• pasal 22 import

  • adita

    Member
    19 May 2010 at 10:44 am

    rekan2
    mohon masukkannya ya.
    jika kita melakukan import barang, apakah barang tersebut dapat kita gunakan dahulu sebelum kewajiban atas impor (pph 22 dan ppn, BM dll) kibayarkan

    wasalam

  • adita

    Member
    19 May 2010 at 10:44 am
  • nchip

    Member
    19 May 2010 at 10:54 am

    Bukannya barang impor itu tidak bisa keluar jika kewajiban bea cukai belum dipenuhi???seperti dokumen pemberitahuan pabean impor????

  • Faridah

    Member
    19 May 2010 at 11:08 am

    Setuju Rekan Ncip..

    Barang Impor tidak dpt masuk ke daerah pabean indonesia..apabila belum terpenuhinya kewajiban pph impor maupun bea masuk yg tertuang dlm PIB.

    Salam

  • adita

    Member
    19 May 2010 at 11:09 am

    makannya sy bertanya rakan NCHIP ,
    apakah barang yg kita import tersebut dapat langsung kita gunakan sebelum kewajiban pajaknya dipenuhi ato gini barang import kita pake dulu setelah itu baru kita bayar pajaknya…

  • Yudiak

    Member
    19 May 2010 at 11:15 am

    Sependapat dgn rekan NCHIP dan rekan faridah

  • nchip

    Member
    19 May 2010 at 11:19 am

    Rekan adita,

    Barang impor tersebut tidak dapat dipakai sebelum kewajiban cukai dan pajak terpenuhi, karena barang itu akan tetap disimpan di pihak DJBC.

    Mohon koreksi

  • Faridah

    Member
    19 May 2010 at 11:19 am

    Rekan Adita

    Setahu saya barang impor tersebut tidak dapat kita gunakan sebelum kewajiban terpenuhi. Artinya semua bea masuk dan pph ps.22 impor harus dilunasi terlebih dahulu.
    Kecuali Perusahaan Bpk punya yang namanya GUDANG BERIKAT..contoh perusahaan saya sebelumnya, nah dari Pelabuhan Barang tsb disimpan di Gudang Berikat (yang letaknya di dalam Pabrik) dan atas pengawasan BEA CUKAI ketika kita mau menggunakan Barang tersebut..kewajiban harus dilunasi terlebih dahulu.

    Salam

  • adita

    Member
    19 May 2010 at 11:37 am

    trimakasi rekan NCHIP dan Faridah

    ada kasus spt ini, sebelumnya mis th 2008 ada barang import masuk dan tlah digunakan blm dibayar cukai dan pajak, kemudia terjadi audit dith 2010 bea cukai menagihkan atas kewajiban yg belum dibyar tersebut.
    pendapat rekan2 atas ini gimana ya

    wasalam

  • nchip

    Member
    19 May 2010 at 11:44 am

    Kayaknya tidak mungkin kalau barang itu diimpor tetapi bisa digunakan tanpa membayar pajak cukainya. Mungkin barang itu maaf "Lolos" dari DJBC.

    Mohon koreksi,

  • adita

    Member
    19 May 2010 at 11:52 am
    Originaly posted by NCHIP:

    Kayaknya tidak mungkin kalau barang itu diimpor tetapi bisa digunakan tanpa membayar pajak cukainya. Mungkin barang itu maaf "Lolos" dari DJBC.

    bisa jadi jg spt itu ya rekan NCIP. biar lebih yakin aja ya.. untuk yg berlaku umum tidak akan mungkin bisa masuk/digunakan sblm kewajiban cukai dan pajaknya dilunasin ya. maaf bisa saya dibantu dg aturannya u/ ini rekan NCIP

    Originaly posted by faridah:

    Kecuali Perusahaan Bpk punya yang namanya GUDANG BERIKAT..contoh perusahaan saya sebelumnya, nah dari Pelabuhan Barang tsb disimpan di Gudang Berikat (yang letaknya di dalam Pabrik) dan atas pengawasan BEA CUKAI ketika kita mau menggunakan Barang tersebut..kewajiban harus dilunasi terlebih dahulu.

    rekan farida bisa saya dibantu u/ praturannya atas penjelasan rakan farida ini.

    trimakasi semuanya

  • Faridah

    Member
    19 May 2010 at 12:01 pm

    Rekan Adita..

