Pemerintah akan Tunda Kembali Penerapan Pajak Karbon 1 Juli 2022?

Jakarta, Beritasatu.com- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi sinyal kembali menunda pajak karbon yang rencananya diimplementasikan 1 Juli mendatang. Hal ini karena mempertimbangkan ketidakpastian global meningkat dan fokus pemerintah menjaga pemulihan ekonomi nasional.

Sebagaimana diketahui, rencana penerapan pajak ini tertuang dalam Undang harmonisasi Peraturan Perpajakan yang rencananya mulai diterapkan pada 1 April, tetapi belum diterapkan karena aturan pendukungnya belum selesai.

“Pemerintah mempertimbangkan mereview kembali pemberlakuan pajak karbon pada Juli 2022 ini,” ucap Kepala BKF Febrio Kacaribu dalam Konferensi Pers APBN Kita, Kamis (23/6/2022).

Febrio mengatakan saat ini peraturan pendukung pajak carbon masih terus dimatangkan oleh seluruh kementerian/lembaga (K/L) termasuk Kemenkeu. Di samping itu, kondisi global masih belum cukup kondusif dan pemerintah masih perlu menyempurnakan skema pasar karbon, karena instrumen ini penting terhadap pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) dan menunggu kesiapan sektor.

Hal ini bertujuan agar pengenaan pajak di Indonesia dapat memenuhi asas keadilan (adjust) dan terjangkau (affordable) serta tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. “Kita memperbaiki peraturan perundang-perundangan terkait dan ini akan jadi pelengkap penerapan dari pajak karbon,” ujar Febrio.

Meski demikian, ia memastikan pajak ini akan tetap ditargetkan untuk dikenakan pertama kali pada PLTU batu bara dengan mekanisme cap and tax mulai 2022 sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pemerintah juga tetap menjadikan penerapan pajak karbon pada 2022 sebagai penggerak kebijakan strategis yang menjadi showcase di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 mendatang.

Sumber: https://www.beritasatu.com/ekonomi/943341/kemenkeu-tunda-kembali-penerapan-pajak-karbon-1-juli