Ortax Forums PPh Badan pembukuan

  • pembukuan

     wannabewongkpp updated 9 years, 2 months ago 4 Members · 49 Posts
  • eko budi

    Member
    17 May 2013 at 1:13 pm
    Originaly posted by wannabewongkpp:

    menurut saya, yg namanya dasar hukum itu = UU.
    klo di bawahnya = aturan.

    Betul Rekan
    tetapi menurut saya bukankah aturan itu dibuat salah satunya untuk meningkatkan kepastian hukum , walaupun secara hirarki masih dibawah undang undang?

    terima kasih rekan, maklum saya masih awam mslh hukum 🙂

  • wannabewongkpp

    Member
    17 May 2013 at 1:15 pm
    Originaly posted by eko budi:

    Betul Rekan
    tetapi menurut saya bukankah aturan itu dibuat salah satunya untuk meningkatkan kepastian hukum , walaupun secara hirarki masih dibawah undang undang?

    setuju, sy hanya heran dgn pembuat UU di negeri ini, pemalas banget, bikin UU pajak itu tipis banget, akhirnya mendelegasikan ke bawah, makanya banyak hal yg bisa dicolong.

  • wannabewongkpp

    Member
    17 May 2013 at 1:15 pm
    Originaly posted by eko budi:

    Betul Rekan
    tetapi menurut saya bukankah aturan itu dibuat salah satunya untuk meningkatkan kepastian hukum , walaupun secara hirarki masih dibawah undang undang?

    setuju, sy hanya heran dgn pembuat UU di negeri ini, pemalas banget, bikin UU pajak itu tipis banget, akhirnya mendelegasikan ke bawah, makanya banyak hal yg bisa dicolong.

  • priadiar4

    Member
    17 May 2013 at 1:30 pm
    Originaly posted by wannabewongkpp:

    setuju, sy hanya heran dgn pembuat UU di negeri ini, pemalas banget, bikin UU pajak itu tipis banget, akhirnya mendelegasikan ke bawah, makanya banyak hal yg bisa dicolong.

    kan emang di UU ada wewenang/aturan lebih lanjut yang dilimpahkan..

    misal
    (8) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak Pajak
    Penghasilan tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

    mosok dibikin sampai setingkat surat edaran

  • priadiar4

    Member
    17 May 2013 at 1:30 pm
    Originaly posted by wannabewongkpp:

    setuju, sy hanya heran dgn pembuat UU di negeri ini, pemalas banget, bikin UU pajak itu tipis banget, akhirnya mendelegasikan ke bawah, makanya banyak hal yg bisa dicolong.

    kan emang di UU ada wewenang/aturan lebih lanjut yang dilimpahkan..

    misal
    (8) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak Pajak
    Penghasilan tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

    mosok dibikin sampai setingkat surat edaran

  • wannabewongkpp

    Member
    17 May 2013 at 1:54 pm
    Originaly posted by priadiar4:

    mosok dibikin sampai setingkat surat edaran

    sy mintanya di UU, rekan. jauh amat sampe ke SE.

  • wannabewongkpp

    Member
    17 May 2013 at 1:54 pm
    Originaly posted by priadiar4:

    mosok dibikin sampai setingkat surat edaran

    sy mintanya di UU, rekan. jauh amat sampe ke SE.

  • priadiar4

    Member
    17 May 2013 at 4:31 pm
    Originaly posted by wannabewongkpp:

    sy mintanya di UU, rekan. jauh amat sampe ke SE.

    lha,

    Originaly posted by wannabewongkpp:

    bikin UU pajak itu tipis banget

    kalo mau panjang mah SE

  • priadiar4

    Member
    17 May 2013 at 4:31 pm
    Originaly posted by wannabewongkpp:

    sy mintanya di UU, rekan. jauh amat sampe ke SE.

    lha,

    Originaly posted by wannabewongkpp:

    bikin UU pajak itu tipis banget

    kalo mau panjang mah SE

  • wannabewongkpp

    Member
    17 May 2013 at 4:36 pm
    Originaly posted by priadiar4:

    kalo mau panjang mah SE

    kata siapa ?

  • wannabewongkpp

    Member
    17 May 2013 at 4:36 pm
    Originaly posted by priadiar4:

    kalo mau panjang mah SE

    kata siapa ?

  • priadiar4

    Member
    17 May 2013 at 4:39 pm
    Originaly posted by wannabewongkpp:

    Originaly posted by priadiar4:
    kalo mau panjang mah SE

    kata siapa ?

    kataku, aneh UU kan hanya prinsiple, sudah jelas dinyatakan kalo soal SPT
    Pasal 3
    (6) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus
    dilampirkan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

  • priadiar4

    Member
    17 May 2013 at 4:39 pm
    Originaly posted by wannabewongkpp:

    Originaly posted by priadiar4:
    kalo mau panjang mah SE

    kata siapa ?

    kataku, aneh UU kan hanya prinsiple, sudah jelas dinyatakan kalo soal SPT
    Pasal 3
    (6) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus
    dilampirkan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

  • wannabewongkpp

    Member
    17 May 2013 at 4:51 pm

    ok, ada case begini,
    WP sdh dapat izin Menkeu utk pembukuan bhs. Inggris dan mata uang dolar, boleh ga melaporkan SPT dgn dilampirkan LK yang bahasa inggris dan mata uang dolar, sementara pencatatannya menggunakan bahasa indonesia dan mata uang rupiah ?

  • wannabewongkpp

    Member
    17 May 2013 at 4:51 pm

    ok, ada case begini,
    WP sdh dapat izin Menkeu utk pembukuan bhs. Inggris dan mata uang dolar, boleh ga melaporkan SPT dgn dilampirkan LK yang bahasa inggris dan mata uang dolar, sementara pencatatannya menggunakan bahasa indonesia dan mata uang rupiah ?

Viewing 31 - 45 of 49 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now