    Ini Dasar Hukumnya…

    KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
    NOMOR 399/KMK.01/1996 TANGGAL 06 JUNI 1996
    TENTANG
    GUDANG BERIKAT

    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang :
    bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Peraturan Pemerintah nomor 33 TAHUN 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Gudang Berikat dengan Keputusan Menteri Keuangan;

    Mengingat :
    1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
    2. Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
    3. Undang-Undang nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
    4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
    5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3627);
    7. Peraturan Pemerintah nomor 33 TAHUN 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638);

    MEMUTUSKAN:
    Menetapkan :
    KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG GUDANG BERIKAT.

    BAB I
    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1
    Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
    1. Gudang Berikat adalah suatu bangunan atau tempat dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian merek/label, pemotongan, atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang asal impor untuk tujuan dimasukkan ke Daerah Pabean Indonesia lainnya, Kawasan Berikat, atau reekspor tanpa adanya pengolahan.
    2. Barang atau Peralatan adalah barang yang dipergunakan oleh Penyelenggara Gudang Berikat dalam rangka pembangunan/konstruksi Gudang dan peralatan atau perlengkapan yang diperlukan seperti generating set, air conditioner, atau peralatan listrik lainnya.
    3. Penyelenggara Gudang Berikat (PGB) adalah Perseroan Terbatas atau koperasi yang memiliki, menguasai, mengelola, dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha di Gudang Berikat yang diselenggarakannya berdasarkan izin untuk menyelenggarakan Gudang Berikat.
    4. Pengusaha pada Gudang Berikat (PPGB) adalah Perseroan Terbatas atau koperasi yang nyata-nyata melakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian merek/label. pemotongan, atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang asal impor di Gudang Berikat.
    5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
    6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
    7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Gudang Berikat yang bersangkutan.
    8. Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
    9. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.

    Pasal 2
    Barang dan peralatan yang digunakan dalam rangka pembangunan dan kegiatan Gudang Berikat (GB) yang diimpor oleh PGB diberikan penangguhan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

    Pasal 3
    (1) Barang atau bahan asal impor yang dimasukkan ke GB oleh PPGB diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut PPN, PPn BM, dan PPh Pasal 22.
    (2) Barang atau bahan asal impor yang dimasukkan ke GB dengan tujuan untuk dikonsumsi di dalam GB, dikenakan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor.

    Pasal 4
    (1) PPGB dalam melakukan kegiatannya harus berstatus importir dari barang impor yang ditimbun di dalam GB yang dikelolanya.
    (2) Untuk keperluan pengeluaran barang impor dari GB, PPGB dapat menerbitkan invoice atas nama perusahaannya berdasarkan harga transaksi.

    Pasal 5
    Perusahaan yang dapat diberikan izin sebagai PGB dan PPGB adalah perusahaan :
    a. Dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
    b. Dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), baik yang sebagian atau seluruh modal sahamnya dimiliki oleh peserta asing;
    c. Non PMA/PMDN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT); atau
    d. Koperasi.

    BAB II
    PERIZINAN

    Bagian Pertama
    Penyelenggaraan Gudang Berikat

    Pasal 6
    (1) Penetapan suatu bangunan, tempat, atau kawasan sebagai GB diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada PGB dengan menerbitkan izin penyelenggaraan GB.
    (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir BC-GB-1 sebagaimana contoh dalam Lampiran I dengan melampirkan:
    a. Fotocopy Izin Usaha dari instansi teknis terkait;
    b. Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
    c. Peta lokasi/tempat yang akan dijadikan GB yang telah mendapatkan izin Pemda setempat
    d. Fotocopy penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta fotocopy SPT Tahunan PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
    e. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi yang dibuat oleh Kepala Kantor.
    (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah pengusaha yang bersangkutan mempersiapkan lahan/bangunan dengan batas-batas yang jelas serta sarana lain yang diperlukan.
    (4) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibuat berdasarkan permohonan yang bersangkutan kepada Kepala Kantor.
    (5) Pembuatan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen.
    (7) Persetujuan izin penyelenggaraan GB diberikan dengan menggunakan formulir BC-GB-2 sebagaimana contoh dalam Lampiran II dan diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh Direktur Jenderal.
    (8) Permohonan izin penyelenggaraan GB dianggap disetujui jika jangka waktu dimaksud pada ayat (7) telah dilampaui dan Direktur Jenderal belum memberikan Keputusan.
    (9) Terhadap permohonan izin GB yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (8), PGB dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan dan melaporkannya kepada Kepala Kantor.
    (10) Kepala Kantor berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), memintakan pengukuhan izin penyelenggaraan GB kepada Direktur Jenderal.
    (11) Berdasarkan permintaan Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Direktur Jenderal atas nama Menteri mengukuhkan izin penyelenggaraan GB sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

