Pembayaran piutang

tentunya :
1. PBB sudah dibayar lunas/belum ?
2. BPHTB sebesar 5% ?
3. biaya notaris ?

Surat pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa atau diagunkan kepada pihak lain seperti Bank, dan sebagainya.

pake prosedur jual beli aja, biar ketauan untung ruginya. urusan pajak, bea, BBN dan administrasi yg laen serain aja ke notaris/PPAT.

selain disebutkan diatas, PPh pengalihan hak atas tanah dan bangunan juga timbul kali, PP-79 tahun 1999,
5% final

kalo gak balik nama (prosedur jual beli) bakalan ribet, karena gak mungkin aktiva kita atas nama perusahaan/orang lain. Dan untuk balik nama sebelum penandatanganan AJB(akte jual beli) pajak nya harus lunas dulu (PPh dan BPHTB) masalah hutang PBB biasanya baru timbul kalo mo ada urusan PBB misalnya balik nama SPPT maka hutang PBB harus lunas.

Dear Friend's

Jangan lupa All Friends dewasa ini transaksi tanah dan bangunan dikaitkan dengan NPWP sbb;

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-49/PJ/2008

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 35/PJ/2008 TENTANG KEWAJIBAN PEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 35/PJ/2008 tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Terhadap pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dalam hal transaksi jual-beli dan lelang, Wajib Pajak wajib mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam formulir Surat Setoran BPHTB (SSB) ataupun Surat Setoran Pajak (SSP);
2. Batasan NJOP dan NPOP yang dikecualikan dari kewajiban pencantuman NPWP dalam SSB oleh Wajib Pajak Orang pribadi adalah sebesar kurang dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Batasan PPh terutang yang dikecualikan dari kewajiban pencantuman NPWP dalam SSP oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk pembayaran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah sebesar kurang dari Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Berkenaan dengan hal diatas, diminta agar Saudara melakukan sosialisasi secara intensif kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud, antara lain kepada Masyarakat Wajib Pajak, Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, Bank Persepsi, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya;
5. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 35/PJ/2008 ini, agar Saudara memberikan pelayanan pendaftaran NPWP kepada Wajib Pajak sebaik-baiknya dengan memperhatikan jangka waktu penyelesaian.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 September 2008

Direktur Jenderal
ttd.
Darmin Nasution
NIP 130605098

Catatan:

Jika pelunasan Utang piutang terkait dengan Hubungan Istimewa (Related Parties) maka harga akan di ukur dengan Harga Pasar Wajar (Price Market Value).

Demikian info untuk All Friend's

Regard's

RITZKY FIRDAUS.

kalo ga lunas maka BN akan tersendat pada saat membayar BPHTB,
karena karena BPHTB yang telah dibayar sebelum dibawa ke BPN harus dilegalisasi oleh KPP, disini akan ditagih PBBnya,

Dear Friend Yasin

Benar pendapat anda.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.