Ortax Forums PPh Badan pengajuan permohonan PP 74

  • pengajuan permohonan PP 74

     abrahamchandra updated 4 years ago 4 Members · 9 Posts
  • gunawan1312

    Member
    23 June 2018 at 1:07 pm

    rekan – rekan ortax. saya mau meminta pendapat rekan rekan sekalian.
    usaha saya termasuk UMKM PP 46 1%. Selama ini saya membayar pajak melalui perantara konsultan pajak dikarenakan tidak memahami prosedur perhitungan dan pembayaran pajak.

    Saya menggunakan jasa konsultan pajak selama kurang lebih 2 tahun. Ternyata sekarang konsultan pajaknya kabur dan pada saat saya melakukan pengecekkan di KPP baru baru ini. Ternyata PP 46 final selama setahun (2017) termasuk belum melaporkan SPT 2017, PP 46 tahun 2018 sampai bulan april, dan tax amnesty tidak dibayarkan sama sekali. Jadi saya membuat surat pernyataan untuk mengajukan permohonan pembebasan sanksi PP 74.

    Saya ingin meminta pendapat rekan-rekan ortax
    1. Apakah memungkinkan jika STP yang diterbitkan DJP dikirim ke alamat konsultan pajak saya walaupun dengan surat kuasa? (berhubungan saya tidak pernah menerima STP dari DJP)? Atau adakah kemungkinan jika DJP belum menerbitkan STP?

    2. Apakah langkah yg saya lakukan sejauh ini sudah benar dgn mengajukan PP 74? Atau ada saran dari rekan-rekan ortax utk tambahan atau alternatif lain?

    3. Apakah mungkin utk melunasi pajak terhutang saya kepada pemerintah dgn cara mengangsur pembayaran pajak? Karena pajak yang terhutang cukup besar nominalnya.

    Terima kasih dan mohon bantuannya sehu2.

  • gunawan1312

    Member
    23 June 2018 at 1:07 pm
  • mey_mey

    Member
    25 June 2018 at 7:32 am
    Originaly posted by gunawan1312:

    1. Apakah memungkinkan jika STP yang diterbitkan DJP dikirim ke alamat konsultan pajak saya walaupun dengan surat kuasa? (berhubungan saya tidak pernah menerima STP dari DJP)? Atau adakah kemungkinan jika DJP belum menerbitkan STP?

    tidak, STP dikirimnya pasti ke Wajib Pajak bersangkutan. kalau rekan belum menerima STP, berarti kemungkinan DJP belum menerbitkan STP, atau mungkin masih diproses di jasa ekspedisi pihak ketiga. tapi mudah2an tidak ya, rekan 🙂

    Originaly posted by gunawan1312:

    2. Apakah langkah yg saya lakukan sejauh ini sudah benar dgn mengajukan PP 74? Atau ada saran dari rekan-rekan ortax utk tambahan atau alternatif lain?

    maksudnya pakai PP74/2011? sorry di pasal berapa ya kl boleh tahu?

    Originaly posted by gunawan1312:

    3. Apakah mungkin utk melunasi pajak terhutang saya kepada pemerintah dgn cara mengangsur pembayaran pajak? Karena pajak yang terhutang cukup besar nominalnya.

    menurut saya coba cari konsultan yg kabur dulu, daripada harus bayar lagi. rekan ada surat kuasa/surat perikatan/fc KTP yg bersangkutan? karena menurut saya sdh masuk ranah pidana kl kasus seperti ini

  • abrahamchandra

    Member
    25 June 2018 at 9:19 am
    Originaly posted by gunawan1312:

    1. Apakah memungkinkan jika STP yang diterbitkan DJP dikirim ke alamat konsultan pajak saya walaupun dengan surat kuasa? (berhubungan saya tidak pernah menerima STP dari DJP)? Atau adakah kemungkinan jika DJP belum menerbitkan STP?

    biasanya ke alamat WP nya, bukan kuasanya

    Originaly posted by gunawan1312:

    2. Apakah langkah yg saya lakukan sejauh ini sudah benar dgn mengajukan PP 74? Atau ada saran dari rekan-rekan ortax utk tambahan atau alternatif lain?