    Pasal 7
    (1) Pengusaha yang akan menyelenggarakan GB dapat mengajukan permohonan izin prinsip pendirian GB kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor dengan menggunakan formulir BC-GB-3 sebagaimana contoh dalam Lampiran III dengan melampirkan:
    a. Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
    b. Fotocopy penetapan sebagai PKP;
    c. Peta lokasi/tempat yang akan dijadikan GB.
    (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen dipersyaratkan.
    (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat memberikan izin prinsip penyelenggaraan GB berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir BC-GB-4 sebagaimana contoh dalam Lampiran IV.
    (4) Pengusaha yang telah memiliki izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengimpor barang dan peralatan untuk pembangunan/konstruksi GB dengan mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
    (5) Pengusaha pemegang izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah siap operasional mengajukan permohonan izin penyelenggaraan GB dengan menggunakan formulir BC-GB-1 dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor.
    (6) Direktur Jenderal mencabut izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal pengusaha pemegang izin prinsip tidak mengajukan permohonan izin penyelenggaraan GB dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diberikannya izin prinsip.
    (7) Dalam hal izin prinsip penyelenggaraan GB dicabut, barang yang telah diimpor diselesaikan dengan cara:
    a. diekspor;
    b. dimasukkan ke dalam KB/GB lain yang telah mempunyai izin; atau
    c. diimpor untuk dipakai dengan melunasi bea masuk, PPN, PPn BM, dan PPh Pasal 22 sepanjang telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang impor.

    Bagian Kedua
    Pengusaha Gudang Berikat

    Pasal 8
    (1) Izin sebagai PPGB diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
    (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan mempergunakan formulir BC-GB-1 dengan melampirkan:
    a. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan;
    b. Fotocopy Angka Pengenal Impor atau Angka Pengenal Impor Terbatas;
    c. Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
    d. Fotocopy penetapan sebagai PKP serta fotocopy SPT Tahunan PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
    e. Fotocopy penetapan sebagai PKP serta fotocopy SPT Tahunan PPh

  • nchip

    Member
    19 May 2010 at 12:02 pm

    Rekan Adita,

    Untuk peraturannya menyusul (ada di website DJBC),

    ***edited by admin

    ini adalah link download prosedur Import yang sekiranya dapat membantu.

    Salam,

  • Faridah

    Member
    19 May 2010 at 12:03 pm

    Rekan Adita
    Baca juga Surat Dirjen Pajak ini..untuk lebih jelasnya

    SURAT DIRJEN PAJAK
    NOMOR S-818/PJ.51/2003 TANGGAL 12 AGUSTUS 2003
    TENTANG
    SAAT TERUTANG PPN IMPOR ATAS FASILITAS PEMBAYARAN BERKALA

    Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : XXX, tanggal 07 Pebruari 2003 hal tersebut diatas, dengan ini diberikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut:
    1. Dalam surat tersebut Saudara memohon klarifikasi sebagai berikut:
    a. PT ABC mendapat fasilitas pembayaran berkala atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor dari GUDANG BERIKAT untuk komponen/bahan yang akan digunakan dalam produksi kendaraan bermotor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai surat no. XXX tanggal 19 Juni 2002.
    b. Surat tersebut menyebutkan bahwa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor harus dilunasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua sejak PIB mendapatkan nomor pendaftaran.
    c. Sebagai ilustrasi, Saudara menyebutkan bahwa nomor pendaftaran PIB telah diterbitkan tanggal 22 Oktober 2002, jangka waktu Custom Bonds dari tanggal 12 Nopember 2002 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2003 dan SSP tanggal 13 Januari 2003.
    d. Berdasarkan hal tersebut, Saudara bertanya:
    1. Sejak kapan PPN Impor tersebut terutang?
    2. Apabila terutang pada tanggal 22 Oktober 2002, apakah pada waktu pembayaran SSP tanggal 13 Januari 2003 akan dikenakan sanksi keterlambatan?.
    3. Apabila terutang tanggal 13 Januari 2003, apakah PPN dapat dikreditkan untuk Masa Pajak tahun 2002?.
    2. Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : S-1305/BC.2/2002 hal Fasilitas pembayaran berkala menyebutkan antara lain:
    1. Bahwa pengeluaran barang impor untuk dipakai dari GUDANG BERIKAT berdasarkan Pasal 12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 399/KMK.01/1996 tanggal 6 Juni 1996 tentang Gudang Berikat, dilakukan dengan menggunakan PIB sesuai dengan tata laksana kepabeanan di bidang impor.
    2. Mengacu pada Pasal 37 UU Nomor : 10/1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 4 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 15/BC/1999, kepada PT ABC dapat diberikan fasilitas Pembayaran Berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Fasilitas dimaksud hanya untuk pengeluaran barang impor dari GUDANG BERIKAT PT ABC (Kep. Menkeu Nomor : 702/KM.4/2002) berupa komponen/bahan untuk dipakai dalam produksi kendaraan bermotor milik PT ABC;
    b. Terlebih dahulu harus memiliki Nomor Pokok Importir Produsen (NPIP);
    c. Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor harus dilunasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua sejak PIB mendapatkan nomor pendaftaran;
    d. Menyerahkan jaminan berupa jaminan tunai, jaminan bank atau customs bond.
    3. Sesuai Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 jo. Pasal 13 ayat (5) Peraturan Pemerintah nomor 143 TAHUN 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang nomor 18 TAHUN 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 TAHUN 2002, bahwa terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
    4. Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang nomor 16 TAHUN 2000 disebutkan:
    a. Ayat (1) jo. Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tatacara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, Serta Tatacara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak, bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor, harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.
    b. Ayat (2a), apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atau ayat (2) dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
    5. Undang-Undang nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 18 TAHUN 2000 menyebutkan: a. Pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
    b. Pasal 9 ayat (9) dinyatakan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
    6. Sesuai Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 18 TAHUN 2000 jo. Pasal 2 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak No : KEP-522/PJ/2000 Tentang Dokumen-dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-312/PJ/2001 bahwa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk impor Barang Kena Pajak diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar.
    7. Sesuai dengan Pasal 12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 399/KMK.01/1996 tentang GUDANG BERIKAT disebutkan:
    a. Ayat (1), pengeluaran barang dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang sesuai dengan tata laksana Kepabeanan di bidang impor.
    b. Ayat (3), terhadap pengeluaran barang dikenakan bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22, dan berlaku ketentuan umum di bidang impor.
    8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini ditegaskan bahwa:
    a. Atas pengeluaran barang untuk dipakai dari GUDANG BERIKAT sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pajak Pertambahan Nilai terutang pada saat barang tersebut dimasukkan ke Daerah Pabean Indonesia lainnya dari Gudang Berikat, yaitu pada saat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diterbitkan (tanggal 22 Oktober 2002).
    b. Atas pembayaran berkala dengan menggunakan SSP pada tanggal 13 Januari 2003 akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud ketentuan pada butir 4 huruf b diatas.
    c. Pemberitahuan Impor Barang dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar dan dijadikan sebagai bukti dalam pengkreditan Pajak Masukan apabila Pemberitahuan Impor Barang tersebut telah dilampiri dengan Surat Setoran Pajak.
    d. Pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan pada Masa Pajak terutangnya pajak (Oktober 2002), paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.
    Demikian untuk dimaklumi.

    A.n. DIREKTUR JENDERAL,
    DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
    DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA
    ttd
    I MADE GDE ERATA

    Semoga membantu

    Salam..

  • nchip

    Member
    19 May 2010 at 12:05 pm

    Rekan Adita,

    Maaf, ini yang saya maksud untuk rekan adita download,

    ***edited by admin

    Itu bagannya. Link sebelumnya hanya deskripsinya saja.

    Semoga membantu
    Salam,

Viewing 1 - 15 of 16 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now