Informasi Pajak Terkini Forums PPN dan PPnBM OP jual tanah lebih dari 600jt diwajibkan bayar ppn

  • OP jual tanah lebih dari 600jt diwajibkan bayar ppn

     ktfd updated 7 years, 6 months ago 7 Members · 37 Posts
  • 48muscle

    Member
    19 March 2015 at 7:26 pm

    perkenalkan saya masih newbie di forum ini dan sangat awam tentang pajak sehingga butuh saran dan bimbingan rekan-rekan

    saat ini saya terdaftar sbg WP OP (non-PKP) yg bergerak di bidang usaha toko alat tulis (omzet per tahun rata-rata 400 jt)

    pada tahun 2009 saya mendapatkan hibah dari orang tua saya berupa 2 unit gudang. status orang tua saya adalah OP (non-pkp)

    karena bangunan tsb tidak saya gunakan maka pada tahun 2011 dan 2012 saya menjual 2 bangunan tersebut. nilai penjualan per unit adalah 700 jt. PPH atas penjualan tanah tsb telah saya bayar

    saat ini saya telah disurati oleh AR saya perlihal PPN yg terutang atas penjualan tanah dan bangunan tsb

    AR saya berpendapat bahwa kegiatan usaha dengan omzet +/- 400 jt dari toko alat tulis ditambah dengan hasil jual aset saya +/- 700 jt maka total peredaran usaha saya adalah 1,1 milyar. karena batasan PKP pada tahun 2011 adalah 600 jt , maka (menurut AR) seharusnya saya mendaftarkan diri untuk menjadi PKP sejak th 2011

    dalam surat himbauan tsb saya diminta untuk menyetorkan ppn terutang sebesar :

    tahun 2011: Rp 110 jt (dihitung dari omzet toko alat tulis 400jt + 700jt dari hasil penjualan aset)
    tahun 2012: Rp 130jt (dihitung dari omzet toko alat tulis 500jt + 700jt dari hasil penjualan aset)
    tahun 2013: tidak perlu bayar karena omzet saya tidak mencapai batasan 4,8 milyar per tahun

    total ppn terutang menurut AR: Rp 240 jt

    pertanyaan saya:

    1. apakah penjualan aset pribadi saya yg didapatkan dari hibah orang tua dapat dikategorikan sebagai peredaran usaha? mengingat bentuk aset tsb adalah gudang yg tidak pernah saya fungsikan, tidak pernah dirubah bentuknya serta tidak mempunyai hubungan apapun dengan kegiatan usaha saya yaitu toko alat tulis

    2. dapatkah AR mewajibkan saya membayar PPN sedangkan status saya masih non-PKP ?

    3. apakah benar penghasilan dari penjualan harta pribadi dapat digabung sengan omzet usaha untuk menghitung total peredaran usaha saya? mengingat pendapatan dari penjualan aset pribadi tentunya tidak bersifat rutin (setiap tahun) dan omzet dari kegiatan usaha saya yg UTAMA masih kurang dari batasan 600jt/ tahun

    4. apabila tidak dibayar….apakah AR bisa melanjutkan ke tahap pemeriksaan? tolong rekan bantu menjelaskan dasar hukum / undang-undang yg terkait dgn masalah ini

    5. AR juga menjelaskan secara lisan bahwa tidak tertutup kemungkinan denda / sanksi beserta bunganya akan dikenakan dari tahun 2010 – 2013. apabila PPN terutang tsb tidak dibayar. tetapi apabila saya membayar pokok ppn terutang (senilai 265jt) maka denda / sanksi bisa dimintakan penghapusan kepada atasan. apakah hal ini ada dasar hukumnya?

    6. mengapa AR dapat membuat perhitungan PPN terutang hanya pada tahun 2011, 2012 saja? sedangkan tahun 2013 tidak dikenakan? mengingat status saya hingga saat ini 2015 masih belum dikukuhkan sebagai PKP (belum dikukuhkan sebagai PKP tetapi status PKP pada tahun 2013?)

