ditanda tangani oleh pejabat yg tdk kompeten tsb tanpa meminta penjelasan dari petugas auditor pajak. Selanjutnya sampai terbit produk hukum tdk pernah ditindaklanjuti. Kesempatan menyampaikan keberatan dan aspek formal hanya berlalu begitu saja hingga muncul surat sita dari KPP. Pemilik akhirnya tahu dan upaya permohonan dgn acuan PMK no 8/PMK.03/2013 dilakukan dengan bahan pertimbangan: 1) kondisi perusahaan pada th berikutnya 2009 juga rugi (SPT form 1771 disertakan), 2) dokumen2 pendukung lainnya terkait; 3) penjelasan pejabat yg krg berkompeten krn ketidakpahaman dan lalai, Namun upaya itu semua juga kandas begitu saja.

Saat ini akan dicoba dengan upaya berikutnya dgn acuan PMK yg sama. Mohon pencerahan dan apa yg sebaiknya dilakukan utk memanfaatkan kesempatan ke-2 (terakhir) agar permohonan pembatalan SKPKB bisa dipertimbangkan.

Terima kasih sebelumnya..

Salam buat semuanya,..
Permasalahan yang disampaikan diatas sebenarnya ingin meminta petunjuk rekan2 terkait dengan solusi yang terbaik dalam hal persyaratan materi kasus. Jujur dari persyaratan formal kasus ini sudah gagal total dan sekarang ini WP ingin petunjuk bagaimana bisa berbicara lebih jauh tentang persyaratan materi nya. Menurut WP sangat tidak wajar perusahaan/restauran yang hanya beroperasi kurang dari 1 thn bisa mengalami laba yang sangat baik dengan nilai aset Rp. 4,5 milyar saat itu. Hasil pemeriksaan petugas menyebutkan perusahaan mengalami laba + Rp. 600jt lebih dan hutang pajak PPh 25/29 seb Rp. 200jt lebih… sangat tidak masuk akal…Demikian, sebagai info tambahan, terima kasih atas perhatiannya.

Tujuannya untuk pembatalan SKPKB, jadi yang dimaksud dalam kasus ini pokok pajaknya.