Ortax Forums PPN dan PPnBM Peraturan Menteri Keuangan 173/PMK.03/2021 PPBJ

  • Peraturan Menteri Keuangan 173/PMK.03/2021 PPBJ

     L. MARCH updated 2 months, 3 weeks ago 2 Members · 2 Posts
  • Tsazha

    Member
    11 February 2022 at 3:54 pm

    Hello rekan2 semua. Adakah diantara rekan yang telah memahami issue penerbitan PPBJ terkait dengan penyerahan jasa konsultan ke FTZ Batam?

    Beberapa hal yang menjadi perhatian saya sbb:

    Berdasarkan PMK 173, PPBJ menjadi dasar untuk keluarkan faktur pajak PPN Tidak Dipungut (kode 07).

    Pada dokumen PPBJ terdapat kolom untuk mencantumkan nilai transaksi. Jadi dokumen yang mungkin untuk dilampirkan untuk mensupport penerbitan PPBJ adalah dokumen invoice.

    Invoice belum bisa dikeluarkan dikarenakan harus dikeluarkan bersamaan dengan penerbitan Faktur Pajak. Adapun Faktur Pajak kode 07 baru dapat dikeluarkan apabila sudah tersedia PPBJ.

    Informasi dari salah satu acara sosialisasi PMK 173 bahwa FP kode 07 tidak bisa dibuat/digenerate apabila data nilai transaksi pada FP berbeda dengan data pada PPBJ. Sistem eFaktur 3.1 akan mereject penerbitan FP tersebut.

    Pertanyaannya adalah: dengan kondisi seperti diatas, pada saat pengusaha di Batam mengajukan permohonan pengesahan PPBJ via INSW, dokumen apa yang harus dilampirkan?

    Sesuai diatas, invoice belum bisa dikeluarkan dikarenakan Faktur Pajak kode 07 belum bisa dikeluarkan karena harus menunggu adanya PPBJ. Adapun kontrak juga tidak dapat dilampirkan karena nilai transaksi pada kontrak lebih besar, karena atas nilai transaksi pada kontrak akan dilakukan beberapa kali penagihan.

    Mohon masukan dari rekan sekalian.

  • L. MARCH

    Member
    12 February 2022 at 2:58 pm

    Dear rekan,

    Sama dibenak saya, selain itu apabila untuk pengurusan dokumen PPFTZ-03 dan Endorsement kita menggunakan PPJK, apakah PPBJ tetap dibuat oleh perusahaan atau oleh PPJK yang sudah kita tunjuk?

    Mohon pencerahan dari rekan2 sekalian

Viewing 1 - 2 of 2 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now