PBB

lihat klausul perjanjian sewa apakah ditanggung oleh pemilik atau penyewa.

lihat klausul perjanjian sewa apakah ditanggung oleh pemilik atau penyewa.

harusnya sih ini:

tapi perlu di cek juga :

harusnya sih ini:

tapi perlu di cek juga :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 69/PJ./2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-447/PJ./2001
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa BAPEPAM-LK telah mencabut kewajiban atau persyaratan Surat Keterangan Fiskal bagi Wajib
Pajak Bursa dalam rangka penjulan saham perusahaan di Bursa Efek atau penjualan obligasi
perusahaan melalui atau tanpa melaui Bursa Efek;
b. bahwa sehubungan dengan hak tersebut, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang
Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 tentang Tata Cara
Pemberian Surat Keterangan Fiskal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988);
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian Surat
Keterangan Fiskal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-447/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETRANGAN FISKAL.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 tentang
Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 7 diubah, serta angka 2 dan angka 8 dihapus, sehigga
keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :
1. Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang
berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun pajak
tertentu.
2. Dihapus.
3. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang sedang dalam proses pengajuan tender untuk pengadaan
barang/jasa untuk keperluan instansi pemerintah.
4. Surat Tanda Terima Setoran adalah bukti tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Utang pajak adalah kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (termasuk Pajak
Penghasilan Final), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan baik oleh Kantor Pusat maupun Kantor Cabang
yang sampai saat jatuh tempo pembayaran belum dilunasi oleh Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak.
6. Penelitian adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian
formulir permohonan Surat Keterangan Fiskal dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian
tentang kebenaran pengisiannya.
7. Saat diterimanya permohonan adalah saat permohonan tersebut diterima secara lengkap oleh
Kantor Pelayanan Pajak.
8. Dihapus."

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, serta ayat (1) dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2
berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

(1) Dihapus.
(2) Bagi Wajib Pajak, Surat Ketrangan Fiskal dipergunakan untuk memenuhi persyaratan bagi
yang bersangkutan pada saat hendak melakukan penawaran pengadaan barang dan atau jasa
untuk keperluan Pemerintah.
(3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal kepada Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
(4) Dihapus."

3. Ketentuan Pasal 3 angka 2 dan angka 2 huruh a dan huruf d diubah, serta angka 2 huruf a butir 1) dan
butir 2), huruf b, huruf c, dan angka 3 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Wajib Pajak yang mengajukan Permohonan Surat Keterangan Fiskal wajib memenuhi persyaratan :
1. tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
2. mengisi formulir permohonan sebagaimana contoh pada Lampiran I dan Koreksi Positif dan
Negatif untuk Penghitungan Fiskal sebagaimana contoh pada Lampiran II Peraturan Direktur
Jenderal Pajak ini dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
a. fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun terakhir
beserta tanda terima penyerahan Surat Pemberitahuan tersebut;
b. dihapus;
c. dihapus;
d. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak
Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan
e. fotokopi Surat Setoran Bea (SSB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), khusus untuk Wajib Pajak yang baru memperoleh hak atas tanah dan atau
bangunan baik karena pemindahan hak (antara lain jual beli, tukar menukar, hibah,
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya), maupun pemberian hak
baru.
3. Dihapus."

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

Apabila ternyata hasil penelitian atas permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan
kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 3 angka 2, Kantor Pelayanan Pajak agar
segera menyampaikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi dokumen-dokumen yang masih harus
dilengkapi melalui faksimili atau sarana komunikasi lainnya, dengan menggunakan formulir
sebagaimana contoh pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini."

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, serta ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut :

"Pasal 5

(1) Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan Surat Keterangan Fiskal untuk Wajib Pajak yang
telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas dengan
menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal
Pajak ini atau Surat Penolakan Pemberian Surat Keterangan Fiskal dengan menggunakan
formulir sebagaimana contoh pada Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak saat diterimanya permohonan Wajib Pajak secara
lengkap.
(2) Dihapus."

