Ortax Forums PPN dan PPnBM Permintaan Sertifikasi Elektronik

  • Permintaan Sertifikasi Elektronik

     wrmhswr updated 7 years, 5 months ago 8 Members · 35 Posts
  • dharmawan a

    Member
    27 January 2015 at 5:00 pm
    Originaly posted by kanglili:

    Tidak rekan, kemarin punya kami sdh keluar

    kami di Madya tidak bisa rekan. Kalau bisa enak jg, biar bos tidak direpotkan 😀

  • dharmawan a

    Member
    27 January 2015 at 5:00 pm
    Originaly posted by kanglili:

    Tidak rekan, kemarin punya kami sdh keluar

    kami di Madya tidak bisa rekan. Kalau bisa enak jg, biar bos tidak direpotkan 😀

  • wrmhswr

    Member
    27 January 2015 at 6:39 pm
    Originaly posted by kanglili:

    Tidak rekan, kemarin punya kami sdh keluar

    dapat sertifikat tapi bukan pengurus yang datang rekan? waduh, KPP gimana ini nerapin aturannya..

  • wrmhswr

    Member
    27 January 2015 at 6:39 pm
    Originaly posted by kanglili:

    Tidak rekan, kemarin punya kami sdh keluar

    dapat sertifikat tapi bukan pengurus yang datang rekan? waduh, KPP gimana ini nerapin aturannya..

  • kanglili

    Member
    28 January 2015 at 8:02 am

    lho ya memang syarat2 banyak, selain yg diatas
    -akte pendirian asli + copy
    – spt badan asli + copy
    dan memang yg ditunjuk juga bukan cuma staff biasa, setidaknya pimpinan departemen
    dan kebetulan tempat kami di KPP Madya
    memang sewkt sosialisasi hrs pengurus tetapi setelah diadakan meeting ulang hasilnya begini

  • kanglili

    Member
    28 January 2015 at 8:02 am

    lho ya memang syarat2 banyak, selain yg diatas
    -akte pendirian asli + copy
    – spt badan asli + copy
    dan memang yg ditunjuk juga bukan cuma staff biasa, setidaknya pimpinan departemen
    dan kebetulan tempat kami di KPP Madya
    memang sewkt sosialisasi hrs pengurus tetapi setelah diadakan meeting ulang hasilnya begini

  • DENNYKRIS

    Member
    28 January 2015 at 2:39 pm

    Rekans,

    Saya di PMA 4 tapi sama sekali tidak boleh diwakilkan maupun surat penunjukkan…:( repot juga karena kmi tidak di Jakarta.
    Apakah tergantung kebijakan masing2 KPP ? atau mungkin ada rekan yg di PMA 4 juga tapi bisa diwakilkan atau ditunjuk ?

    Please advice…

  • DENNYKRIS

    Member
    28 January 2015 at 2:39 pm

    Rekans,

    Saya di PMA 4 tapi sama sekali tidak boleh diwakilkan maupun surat penunjukkan…:( repot juga karena kmi tidak di Jakarta.
    Apakah tergantung kebijakan masing2 KPP ? atau mungkin ada rekan yg di PMA 4 juga tapi bisa diwakilkan atau ditunjuk ?

    Please advice…

  • kikie

    Member
    28 January 2015 at 2:53 pm

    kemarin waktu sosialisasi
    pihak kpp menawarkan berkas di jemput
    artinya, petugas kpp akan ke kantor kita
    dengan terlebih dahulu mengajukan penjemputan berkas,
    dan di kantor diwajibkan pengurus nya ada di tempat
    mungkin pma 4 mengeluarkan kebijakan yang sama

  • kikie

    Member
    28 January 2015 at 2:53 pm

    kemarin waktu sosialisasi
    pihak kpp menawarkan berkas di jemput
    artinya, petugas kpp akan ke kantor kita
    dengan terlebih dahulu mengajukan penjemputan berkas,
    dan di kantor diwajibkan pengurus nya ada di tempat
    mungkin pma 4 mengeluarkan kebijakan yang sama

  • priadiar4

    Member
    28 January 2015 at 3:02 pm
    Originaly posted by DENNYKRIS:

    Rekans,

    Saya di PMA 4 tapi sama sekali tidak boleh diwakilkan maupun surat penunjukkan…:( repot juga karena kmi tidak di Jakarta.
    Apakah tergantung kebijakan masing2 KPP ? atau mungkin ada rekan yg di PMA 4 juga tapi bisa diwakilkan atau ditunjuk ?

    Please advice…

    Beranda
    Peraturan Perpajakan
    Pengumuman No. PENG-3/PJ.02/2014

    Rabu, 28 Januari 2015
    Peraturan Perpajakan

    3
    Lampiran

    Pengumuman Nomor PENG-3/PJ.02/2014

    Ditetapkan tanggal 19 Desember 2014
    SYARAT DAN KETENTUAN PEMBERIAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
    Cetak
    Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: » Pengumuman » 2014
    Catatan : Dokumen dengan Jenis SURAT, bersifat intern atau khusus (tidak berlaku umum) dan tidak berlaku sebagai dasar hukum.

