PERUBAHAN PMK.22 TENTANG KUASA WAJIB PAJAK

Mau pake nama IAPI atau ISPI atau apalah namanya , yang penting bisa memperjuangkan perubahan PMK.22/2008 sesuai PP.80/2007

hehehehhe lama2 malah ngga fokus ke PMK.22 ya???ntar lama2 lupa lagi malah ngeributin nama………
kalau memang care ya jangan cuma cuap2 aja….bantu bang gustian dong…..
piss

Bung sugito anda maju saja dibantu bung Tedi dari LBH ini konkrit utk perjuangkan PMK 22

betul , kita dukung Bp.Gustian, beliau pasti menghendaki perubahan peraturan pajak yang ngak benar termasuk PMK.22 yang kontroversil ini. Bp.Nusa tolong bantu juga, kami2 ini baru lulus D.3 pajak.

Setelah ditunggu 2 bulan lebih belum ada juga info perubahan PMK.22 , Bagaimana pak Prima ???

setuju, lebih pas dengan nama Ikatan Sarjana Perpajakan Indonesia , yang bukan sarjana perpajakan boleh menjadi anggota luar biasa.

Pembentukan organisasi ahli pajak yang lain selain IKPI amatlah baik untuk menyeimbangi "kekuasan mutlak IKPI" yang monopoli menjalankan profesi kuasa WP.

Tetapi perlu diperhatikan agar anggaran dasar dari organisasi profesi disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu PP.80/2007, maksud kami agar anggotanya adalah para Lulusan Perguruan Tinggi jurusan perpajakan minimal D.3

Mudah2 an dalam waktu dekat sudah terbentuk organisasi baru dan mengakhiri kekuasan mutlak yang tidak dikehendaki pada jaman reformasi ini.

Apa ada sarjana perpajakan setingkat S.3 ? Siapa2 saja tokoh yang memiliki gelar S.3 perpajakan ?

Menurut saya, PMK 22/2008 tidak buruk. Tapi karena saya alumni D3 Perpajakan, jadi saya juga tidak mendukung penerbitan PMK 22/2008.

Tujuan Menkeu menerbitkan peraturan ini, adalah untuk kedepannya, pihak yang menangani WP (Kuasa WP) adalah orang2 yang benar2 kredibel di bidang perpajakan. Bukan hanya sekedar alumni perpajakan yang tahu perpajakan tapi tidak paham perpajakan. Hal ini sejalan dengan target pemerintah yang menargetkan pajak menunjang 85% APBN.

Sampai dimana ukuran seseorang dinyatakan "kredibel" untuk menjadi seorang Kuasa WP? Atas dasar itu, PMK ini diterbitkan Menkeu. Karena, diliat dari segi manapun, USKP merupakan ukuran yang paling memenuhi syarat profesionalisme perpajakan.
Mungkin alumni PT Perpajakan merasa terdiskriminasi. Tetapi, jika rekan2 memang merasa "kredibel" untuk menjadi kuasa WP, seharusnya rekan2 juga mampu untuk lolos dari USKP.

Salam Solid

topik ini kok ga selesai2 juga ya. kapan bertindaknya ini ke pengadilannya, apakah sudah dimulai?

Siapa bilang USKP merupakan ukuran profesionalisme ? Presiden RI saja melalui PP.80/2007 mensyaratkan sarjana perpajakan minimal D.3

Tidak boleh memaksa org lain harus ujian , emangnya ujian USKP itu gratis ? Kami kuliah di prodi D.3 perpajakan telah mnghabiskan banyak waktu dan biaya, buat apa ?? lagi pula Presiden membolehkannya.

masalahnyatidak ada yang berani