Peraturan Menteri Keuangan 173/PMK.03/2021 PPBJ

Hello rekan2 semua. Adakah diantara rekan yang telah memahami issue penerbitan PPBJ terkait dengan penyerahan jasa konsultan ke FTZ Batam?

Beberapa hal yang menjadi perhatian saya sbb:

Berdasarkan PMK 173, PPBJ menjadi dasar untuk keluarkan faktur pajak PPN Tidak Dipungut (kode 07).

Pada dokumen PPBJ terdapat kolom untuk mencantumkan nilai transaksi. Jadi dokumen yang mungkin untuk dilampirkan untuk mensupport penerbitan PPBJ adalah dokumen invoice.

Invoice belum bisa dikeluarkan dikarenakan harus dikeluarkan bersamaan dengan penerbitan Faktur Pajak. Adapun Faktur Pajak kode 07 baru dapat dikeluarkan apabila sudah tersedia PPBJ.

Informasi dari salah satu acara sosialisasi PMK 173 bahwa FP kode 07 tidak bisa dibuat/digenerate apabila data nilai transaksi pada FP berbeda dengan data pada PPBJ. Sistem eFaktur 3.1 akan mereject penerbitan FP tersebut.

Pertanyaannya adalah: dengan kondisi seperti diatas, pada saat pengusaha di Batam mengajukan permohonan pengesahan PPBJ via INSW, dokumen apa yang harus dilampirkan?

Sesuai diatas, invoice belum bisa dikeluarkan dikarenakan Faktur Pajak kode 07 belum bisa dikeluarkan karena harus menunggu adanya PPBJ. Adapun kontrak juga tidak dapat dilampirkan karena nilai transaksi pada kontrak lebih besar, karena atas nilai transaksi pada kontrak akan dilakukan beberapa kali penagihan.

Mohon masukan dari rekan sekalian.