    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    GEDUNG UTAMA LANTAI 9 JALAN JEND GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
    TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS http://www.pajak.go.id
    LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
    EMAIL pengaduan@pajak.go.id

    PENGUMUMAN
    NOMOR: PENG-3/PJ.02/2014

    TENTANG
    SYARAT DAN KETENTUAN PEMBERIAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

    Dalam rangka memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menggunakan layanan perpajakan secara elektronik, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
    1. Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan sertifikat elektronik kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang akan digunakan untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
    2. Layanan perpajakan secara elektronik tersebut berupa:
    a. layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan
    b. penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik.
    3. Pengajuan permintaan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh PKP mulai 1 Januari 2015 melalui KPP tempat PKP dikukuhkan.
    4. Sertifikat elektronik diberikan kepada PKP setelah PKP mengajukan permintaan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
    5. Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah:
    a. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain.
    b. Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
    1) orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP; dan
    2) namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.
    c. SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada huruf b.2) harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
    d. Dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada huruf b.2), maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy:
    1) surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan; dan
    2) akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai BUT/permanent establishment dari perusahaan induk di luar negeri.
    e. Pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
    f. Dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing, pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
    g. Pengurus harus menyampaikan softcopy pas foto terbaru yang disimpan dalam compact disc (CD) atau media lain sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik (file foto diberi nama: NPWP PKP-nama pengurus-nomor kartu identitas pengurus).
    6. Dalam hal PKP adalah PKP cabang atau PKP yang berbentuk kerja sama operasi, sehingga tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, maka:
    a. Untuk PKP cabang:
    1) Pengurus yang menandatangani Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik harus menunjukkan dan menyampaikan fotocopy surat penunjukan dari pengurus pusat PKP cabang tersebut.
    2) Menyampaikan fotocopy SPT Tahunan PPh Badan pusatnya tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.
    3) SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan fotocopy bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
    4) Pengurus pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada angka 2).
    b. Untuk PKP berbentuk kerjasama operasi:
    1) Pengurus yang menandatangani Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik harus menunjukkan dan menyampaikan fotocopy akta kerja sama operasi tersebut.
    2) Menyampaikan fotocopy SPT Tahunan PPh pemilik bentuk kerja sama operasi tersebut tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.
    3) SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan fotocopy bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
    7. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Pengumuman Direktur Jenderal Pajak ini.
    8. Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dapat dicetak melalui aplikasi e-Nofa setelah dilakukan perekaman surat Permintaan Sertifikat Elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran II Pengumuman Direktur Jenderal Pajak ini.
    9. Diminta bantuan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan, dan Kepala KP2KP, untuk menyebarluaskan pengumuman ini melalui media yang tersedia dan memungkinkan.

    Demikian untuk dimaklumi.
    Ditetapkan di Jakarta
    Pada tanggal 19 Desember 2014
    a.n. Direktur

    ttd
    Irawan
    NIP 196708221988031001
    Tembusan:
    1. Direktur Jenderal Pajak;
    2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
    3. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
    4. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;
    5. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;
    6. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;
    7. Kepala Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia;
    8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia;
    9. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan; dan
    10. Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di seluruh Indonesia.

  • priadiar4

    Member
    28 January 2015 at 3:02 pm
    Originaly posted by DENNYKRIS:

    Rekans,

    Saya di PMA 4 tapi sama sekali tidak boleh diwakilkan maupun surat penunjukkan…:( repot juga karena kmi tidak di Jakarta.
    Apakah tergantung kebijakan masing2 KPP ? atau mungkin ada rekan yg di PMA 4 juga tapi bisa diwakilkan atau ditunjuk ?

    Please advice…

    Beranda
    Peraturan Perpajakan
    Pengumuman No. PENG-3/PJ.02/2014

    Rabu, 28 Januari 2015
    Peraturan Perpajakan

    3
    Lampiran

    Pengumuman Nomor PENG-3/PJ.02/2014

    Ditetapkan tanggal 19 Desember 2014
    SYARAT DAN KETENTUAN PEMBERIAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
    Cetak
    Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: » Pengumuman » 2014
    Catatan : Dokumen dengan Jenis SURAT, bersifat intern atau khusus (tidak berlaku umum) dan tidak berlaku sebagai dasar hukum.

