Ortax Forums PPh Badan Perusahaan dapat tender di bulan okt 2013 sudah dipot pph 23.bagaimana cara isi spt badannya

  • Perusahaan dapat tender di bulan okt 2013 sudah dipot pph 23.bagaimana cara isi spt badannya

     arissbgy updated 8 years, 3 months ago 6 Members · 37 Posts
  • priadiar4

    Member
    3 March 2014 at 11:49 am
    Originaly posted by priadiar4:

    Tetap setor PPh Final sepanjang belum ada SKB

    maksud saya tetap setor PPh Final, soal dipotong atau tidak sepanjang belum ada SKB tetap dipotong PPh 23

  • Dwi WP

    Member
    3 March 2014 at 3:59 pm

    Tetap bayar 1%, pph 23 yg telah dipotong bisa dikreditkan. Kalo transaksinya ke bendahara pemerintahan dan bukti potongnya berupa SSP a.n rekanan, mungkin masih ada harapan biar ga bayar 1%.

  • Dwi WP

    Member
    3 March 2014 at 3:59 pm

    Tetap bayar 1%, pph 23 yg telah dipotong bisa dikreditkan. Kalo transaksinya ke bendahara pemerintahan dan bukti potongnya berupa SSP a.n rekanan, mungkin masih ada harapan biar ga bayar 1%.

  • Dwi WP

    Member
    3 March 2014 at 3:59 pm

    Tetap bayar 1%, pph 23 yg telah dipotong bisa dikreditkan. Kalo transaksinya ke bendahara pemerintahan dan bukti potongnya berupa SSP a.n rekanan, mungkin masih ada harapan biar ga bayar 1%.

  • ahmadanoval

    Member
    3 March 2014 at 4:10 pm
    Originaly posted by priadiar4:

    maksud saya tetap setor PPh Final, soal dipotong atau tidak sepanjang belum ada SKB tetap dipotong PPh 23

    tapi ini masih tafsiran/pendapat rekan aja kan. yang tentunya bisa berbeda dengan KPP lainnya. Rekan bukan juru bicara dari DIRJEN PAJAK Kan. artinya belum ada peraturan pajak yang benar2 jelas mengenai perlakuan Posisi PPh yang sudah dipotong pihak lain. dengan diperbolehkan pph yang telah disetor atau dipotong pihak lain diluar pp 46 untuk di pindahbukukan dan dikreditkan itu berarti pihak pajak juga mengerti bahwa pajak yg tsb yang sudah terlanjur dibayarkan atau dipotong pihak lain juga merupakan bagian pembayaran pajak yang dapat diperhitungkan dengan PP 46 tsb…….cmiiiw…..salam…….

  • ahmadanoval

    Member
    3 March 2014 at 4:10 pm
    Originaly posted by priadiar4:

    maksud saya tetap setor PPh Final, soal dipotong atau tidak sepanjang belum ada SKB tetap dipotong PPh 23

    tapi ini masih tafsiran/pendapat rekan aja kan. yang tentunya bisa berbeda dengan KPP lainnya. Rekan bukan juru bicara dari DIRJEN PAJAK Kan. artinya belum ada peraturan pajak yang benar2 jelas mengenai perlakuan Posisi PPh yang sudah dipotong pihak lain. dengan diperbolehkan pph yang telah disetor atau dipotong pihak lain diluar pp 46 untuk di pindahbukukan dan dikreditkan itu berarti pihak pajak juga mengerti bahwa pajak yg tsb yang sudah terlanjur dibayarkan atau dipotong pihak lain juga merupakan bagian pembayaran pajak yang dapat diperhitungkan dengan PP 46 tsb…….cmiiiw…..salam…….

  • ahmadanoval

    Member
    3 March 2014 at 4:10 pm
    Originaly posted by priadiar4:

    maksud saya tetap setor PPh Final, soal dipotong atau tidak sepanjang belum ada SKB tetap dipotong PPh 23

    tapi ini masih tafsiran/pendapat rekan aja kan. yang tentunya bisa berbeda dengan KPP lainnya. Rekan bukan juru bicara dari DIRJEN PAJAK Kan. artinya belum ada peraturan pajak yang benar2 jelas mengenai perlakuan Posisi PPh yang sudah dipotong pihak lain. dengan diperbolehkan pph yang telah disetor atau dipotong pihak lain diluar pp 46 untuk di pindahbukukan dan dikreditkan itu berarti pihak pajak juga mengerti bahwa pajak yg tsb yang sudah terlanjur dibayarkan atau dipotong pihak lain juga merupakan bagian pembayaran pajak yang dapat diperhitungkan dengan PP 46 tsb…….cmiiiw…..salam…….

