Pajak daerah

bisa

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
18 Februari 2002

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 02/PJ.42/2002

TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELUARAN UNTUK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas pengeluaran untuk Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan ketentuan Undang-
undang Pajak Penghasilan, dengan ini perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa:

Pasal 1

Angka 6

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa
imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan
pembangunan Daerah.

Angka 26

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Ayat (1)

Jenis pajak Propinsi terdiri dari:
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Ayat (2)

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
g. Pajak Parkir.

Ayat (4)

Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam
ayat (2) yang memenuhi kriteria tertentu.

Pasal 18

Ayat (2):

Retribusi dibagi atas tiga golongan:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha;
c. Retribusi Perizinan Tertentu;

Ayat (3):

Jenis-jenis Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria tertentu.

2. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, besarnya
Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi antara lain biaya untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan, termasuk antara lain pajak kecuali Pajak Penghasilan.

3. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, untuk menentukan besarnya
Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh
dikurangkan antara lain:
a. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu,
atau anggota;
b. Pajak Penghasilan;
c. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang
yang menjadi tanggungannya;
d. Sanki administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda
yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan

4. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, Pengeluaran dan biaya yang tidak
boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap termasuk:
a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan
Objek Pajak;
b. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya
bersifat final;
c. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak
berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
dan Norma Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang
Pajak Penghasilan.

5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa pengeluaran untuk
Pajak Daerah dan Retibusi Daerah dapat dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan
Kena Pajak sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000;
b. Berkaitan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat
final dan atau tidak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto/Norma Penghitungan
Khusus;
c. Tidak termasuk pengeluaran untuk sanksi berupa bunga, denda dan atau kenaikan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

Mantaap…

Salam