    mohon rekan dapat memberikan saran

    terima kasih

  • 48muscle

    Member
    19 March 2015 at 7:26 pm

    perkenalkan saya masih newbie di forum ini dan sangat awam tentang pajak sehingga butuh saran dan bimbingan rekan-rekan

    saat ini saya terdaftar sbg WP OP (non-PKP) yg bergerak di bidang usaha toko alat tulis (omzet per tahun rata-rata 400 jt)

    pada tahun 2009 saya mendapatkan hibah dari orang tua saya berupa 2 unit gudang. status orang tua saya adalah OP (non-pkp)

    karena bangunan tsb tidak saya gunakan maka pada tahun 2011 dan 2012 saya menjual 2 bangunan tersebut. nilai penjualan per unit adalah 700 jt. PPH atas penjualan tanah tsb telah saya bayar

    saat ini saya telah disurati oleh AR saya perlihal PPN yg terutang atas penjualan tanah dan bangunan tsb

    AR saya berpendapat bahwa kegiatan usaha dengan omzet +/- 400 jt dari toko alat tulis ditambah dengan hasil jual aset saya +/- 700 jt maka total peredaran usaha saya adalah 1,1 milyar. karena batasan PKP pada tahun 2011 adalah 600 jt , maka (menurut AR) seharusnya saya mendaftarkan diri untuk menjadi PKP sejak th 2011

    dalam surat himbauan tsb saya diminta untuk menyetorkan ppn terutang sebesar :

    tahun 2011: Rp 110 jt (dihitung dari omzet toko alat tulis 400jt + 700jt dari hasil penjualan aset)
    tahun 2012: Rp 130jt (dihitung dari omzet toko alat tulis 500jt + 700jt dari hasil penjualan aset)
    tahun 2013: tidak perlu bayar karena omzet saya tidak mencapai batasan 4,8 milyar per tahun

    total ppn terutang menurut AR: Rp 240 jt

    pertanyaan saya:

    1. apakah penjualan aset pribadi saya yg didapatkan dari hibah orang tua dapat dikategorikan sebagai peredaran usaha? mengingat bentuk aset tsb adalah gudang yg tidak pernah saya fungsikan, tidak pernah dirubah bentuknya serta tidak mempunyai hubungan apapun dengan kegiatan usaha saya yaitu toko alat tulis

    2. dapatkah AR mewajibkan saya membayar PPN sedangkan status saya masih non-PKP ?

    3. apakah benar penghasilan dari penjualan harta pribadi dapat digabung sengan omzet usaha untuk menghitung total peredaran usaha saya? mengingat pendapatan dari penjualan aset pribadi tentunya tidak bersifat rutin (setiap tahun) dan omzet dari kegiatan usaha saya yg UTAMA masih kurang dari batasan 600jt/ tahun

    4. apabila tidak dibayar….apakah AR bisa melanjutkan ke tahap pemeriksaan? tolong rekan bantu menjelaskan dasar hukum / undang-undang yg terkait dgn masalah ini

    5. AR juga menjelaskan secara lisan bahwa tidak tertutup kemungkinan denda / sanksi beserta bunganya akan dikenakan dari tahun 2010 – 2013. apabila PPN terutang tsb tidak dibayar. tetapi apabila saya membayar pokok ppn terutang (senilai 265jt) maka denda / sanksi bisa dimintakan penghapusan kepada atasan. apakah hal ini ada dasar hukumnya?

    6. mengapa AR dapat membuat perhitungan PPN terutang hanya pada tahun 2011, 2012 saja? sedangkan tahun 2013 tidak dikenakan? mengingat status saya hingga saat ini 2015 masih belum dikukuhkan sebagai PKP (belum dikukuhkan sebagai PKP tetapi status PKP pada tahun 2013?)

    mohon rekan dapat memberikan saran

    terima kasih

  • 48muscle

    Member
    19 March 2015 at 7:26 pm

    perkenalkan saya masih newbie di forum ini dan sangat awam tentang pajak sehingga butuh saran dan bimbingan rekan-rekan

    saat ini saya terdaftar sbg WP OP (non-PKP) yg bergerak di bidang usaha toko alat tulis (omzet per tahun rata-rata 400 jt)

    pada tahun 2009 saya mendapatkan hibah dari orang tua saya berupa 2 unit gudang. status orang tua saya adalah OP (non-pkp)

    karena bangunan tsb tidak saya gunakan maka pada tahun 2011 dan 2012 saya menjual 2 bangunan tersebut. nilai penjualan per unit adalah 700 jt. PPH atas penjualan tanah tsb telah saya bayar

    saat ini saya telah disurati oleh AR saya perlihal PPN yg terutang atas penjualan tanah dan bangunan tsb