  • hangsengnikkei

    Member
    3 March 2014 at 4:43 pm
    Originaly posted by ahmadanoval:

    tapi ini masih tafsiran/pendapat rekan aja kan. yang tentunya bisa berbeda dengan KPP lainnya. Rekan bukan juru bicara dari DIRJEN PAJAK Kan.

    hihihi…memanas

  • hangsengnikkei

    Member
    3 March 2014 at 4:43 pm
    Originaly posted by ahmadanoval:

    tapi ini masih tafsiran/pendapat rekan aja kan. yang tentunya bisa berbeda dengan KPP lainnya. Rekan bukan juru bicara dari DIRJEN PAJAK Kan.

    hihihi…memanas

  • hangsengnikkei

    Member
    3 March 2014 at 4:43 pm
    Originaly posted by ahmadanoval:

    tapi ini masih tafsiran/pendapat rekan aja kan. yang tentunya bisa berbeda dengan KPP lainnya. Rekan bukan juru bicara dari DIRJEN PAJAK Kan.

    hihihi…memanas

  • priadiar4

    Member
    3 March 2014 at 5:04 pm
    Originaly posted by ahmadanoval:

    tapi ini masih tafsiran/pendapat rekan aja kan. yang tentunya bisa berbeda dengan KPP lainnya. Rekan bukan juru bicara dari DIRJEN PAJAK Kan. artinya belum ada peraturan pajak yang benar2 jelas mengenai perlakuan Posisi PPh yang sudah dipotong pihak lain. dengan diperbolehkan pph yang telah disetor atau dipotong pihak lain diluar pp 46 untuk di pindahbukukan dan dikreditkan itu berarti pihak pajak juga mengerti bahwa pajak yg tsb yang sudah terlanjur dibayarkan atau dipotong pihak lain juga merupakan bagian pembayaran pajak yang dapat diperhitungkan dengan PP 46 tsb…….cmiiiw…..salam…….

    Yah namanya juga FORUM, kita tidak berbicara mewakili instansi atau atas nama instansi/perusahaan, kan sudah jelas di peraturan dan kode etik ortax

  • priadiar4

    Member
    3 March 2014 at 5:04 pm
    Originaly posted by ahmadanoval:

    tapi ini masih tafsiran/pendapat rekan aja kan. yang tentunya bisa berbeda dengan KPP lainnya. Rekan bukan juru bicara dari DIRJEN PAJAK Kan. artinya belum ada peraturan pajak yang benar2 jelas mengenai perlakuan Posisi PPh yang sudah dipotong pihak lain. dengan diperbolehkan pph yang telah disetor atau dipotong pihak lain diluar pp 46 untuk di pindahbukukan dan dikreditkan itu berarti pihak pajak juga mengerti bahwa pajak yg tsb yang sudah terlanjur dibayarkan atau dipotong pihak lain juga merupakan bagian pembayaran pajak yang dapat diperhitungkan dengan PP 46 tsb…….cmiiiw…..salam…….

    Yah namanya juga FORUM, kita tidak berbicara mewakili instansi atau atas nama instansi/perusahaan, kan sudah jelas di peraturan dan kode etik ortax

  • priadiar4

    Member
    3 March 2014 at 5:04 pm
    Originaly posted by ahmadanoval:

    tapi ini masih tafsiran/pendapat rekan aja kan. yang tentunya bisa berbeda dengan KPP lainnya. Rekan bukan juru bicara dari DIRJEN PAJAK Kan. artinya belum ada peraturan pajak yang benar2 jelas mengenai perlakuan Posisi PPh yang sudah dipotong pihak lain. dengan diperbolehkan pph yang telah disetor atau dipotong pihak lain diluar pp 46 untuk di pindahbukukan dan dikreditkan itu berarti pihak pajak juga mengerti bahwa pajak yg tsb yang sudah terlanjur dibayarkan atau dipotong pihak lain juga merupakan bagian pembayaran pajak yang dapat diperhitungkan dengan PP 46 tsb…….cmiiiw…..salam…….

    Yah namanya juga FORUM, kita tidak berbicara mewakili instansi atau atas nama instansi/perusahaan, kan sudah jelas di peraturan dan kode etik ortax

  • begawan5060

    Member
    3 March 2014 at 6:09 pm
    Originaly posted by ahmadanoval:

    apakah kami harus bayar lagi PP 46 1% atau pph 23 tsb dapat diperhitungkan sebagai pengganti PP 46

    Kapan beroperasi secara komersial?

  • begawan5060

    Member
    3 March 2014 at 6:09 pm
    Originaly posted by ahmadanoval:

    apakah kami harus bayar lagi PP 46 1% atau pph 23 tsb dapat diperhitungkan sebagai pengganti PP 46

    Kapan beroperasi secara komersial?

Viewing 16 - 30 of 37 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now