    bisa juga sih.. cuma kemungkinan disetujui itu kecil, karena itu kelalaian WP itu sendiri

    Originaly posted by gunawan1312:

    3. Apakah mungkin utk melunasi pajak terhutang saya kepada pemerintah dgn cara mengangsur pembayaran pajak? Karena pajak yang terhutang cukup besar nominalnya.

    bisa mengajukan pengangsuran pembayaran pajak, tata cara bisa dilihat di per 38/2008

  • gunawan1312

    Member
    25 June 2018 at 10:37 am

    rekan mey_mey

    Originaly posted by mey_mey:

    maksudnya pakai PP74/2011? sorry di pasal berapa ya kl boleh tahu?

    pasal 36 rekan.

    Originaly posted by mey_mey:

    menurut saya coba cari konsultan yg kabur dulu, daripada harus bayar lagi. rekan ada surat kuasa/surat perikatan/fc KTP yg bersangkutan? karena menurut saya sdh masuk ranah pidana kl kasus seperti ini

    iya rekan, sudah saya coba cari… dan menurut DJP, korbannya sudah ada beberapa orang sehingga pihak DJP sudah melaporkan yg bersangkutan ke polisi.

  • gunawan1312

    Member
    25 June 2018 at 10:41 am

    rekan abrahamchandra

    Originaly posted by abrahamchandra:

    bisa juga sih.. cuma kemungkinan disetujui itu kecil, karena itu kelalaian WP itu sendiri

    memang kelalaian WP sendiri sih. bukan bermaksud menyalahkan, tapi jika kurang bayar/tidak bayar (tax amnesty, pp 46 th 2011-2015, 2017 & 2018, bukankah seharusnya pihak DJP sudah menerbitkan SKP (STP)?

    Originaly posted by abrahamchandra:

    bisa mengajukan pengangsuran pembayaran pajak, tata cara bisa dilihat di per 38/2008

    terima kasih rekan, saya akan coba cek per 38.

  • gunawan1312

    Member
    25 June 2018 at 10:54 am
    Originaly posted by mey_mey:

    menurut saya coba cari konsultan yg kabur dulu, daripada harus bayar lagi. rekan ada surat kuasa/surat perikatan/fc KTP yg bersangkutan? karena menurut saya sdh masuk ranah pidana kl kasus seperti ini

    memang ini sudah masuk dalam kasus pidana dan diurus polisi. maksud saya, sebagai WP saya harus bagaimana? apa harus membayar pajak terutang secepatnya? atau menunggu polisi menangkap yg bersangkutan.

    dan untuk pelaporan harta, menurut rekan-rekan, saya akan diwajibkan untuk membayar (jika memang harus bayar lagi) dengan tarif seperti tax amnesti atau dgn tarif skrg? (tdk ada tax amnesti)

    jadi bingung + cemas

  • BEKAWE

    Member
    25 June 2018 at 10:58 am
    Originaly posted by gunawan1312:

    1. Apakah memungkinkan jika STP yang diterbitkan DJP dikirim ke alamat konsultan pajak saya walaupun dengan surat kuasa? (berhubungan saya tidak pernah menerima STP dari DJP)? Atau adakah kemungkinan jika DJP belum menerbitkan STP?

    seharusnya dikirim ke alamat WP. kalau tidak ada Surat kembali ke DJP

    Originaly posted by gunawan1312:

    Apakah mungkin utk melunasi pajak terhutang saya kepada pemerintah dgn cara mengangsur pembayaran pajak? Karena pajak yang terhutang cukup besar nominalnya.

    diskusi dengan KPPnya kalau ini mah

  • abrahamchandra

    Member
    25 June 2018 at 12:12 pm
    Originaly posted by gunawan1312:

    memang ini sudah masuk dalam kasus pidana dan diurus polisi. maksud saya, sebagai WP saya harus bagaimana? apa harus membayar pajak terutang secepatnya? atau menunggu polisi menangkap yg bersangkutan.

    menurut saya ajukan penundaan pembayaran pajak dulu aja sampai jelas kasusnya dan terdakwanya.. karena ini sudah kasus pidana..

Viewing 1 - 9 of 9 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now