PEMBETULAN SPT TAHUNAN DGN PEMANFAATAN PMK 91 DAN MASALAH HIBAH

Rekan ORTAX yang budiman,
Pembetulan SPT tahunan dengan memanfaatkan PMK 91 tentu dilatar belakangi dengan pemikiran bahwa isi SPT tersebut belum benar dari :
1. Ada peristiwa hibah yg belum dimasukkan
2. Ada penghasilan yang belum dilapor sehingga pph kurang bayar.
3. Ada Harta yang belum dilapor.
Kesalahan ini tentu disebabkan faktor khilaf, tidak paham aturan perpajakan atau faktor lainnya sehingga isi SPT tidak benar.
Dan tentu itu peristiwa yang sudah lampau yang terjadi.
Agar isi SPT tahunan menjadi benar tentu dengan membetulkannya dengan mengisi peristiwa lampau yang belum dimasukan terhadap penghasilan baik obyek pajak dan bukan obyek pajak , maupun harta yang belum dicantukan baik karena khilaf maupun kurang pahamnya atas aturan pajak yang ada. Demikian.

Dari uraian diatas dibuatlah pembetulan SPT tahunan
1. Dimasukan penghasilan yang belum dimasukan.
2. untuk mendukung peristiwa hibah tahun 2009 dibuat lah AKTA NOTARIS BACKDATED ditahun 2015 da.n dimasukkan di SPT pembetulan tahun 2009
3. Dimasukan lah Harta yang belum belum tercantum dalam SPT pembetulan pada masing2 tahun perolehannnya.
4. Selesai.
5. Wajib pajak membayar pajak kurang bayar pada masing-2 tahun di SPT pembetulan karena semua kurang bayar.
6. Melaporkan SPT tahunan pembetulan pada KPP WP terdaftar.

Persoalan muncul
Semua penghasilan yang belum dilapor dan penghasilan tersebut obyek pajak , diakui oleh AR dengan senang hati.
Tetapi penghasilan hibah yang bukan obyek pajak terganjal. AR ingin memajaki juga penghasilan tersebut .
Kejadian begini yang membuat Wajib pajak harus berbuat apa.
Pertanyaan :
1. Peristiwa hibah pada tahun tahun lampau bila dimasukkan SPT pembetulan , bagaimana jalan keluarnya ? (buah simalakama)
2. Bila hibah telah lampau dibuat dinotaris atas akta hibah tersebut, pasti akta tersebut adalah akta hibah backdated. Bagaimana status hukum akta hibah backdated dalam peraturan perpajakkan ?
3. Mengapa hak Wajib pajak selalu dikorbankan berkenaan dengan pajak , contohnya penghasilan yang bukan obyek pajak dipermasalahkan, giliran penghasilan yang menjadi obyek di diamkan saja. (sangat tidak adil) ?
4. Mungkin rekan Master Ortax ada yang bisa berikan pencerahan kalau kondisinya seperti ini.

Cerita ini pengalaman pribadi yang baru di alami Wajib pajak yang
ingin memanfaatkan PMK 91 yang di gadang gadangkan sebagai Tahun PEMBINAAN WAJIB PAJAK Tahun 2015 ? (Apa iya Tahun Pembinaan ?????)

Salam Rekan ORTAX sekalian yang Budiman.
Terima kasih atas kesediaan nya untuk mau berbagi.

Ada yg bisa bantu. Terima kasih

Rekan @Raka8883 setelah dikonfirmasi ke notaris, akta hibah tersebut terjadi tahun 2009 dan diaktakan tahun 2015 sesuai tanggal diaktakan. Dan peristiwa hukum ini legal dan tdk ada ketentuan hukum yg dilanggar. Akta ini bukan akta backdated. Akta disebut backdated bila ditahun pembuatan ditulis tahun 2009 padahal dilakukan tahun 2015. Ini akta backdated.

Berdasarkan pengalaman dari rekan lain yang pernah masukkan hibah sebagai penghasilan bukan obyek pajak, sangat sulit untuk diakui oleh AR .Selalu WP dibuat stress dengan memajaki penghasilan tersebut.
Apalagi kalau peristiwanya lampau.

Mungkin baru bisa, bila hal itu sebelum hibah dilakukan harus minta restu AR dulu atau konsultasi , bila AR sudah tahu, baru diikuti oleh pembuatan akta dsbnya.

Bila hanya langsung mengisi pada SPT serta didukung akta hibah Notaris tetap saja WP akan menghadapi masalah.

PERTANYAAN :

Bagaimana memanfaatkan PMK 91 bila pada pembetulan SPT tahunan yang mundur 5 tahun tersebut, Wajib Pajak pernah menerima harta hibah dari orang tua , dimana karena kurang pahamnya aturan perpajakan, harta hibah tersebut pada saat diterima belum dimasukan dalam SPT tahunan Normal pada tahun perolehannya ?

Bila tidak dimasukan harta hibah tersebut juga akan bermasalah dikemudian hari, apabila dimasukan maka pajak penghasilan langsung menghadang.

Bila ditanyakan harta hibah tersebut apakah sudah pernah dipajaki kepada pemberi hibah . Tentu sudah. Karena harta hibah itu adalah peninggalan dari ayah yg pernah ber NPWP tetapi saat ayah meninggal sudah dicabut NPWPnya. Dan harta hibah melalui Ibu yang sudah lanjut usia. Disini AR tetap masih susah diyakinkan.

Kuatir sih tidak rekan , tapi SPT pembetulan tdk bisa masuk KPP, alias belum di acc AR. AR mau terima bila Pph nya dibayar. Ini nyata.

Hehehe dunia nyata seperti itu, jadi walau sudah dibahas diforum ortax sesuai kondisi aturan pajak tetap aja diortax cuma dunia mimpi, dunia sesungguhnya bila ketemu AR di KPP.
MAU NGOTOT DENGAN TEORI COBA AJA
Hehehe….