6. Ketentuan Pasal 6 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

Dihapus."

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2007
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 69/PJ./2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-447/PJ./2001
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa BAPEPAM-LK telah mencabut kewajiban atau persyaratan Surat Keterangan Fiskal bagi Wajib
Pajak Bursa dalam rangka penjulan saham perusahaan di Bursa Efek atau penjualan obligasi
perusahaan melalui atau tanpa melaui Bursa Efek;
b. bahwa sehubungan dengan hak tersebut, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang
Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 tentang Tata Cara
Pemberian Surat Keterangan Fiskal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988);
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian Surat
Keterangan Fiskal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-447/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETRANGAN FISKAL.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001 tentang
Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 7 diubah, serta angka 2 dan angka 8 dihapus, sehigga
keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :
1. Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang
berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun pajak
tertentu.
2. Dihapus.
3. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang sedang dalam proses pengajuan tender untuk pengadaan
barang/jasa untuk keperluan instansi pemerintah.
4. Surat Tanda Terima Setoran adalah bukti tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Utang pajak adalah kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (termasuk Pajak
Penghasilan Final), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan baik oleh Kantor Pusat maupun Kantor Cabang
yang sampai saat jatuh tempo pembayaran belum dilunasi oleh Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak.
6. Penelitian adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian
formulir permohonan Surat Keterangan Fiskal dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian
tentang kebenaran pengisiannya.
7. Saat diterimanya permohonan adalah saat permohonan tersebut diterima secara lengkap oleh
Kantor Pelayanan Pajak.
8. Dihapus."

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, serta ayat (1) dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2
berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

(1) Dihapus.
(2) Bagi Wajib Pajak, Surat Ketrangan Fiskal dipergunakan untuk memenuhi persyaratan bagi
yang bersangkutan pada saat hendak melakukan penawaran pengadaan barang dan atau jasa
untuk keperluan Pemerintah.
(3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal kepada Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
(4) Dihapus."

3. Ketentuan Pasal 3 angka 2 dan angka 2 huruh a dan huruf d diubah, serta angka 2 huruf a butir 1) dan
butir 2), huruf b, huruf c, dan angka 3 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Wajib Pajak yang mengajukan Permohonan Surat Keterangan Fiskal wajib memenuhi persyaratan :
1. tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
2. mengisi formulir permohonan sebagaimana contoh pada Lampiran I dan Koreksi Positif dan
Negatif untuk Penghitungan Fiskal sebagaimana contoh pada Lampiran II Peraturan Direktur
Jenderal Pajak ini dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
a. fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun terakhir
beserta tanda terima penyerahan Surat Pemberitahuan tersebut;
b. dihapus;
c. dihapus;
d. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak
Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan
e. fotokopi Surat Setoran Bea (SSB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), khusus untuk Wajib Pajak yang baru memperoleh hak atas tanah dan atau
bangunan baik karena pemindahan hak (antara lain jual beli, tukar menukar, hibah,
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya), maupun pemberian hak
baru.
3. Dihapus."

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

Apabila ternyata hasil penelitian atas permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan
kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 3 angka 2, Kantor Pelayanan Pajak agar
segera menyampaikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi dokumen-dokumen yang masih harus
dilengkapi melalui faksimili atau sarana komunikasi lainnya, dengan menggunakan formulir
sebagaimana contoh pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini."

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, serta ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut :

"Pasal 5

(1) Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan Surat Keterangan Fiskal untuk Wajib Pajak yang
telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas dengan
menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal
Pajak ini atau Surat Penolakan Pemberian Surat Keterangan Fiskal dengan menggunakan
formulir sebagaimana contoh pada Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak saat diterimanya permohonan Wajib Pajak secara
lengkap.
(2) Dihapus."

6. Ketentuan Pasal 6 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

Dihapus."

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2007
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

apa saja yang menjadi azas pajak bumi dan bangunan ?

apa saja yang menjadi azas pajak bumi dan bangunan ?

baru tahu ada azas

baru tahu ada azas