    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    GEDUNG UTAMA LANTAI 9 JALAN JEND GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
    TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS http://www.pajak.go.id
    LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
    EMAIL pengaduan@pajak.go.id

    PENGUMUMAN
    NOMOR: PENG-3/PJ.02/2014

    TENTANG
    SYARAT DAN KETENTUAN PEMBERIAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

    Dalam rangka memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menggunakan layanan perpajakan secara elektronik, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
    1. Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan sertifikat elektronik kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang akan digunakan untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
    2. Layanan perpajakan secara elektronik tersebut berupa:
    a. layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan
    b. penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik.
    3. Pengajuan permintaan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh PKP mulai 1 Januari 2015 melalui KPP tempat PKP dikukuhkan.
    4. Sertifikat elektronik diberikan kepada PKP setelah PKP mengajukan permintaan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
    5. Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah:
    a. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain.
    b. Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
    1) orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP; dan
    2) namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.
    c. SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada huruf b.2) harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
    d. Dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada huruf b.2), maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy:
    1) surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan; dan
    2) akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai BUT/permanent establishment dari perusahaan induk di luar negeri.
    e. Pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
    f. Dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing, pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
    g. Pengurus harus menyampaikan softcopy pas foto terbaru yang disimpan dalam compact disc (CD) atau media lain sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik (file foto diberi nama: NPWP PKP-nama pengurus-nomor kartu identitas pengurus).
    6. Dalam hal PKP adalah PKP cabang atau PKP yang berbentuk kerja sama operasi, sehingga tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, maka:
    a. Untuk PKP cabang:
    1) Pengurus yang menandatangani Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik harus menunjukkan dan menyampaikan fotocopy surat penunjukan dari pengurus pusat PKP cabang tersebut.
    2) Menyampaikan fotocopy SPT Tahunan PPh Badan pusatnya tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.
    3) SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan fotocopy bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
    4) Pengurus pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada angka 2).
    b. Untuk PKP berbentuk kerjasama operasi:
    1) Pengurus yang menandatangani Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik harus menunjukkan dan menyampaikan fotocopy akta kerja sama operasi tersebut.
    2) Menyampaikan fotocopy SPT Tahunan PPh pemilik bentuk kerja sama operasi tersebut tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.
    3) SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan fotocopy bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
    7. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Pengumuman Direktur Jenderal Pajak ini.
    8. Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dapat dicetak melalui aplikasi e-Nofa setelah dilakukan perekaman surat Permintaan Sertifikat Elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran II Pengumuman Direktur Jenderal Pajak ini.
    9. Diminta bantuan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan, dan Kepala KP2KP, untuk menyebarluaskan pengumuman ini melalui media yang tersedia dan memungkinkan.

    Demikian untuk dimaklumi.
    Ditetapkan di Jakarta
    Pada tanggal 19 Desember 2014
    a.n. Direktur

    ttd
    Irawan
    NIP 196708221988031001
    Tembusan:
    1. Direktur Jenderal Pajak;
    2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
    3. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
    4. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;
    5. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;
    6. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;
    7. Kepala Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia;
    8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia;
    9. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan; dan
    10. Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di seluruh Indonesia.

  • DENNYKRIS

    Member
    28 January 2015 at 3:11 pm

    Rekans,

    Kalau berdasarkan PENG itu sudah jelas memang aturannya.
    Tapi mungkin ada share pengalaman yg lebih fleksibel karena kalau Madya ke Perusahaan masih OK karena ada kemungkinan satu kota atau satu propinsi tetapi kalau pemusatan di Jakarta misalkan kan nggak mungkin tuh…
    Ribet juga kalau KPP bakal kedatangan bos besar ke Jakarta yang hanya memasukkan surat lalu balik lagi naik pesawat …

    Please advice…

  • DENNYKRIS

    Member
    28 January 2015 at 3:11 pm

    Rekans,

    Kalau berdasarkan PENG itu sudah jelas memang aturannya.
    Tapi mungkin ada share pengalaman yg lebih fleksibel karena kalau Madya ke Perusahaan masih OK karena ada kemungkinan satu kota atau satu propinsi tetapi kalau pemusatan di Jakarta misalkan kan nggak mungkin tuh…
    Ribet juga kalau KPP bakal kedatangan bos besar ke Jakarta yang hanya memasukkan surat lalu balik lagi naik pesawat …

    Please advice…

  • Simonalim

    Member
    28 January 2015 at 6:20 pm

    Anggap begini..
    Direktur Utama, Direktur, Komisaris, ada namanya di akte dan SPT Tahunan.
    Dalam prakteknya sehari-hari, manager yang bekerja, direktur hanya sekali-kali datang, direktur tidak digaji pula.
    Semua operasional perusahaan ditangani manager. Manager hanya memberi laporan dan direktur hanya memberikan masukan ke manager.

    Demi memenuhi sertifikat elektronik, diangkatlah manager ini sebagai pengurus berdasarkan surat penunjukan pengangkatan sebagai pengurus.

    Apakah manager ini masuk dalam kriteria untuk langsung yang datang ke KPP meminta SE?

Viewing 16 - 30 of 35 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now