    AR saya berpendapat bahwa kegiatan usaha dengan omzet +/- 400 jt dari toko alat tulis ditambah dengan hasil jual aset saya +/- 700 jt maka total peredaran usaha saya adalah 1,1 milyar. karena batasan PKP pada tahun 2011 adalah 600 jt , maka (menurut AR) seharusnya saya mendaftarkan diri untuk menjadi PKP sejak th 2011

    dalam surat himbauan tsb saya diminta untuk menyetorkan ppn terutang sebesar :

    tahun 2011: Rp 110 jt (dihitung dari omzet toko alat tulis 400jt + 700jt dari hasil penjualan aset)
    tahun 2012: Rp 130jt (dihitung dari omzet toko alat tulis 500jt + 700jt dari hasil penjualan aset)
    tahun 2013: tidak perlu bayar karena omzet saya tidak mencapai batasan 4,8 milyar per tahun

    total ppn terutang menurut AR: Rp 240 jt

    pertanyaan saya:

    1. apakah penjualan aset pribadi saya yg didapatkan dari hibah orang tua dapat dikategorikan sebagai peredaran usaha? mengingat bentuk aset tsb adalah gudang yg tidak pernah saya fungsikan, tidak pernah dirubah bentuknya serta tidak mempunyai hubungan apapun dengan kegiatan usaha saya yaitu toko alat tulis

    2. dapatkah AR mewajibkan saya membayar PPN sedangkan status saya masih non-PKP ?

    3. apakah benar penghasilan dari penjualan harta pribadi dapat digabung sengan omzet usaha untuk menghitung total peredaran usaha saya? mengingat pendapatan dari penjualan aset pribadi tentunya tidak bersifat rutin (setiap tahun) dan omzet dari kegiatan usaha saya yg UTAMA masih kurang dari batasan 600jt/ tahun

    4. apabila tidak dibayar….apakah AR bisa melanjutkan ke tahap pemeriksaan? tolong rekan bantu menjelaskan dasar hukum / undang-undang yg terkait dgn masalah ini

    5. AR juga menjelaskan secara lisan bahwa tidak tertutup kemungkinan denda / sanksi beserta bunganya akan dikenakan dari tahun 2010 – 2013. apabila PPN terutang tsb tidak dibayar. tetapi apabila saya membayar pokok ppn terutang (senilai 265jt) maka denda / sanksi bisa dimintakan penghapusan kepada atasan. apakah hal ini ada dasar hukumnya?

    6. mengapa AR dapat membuat perhitungan PPN terutang hanya pada tahun 2011, 2012 saja? sedangkan tahun 2013 tidak dikenakan? mengingat status saya hingga saat ini 2015 masih belum dikukuhkan sebagai PKP (belum dikukuhkan sebagai PKP tetapi status PKP pada tahun 2013?)

    mohon rekan dapat memberikan saran

    terima kasih

  • 48muscle

    Member
    19 March 2015 at 7:26 pm
  • wrmhswr

    Member
    19 March 2015 at 11:22 pm

    Ijin rembug pendapat rekan.
    Aturan terkait dalam kasus ini :
    Pasal 4 ayat (2) PMK 68/2010
    http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&id_topik=&i d_jenis=&p_tgl=tahun&tahun=2010&nomor=68&q=&q_do=m acth&hlm=1&page=show&id=14202
    Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
    Yang artinya, kalaupun memang dihitung 400 juta + 700 juta di tahun 2011, maka rekan seharusnya wajib menjadi PKP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan penjualan rumah. Dan atas 400 juta + 700 juta yang sudah terjadi dimana rekan belum PKP, tidak wajib untuk dipungut PPN nya.

    Aturan kedua, Pasal 4 ayat (1) a UU PPN.
    Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP, tetapi belum dikukuhkan.
    Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    a. barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP,
    b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud,
    c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
    d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

    Poin terakhir ini yang entah sampai sekarang tidak ada penegasan maksudnya seperti apa.
    Dalam kasus rekan, bisa saja diartikan bahwa kalaupun rekan menjadi PKP di tahun 2011 (setelah jual bangunan 700 juta), kemudian 2012 ada omzet 500 juta (wajib pungut PPN), kemudian jual bangunan 700 juta, maka jual bangunan ini tidak memenuhi ketentuan poin d diatas, karena penjualan rumah bukan merupakan lingkup usaha rekan. Lingkup usaha rekan adalah alat tulis, bukan jual rumah sehingga tidak dikenakan pajak (?)
    Namun pada praktek umumnya, syarat pengenaan PPN menjadi 3, sepanjang merupakan BKP, dan diserahkan oleh PKP, di dalam daerah pabean, maka dikenakan PPN.

