Pembayaran Jasa Design ke Perusahaan Singapore

PPh ya, tarif tergantung tax treaty
PPN ya
pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

Salam

Apabila Singapura tidak mempunyai BUT bukannya Indonesia tidak berhak memungut pajak PPh….karena yang dilakukan perusahaan singapura tsb merupak active income berbeda apabila itu pasive income…..ad pendapat lain

Pertama pastikan mendapat certificate of residence dari trading partner disingapura.
Kedua,jika tidak didapatkan maka sudah pasti tarif 20% dikenakan.
Ketiga jika hal pertama sudah didaptkan maka kita lihat di treaty dengan Singapura, pada dasarnya Treaty mengenakan pajak hanya,Dividen,bunga,royalty,imbalan pekerjaan bebas untuk perorangan (bukan badan).

tetapi hal perlu digaris bawahi mengenai Permanent estabilshed, artinya kurang lebih begini, siapa saja yang dianggap bisa mewakilinya (perusahaan dari Singapura) maka bisa dianggap sebagai badan perwakilannya,parahnya tidak ada COR tarif 20%.

lebih lanjutnya silahkan buka-buka mengenai permanent estabilshed siapa saja 7 bagaimana ?

terima kasih

Didalam treaty Indonesia dengan Singapura, diatur antara lain

Saya sependapat dgn rekan Yusufsuryono..
Jika tdk ada certificate of residence dari trading partner d Singapura,maka dkenakan pph psl 26 dgn tarif tunggal 20%..

PPh dan PPNnya kena…
mohon koreksinya…

Mohon teliti tax treaty dengan negara singapura.
Pada umumnya pembayaran jasa menurut tax treaty tidak dikenakan pemotongan pajak.
Apabila tidak ada tax treaty maka terutang PPh Pasal 26 karena menurut PPh Pasal 26 penghasilan pasiv income dan jasa wajib dipungut PPh Pasal 26.
Jadi lihat tax treaty dengan singapura, namun saya dapat jamin indonesia tidak berhak memungut PPh sehingga tidak terutang PPh Pasal 26.
Sedangkan karena mengkonsumsi jasa dari luar negeri terutang PPN sebesar 10% sesuai prinsip PPN atas impor BKP/JKP oleh siapapun wajib dikenakan PPN sebesar 10%

PEKERJAAN BEBAS

1. Penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan sehubungan dengan jasa- jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali dia mempunyai tempat usaha tetap yang tersedia baginya secara teratur di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan guna melaksanakan untuk kegiatan-kegiatannya atau ia berada di Negara lainnya tersebut untuk masa-masa yang melebihi 90 hari dalam suatu masa 12 (dua belas) bulan. Jika dia mempunyai tempat usaha tetap atau berada di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan selama masa-masa tersebut di atas, maka atas penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut tetapi hanya sebatas penghasilan yang berkaitan dengan tempat usaha tetap tersebut atau yang diperoleh di Negara lainnya tersebut selama masa-masa tersebut di atas.

pengertian penduduk :

"Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara Pihak pada Persetujuan" berarti setiap orang/badan, yang menurut perundang-undangan Negara tersebut, dapat dikenakan pajak di negara tersebut berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemennya atau atas dasar lainnya yang sifatnya serupa."

jd klo tidak berada di indonesia melebihi 90 hari maka tidak dipotong.

yupz.. kalo waktu kuliah dulu sih istilahnya "time test".. kalo "time test" aja udah ga lulus ya udah tutup lagi tu tax treaty..

klo menurut hemat saya
A.PPh 26 tdk boleh dipotong bila :
1. jika pekerjaan nya dilakukan didlm pabean tdk dipot pph 26 dgn syarat tdk boleh melebihi timetest yg berlaku antara INA dgn Singapur
2.pekerjaan dilakukan diluar pabean
B. BUT
1.jika ia mempunyai BUT (berNPWP) berlaku pajak penghasilan local(pph 23,4(2),etc ) ini berlaku jg jika perusahaan yg diindonesia langsung bayar ke singapur tdk lewat but nya)
2.jika ia tdk mempunyai BUT :
2.1 tanyakan ke perusahaan apakah iya py COD (DGt 1/ 2 ) jika iya yg
berlaku adl tax trearty antara INA dgn Singapur
2.2 jika dia tak ada COD langsung kena PPh 26 20 %
koreksi jika salah rekan2 ortax sekalian

oh utk PPn dilihat
1.jika pekerjaan nya diluar tdk kena PPN
2.tapi klo pekerjaan nya dilakukan didlm pabean kena PPn jasa atas pemanfaatan luar negri (jika ternyata tagihanya dari singapur dikenakan GST berarti total tagihan + gst dikali 10 % = ppn jasa luar negri) .
ppn jasa luar negri terutang bila telah memanfaatkan JKP tersebut(pada saat penagihan /pembayaran,etc) disetor dgn nama WP :Nama Pt perusahaan di singapur ,
npwp :00.000.000-kode kpp perusahaan yg diindonesia yg memanfaatkan jasa dari singapur.000,alamat :alamat pt singapur
koreksi jika salah rekan2

Bukankan PPN dikenakan jasa yang pemanfaatannya di dalam daerah pabean dan tidak tergantung dimana dikerjakan..?? mohon ilmunya rekan..

yak betul rekan lamsihar, krn ppn merupakan pajak konsumsi dalam negeri yg
menganut destination principle…
salam.