Media Komunitas Perpajakan Indonesia Forums PPh Pemotongan/Pemungutan Penandatangan Bukti Potong PPh

  • Penandatangan Bukti Potong PPh

  • free85

    Member
    18 January 2010 at 6:32 pm
  • free85

    Member
    18 January 2010 at 6:32 pm

    Dear all, apakah penandatangan bukti potong pph 21/23/26/4 ayat (2) perlu dilaporkan ke KPP atau melalui surat kuasa?
    tq

  • verlya

    Member
    18 January 2010 at 7:51 pm

    setahu saya tidak perlu,
    karna, bukti potong itu kan ada 3 lembar.
    yang pertama untuk wajib pajak, yang kedua untuk KPP, dan yang ketiga untuk pemotong pajak.
    1. untuk wajib pajak gunanya Sebagai bukti bahwa penerima penghasilan telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, dan dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak.

    2. untuk KPP digunakan sebagai lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa.

    3. untuk pemotong pajak gunanya, Sebagai bukti bahwa Pemotong Pajak telah memenuhi kewajibannya.

    mohon koreksinya kepada rekan yang lain.

  • uLiLi

    Member
    18 January 2010 at 9:34 pm

    saya kurang paham maksud pertanyaannya, tp mgkn maksud dr rekan adl menyampaikan cth tanda tangan seperti penandatangan di Fktr Pjk Std…

    Untuk PPh masa, penandatngan tdk perlu melaporkan ke kpp.
    Namun penandatangan hrs lah anggota direksi spt yg tertera di dlm akta perusahaan. Dan ttd nya hrs asli dan bs dibuktikan dg dokumen seperti KTP atau paspor
    Bisa digantikan dg org lain namun hrs ada Surat Kuasa Khususnya.

  • free85

    Member
    19 January 2010 at 8:56 am

    Maksud saya apakah boleh SPT Masa ditandatangani oleh direksi, tetapi bukti potong ditangdatangani oleh bagian finance? apakah harus dengan surat kuasa khusus untuk menandatangani bukti potong pph?

  • arman70

    Member
    19 January 2010 at 11:57 am

    Sepanjang pengetahuan saya yang boleh menandatangani adalah para pengurus, sedangkan pengertian pengurus sendiri adalah mereka yang yang memiliki kewenangan untuk turut menentukan arah kebijakan perusahaan meskipun tidak tercatat secara nyata sebagai pengurus. Intinya sepanjang dia memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan perusahaan maka termasuk dalam pengertian pengurus. Jadi sepanjang bagian finance tsb masuk dlm penegertian tsb diatas maka berhak menandatangani dan tidak perlu pakai surat kuasa khusus.Tq.

Viewing 1 - 6 of 6 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now