Penjualan Sederhana (Tanpa FP Standard)

Benar, ketentuan tentang FP sederhana dihapuskan.

Dapat membuat FP standar, tanpa identitas pembeli/penerima jasa

berarti NPWP nya difaktur pajak standar dikosongkan?

Ya…

kepada saudara begawan , pada pasal berapa dan ayat berapa dalam UU PPN hal tersebut dicatumkan..?

mohon infonya, Terima kasih..

Mungkin nanti akan diatur maslah "pengganti" FP sederhana, kita tunggu aja….

Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP.

thn'x y sob..

sama.. gw jg ga mudeng.. ini matrixnya sya jabarin di sini (dan ga nyambung dgn ppn sederhana)

Isinya:
Pasal 14
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat
Tagihan Pajak apabila:
a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau
kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan
pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis
dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa
denda dan/atau bunga;
d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur
pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat
waktu;
e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur
pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau
2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)
huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,
dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha
Kena Pajak pedagang eceran ….. dst

Isi pasal 13 PPN:

Pasal 13
(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a
atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf g; dan/atau
d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.
(1a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
atau
d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak
dapat membuat 1 (satu) satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada
pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan
kalender.
(2a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir
bulan penyerahan.
(3) Dihapus.
(4) Dihapus.
(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak
atau Jasa Kena Pajak;
b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima
Jasa Kena Pajak;
c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak …. dst

Lah pada akhirnya sama saja FP Standar yg diakui sesuai dgn UU sebelumnya (pasal 13 ayat 5)

artinya secara implisit masih ada faktur pajak sederhana bukan??
CMIIW

Bunyi Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP :
pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya;atau
2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hat penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;

Dengan demikian FP standar yang tidak diisi identitas pembeli/penerima BKP/JKP, tidak dikenakan sanksi.

Rekan2,

mau ikutan komentar:
nanti di laporan SPT PPN jumlah penyerahan dengan faktur pajak sederhana berarti "nihil" atau nol.

jadi semua faktur yg dibuat perusahaan memiliki/dinomeri faktur pajak.

Jika seandainya tidak ada pengaturan lebih lanjut yg dimaksud rekan begawan5060.

Terima kasih, dan Salam.

Dear Rekan2 Ortax

yang dikatakan saudara begawan bahwa FP standar tidak diisi identitas pembeli/penerima BKP/JKP, tidak dikenakan sanksi.
A. apakah nantinya FP Standar bisa tanpa identitas pembeli?
B. apabila FP Standar tidak disi identitas pembeli harus apakah harus dilaporkan pada E spt PPN?

tolong dijawab.thx

Pasti nanti ada aturan-aturan yg mengikuti UU PPN tsb rekan-rekan… sabar saja.

Krn SPT Masa (SPM) PPN dilaporkan plg lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dan Fkt Pajak Sederhana tidak ada lagi, maka perlu aturan2 utk penggantian SPT Masa PPN (SPM PPN) yg baru.

Sabarrrr akh…

bagaimana perlakuan retur atas barang setelah diterapkannya peraturan diatas? apakah itu berarti jika terdapat retur atas FP standar yang tidak diisi identitas pembeli/penerima BKP/JKP dapat dikreditkan juga? Terima kasih