Penandatangan faktur pajak

Bila mengutip pada pasal diatas, maka pejabat yang namanya tidak disampaikan ke KPP tidak berhak untuk menanda tangani FP.
Bagaimana menurut rekan-rekan ORTax?

loh kok namanya hampir sama yach.hehehe
waaah kayaknya sebaiknya mesti pemberitahuan ke KPP terdaftar. soale nanti kalau2 ada pemeriksaan takut2nya gitu, nanti pemeriksa minta surat contoh tanda tangan faktur pajak yang telah disetujui oleh KPP, Pengusaha Kena pajak itu kan berbeda dengan Direktur Utama. di SPPKP aja gak ada nama direktur utama. Bener gak?? dan direktur Utama bisa di gonta ganti. tetapi yang menandatangani faktur pajak tidak boleh sembarangan gonta-ganti, karena wajib sepengetahuan KPP perusahaan terdaftar. karena Faktur Pajak itu sangat rentan. kalau dianggap cacat tidak bisa di kreditkan oleh customer. Jadi sebaiknya dilaporin ke KPP dech.
Mungkin ada pendapat para ahli pajak yang lainnya..

Siapa pun yang mendtt fp harus menyampaikan contoh ttd ke kpp tidak terkecuali direktur. CMIIW

Rekan eftx
Susah ada kejadian loh, lawan transaksi kita tidak mau menerima faktur pajak yg kita terbitkan kecuali dilampirkan surat seperti disebutkan di atas, ini kejadian pada awal peraturan itu berlaku
salam

Sebenarnya tidak ada peraturan yang mengatur bahwa penerbit FP wajib memberikan contoh ttd kepada pembeli bkp/jkp. Hanya saja itu merupakan bentuk kerjasama kepada pembeli untuk memastikan bahwa FP yang diterbitkan tidak cacat.
Mohon Koreksinya…
Salam ORTax….

Di format Speciment tandatangan pada lampiran Per 159 pengurus mengkuasakan ke kepada Kuasa dengan mengisi di daftar speciment tanda tangan….yang saya ingin tanyakan apakah sah jika pengurus dalam hal ini sbg direktur tidak mengisi di format speciment tanda tangan krn tidak logis jika di mengkuasakan dirinya sendiri tetapi direktur jg ikut menandatangani faktur pajak…..mohon pendapat rekan2x ortax

Rekan suyanto99
Memang benar tidak ada peraturan yg mengatur demikian, makanya saya blg : "sudah ada kejadian……" artinya sudah dialami oleh saya sendiri, kita sbg pihak yg menerbitkan faktur pajak mau ngak mau harus mengikuti pihak lawan transaksi kita supaya tagihan kita tidak dipending, lagian cuman minta copyan saja, apa salahnya kita kasih, toh untuk membuktikan kita memang benar sudah menyampaikan contoh tanda tangan sesuai peraturan tsb.
Memang secara teori dan praktek di lapangan pasti terdapat perbedaan.
Ini adalah pengalaman dari saya, ngak tau pengalaman rekan yg lain gmn?bisa di sharing saja
salam

ya biar KPP tau sapa yg berhak menandatangani faktur pajak standar

Bagaimana jika pejabat yang menanda-tangani FP yang telah ditunjuk itu dipromosikan jabatannya. Sebagai contoh dari "staff accounting" menjadi "chief accounting". Apa perlu dilaporkan juga ke KPP? Kalau iya, lampiran berapa yang dipakai?
Mohon Pencerahannya.
Salam ORTax…

PER ini mewajibkan WP PKP utk memberitahukan nama, tdtangan, dan tgl dimulainya seseorang atau beberapa orang yg memiliki wewenang & tgjawab menandatangani FPS.
Dlm hal perubahan posisi / jabatan tidak menimbulkan perubahan 'si-orang' yg berwenang / tgjawab menandatangani FPS maka tidak perlu diberitahukan ke KPP.

btw, download yg dari http://www.pajak.go.id hanya ada Lamp 1A dan 1B, ada yg punya Lamp selanjutnya (mungkin s.d. Lamp VIB) ?

…..koreksi :
Lampiran yg download http://www.pajak.go.id ternyata sudah komplit s.d Lampiran VIII.

iya, ribet juga ya? saya baru tau tuh kalo kita mesti melaporkan nama direktur/jabatan dgn contoh tanda tangan nya ke KPP setempat.. tapi setau saya minimal jumlah peredaran usaha >4,8M ya kalo nga salah ya, FP Standar itu harus ditandatangani oleh direktur.. bukan oleh Chief Accounting sekalipun..

Peraturan baru yah rekan surjono? Karena di peraturan terakhir yaitu PER-159, tidak mengatur ketentuan tsb.