Pemekaran Usaha
updated 12 years ago
5 Members
·
7
Posts
Mohon bantuannya teman-teman :
– si A memiliki usaha rumah makan,sudah punya NPWP Orang Pribadi
– si A berencana membuka cabang rumah makan tersebut masih dalam satu wilayah Kantor pajak dimana si A terdaftar
_ si A berencana mendirikan usaha tersebut dengan badan hukum CV
_dalam pelaporan pajaknya selama ini si A menggunakan pembukuan dlm pengisian spt tahunannya
Bagaimana aktiva si A bila dia mendirikan CV tersebut dan apakah atas aktiva tsb terutang PPh?Menurut saya, si A cukup memasukkan semua aset yang berkenaan dengan Usaha dalam aset CV sebagai modal usaha. Kalau perlu diperjelas asetnya dalam akta pendirian agar memiliki kekuatan hukum.
Atas transaksi tersebut tidak dikenakan pajak.
- Originaly posted by moremore:
Menurut saya, si A cukup memasukkan semua aset yang berkenaan dengan Usaha dalam aset CV sebagai modal usaha. Kalau perlu diperjelas asetnya dalam akta pendirian agar memiliki kekuatan hukum.
Atas transaksi tersebut tidak dikenakan pajak.
Kalo si A sudah dikukuhakn sebagai PKP apa atas penyertaan modal CV tersebut juga tidak ada aspek PPNnya?
Kemudian atas penyertaan asset sebagai modal CV nilai apa yg harus dipakai? Book Value atau Harga Pasar Wajar?
lebih baik harga pasar wajar
Kewajiban :
1. Sebagai Objek Pajak Daerah maka yang harus anda lakukan mendaftar ke Dispenda setempat untuk mendapatkan Nomor Pokok sebagai Wajib Pajak Daerah. Sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.Originaly posted by sabarjohannes:_dalam pelaporan pajaknya selama ini si A menggunakan pembukuan dlm pengisian spt tahunannya
Bagaimana aktiva si A bila dia mendirikan CV tersebut dan apakah atas aktiva tsb terutang PPh?Tidak dalam CV, Harta pemilik dan Harta CV tidak dipisahkan maka dalam pelaporan SPT PPh OP maka tdk harus dipisahkan.
- Originaly posted by sabarjohannes:
Bagaimana aktiva si A bila dia mendirikan CV tersebut dan apakah atas aktiva tsb terutang PPh?
Originaly posted by Pasal 4 ayat 3 UU PPh:c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
Penjelasan:
Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang diterima oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan tersebut. Namun karena harta tersebut diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka berdasarkan ketentuan ini, harta yang diterima tersebut bukan merupakan objek pajak.salam.