    Sebenarnya dari kedua aturan di atas juga bisa menimbulkan pertanyaan, apakah 700 juta itu juga diperhitungkan untuk menentukan batasan omzet 600 juta?
    Untuk menguji konsistensi pendapat AR, rekan bisa ajukan pertanyaan seperti ini.

    Apakah mungkin OP yang pekerjaannya karyawan saja, wajib menjadi PKP? Jika ada seorang karyawan suatu perusahaan, di tahun 2011 menjual rumah seharga 700 juta, apakah wajib PKP?
    Jika ya, berarti orang pajak yang menjual rumahnya di atas 600 juta juga wajib PKP donk?

    Kira2 seperti itulah rekan…

    ortax

  • wrmhswr

    Member
    19 March 2015 at 11:22 pm

    Ijin rembug pendapat rekan.
    Aturan terkait dalam kasus ini :
    Pasal 4 ayat (2) PMK 68/2010
    http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&id_topik=&i d_jenis=&p_tgl=tahun&tahun=2010&nomor=68&q=&q_do=m acth&hlm=1&page=show&id=14202
    Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
    Yang artinya, kalaupun memang dihitung 400 juta + 700 juta di tahun 2011, maka rekan seharusnya wajib menjadi PKP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan penjualan rumah. Dan atas 400 juta + 700 juta yang sudah terjadi dimana rekan belum PKP, tidak wajib untuk dipungut PPN nya.

    Aturan kedua, Pasal 4 ayat (1) a UU PPN.
    Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP, tetapi belum dikukuhkan.
    Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    a. barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP,
    b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud,
    c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
    d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

    Poin terakhir ini yang entah sampai sekarang tidak ada penegasan maksudnya seperti apa.
    Dalam kasus rekan, bisa saja diartikan bahwa kalaupun rekan menjadi PKP di tahun 2011 (setelah jual bangunan 700 juta), kemudian 2012 ada omzet 500 juta (wajib pungut PPN), kemudian jual bangunan 700 juta, maka jual bangunan ini tidak memenuhi ketentuan poin d diatas, karena penjualan rumah bukan merupakan lingkup usaha rekan. Lingkup usaha rekan adalah alat tulis, bukan jual rumah sehingga tidak dikenakan pajak (?)
    Namun pada praktek umumnya, syarat pengenaan PPN menjadi 3, sepanjang merupakan BKP, dan diserahkan oleh PKP, di dalam daerah pabean, maka dikenakan PPN.

    Sebenarnya dari kedua aturan di atas juga bisa menimbulkan pertanyaan, apakah 700 juta itu juga diperhitungkan untuk menentukan batasan omzet 600 juta?
    Untuk menguji konsistensi pendapat AR, rekan bisa ajukan pertanyaan seperti ini.

    Apakah mungkin OP yang pekerjaannya karyawan saja, wajib menjadi PKP? Jika ada seorang karyawan suatu perusahaan, di tahun 2011 menjual rumah seharga 700 juta, apakah wajib PKP?
    Jika ya, berarti orang pajak yang menjual rumahnya di atas 600 juta juga wajib PKP donk?

    Kira2 seperti itulah rekan…

    ortax

  • wrmhswr

    Member
    19 March 2015 at 11:22 pm

    Ijin rembug pendapat rekan.
    Aturan terkait dalam kasus ini :
    Pasal 4 ayat (2) PMK 68/2010
    http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&id_topik=&i d_jenis=&p_tgl=tahun&tahun=2010&nomor=68&q=&q_do=m acth&hlm=1&page=show&id=14202
    Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
    Yang artinya, kalaupun memang dihitung 400 juta + 700 juta di tahun 2011, maka rekan seharusnya wajib menjadi PKP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan penjualan rumah. Dan atas 400 juta + 700 juta yang sudah terjadi dimana rekan belum PKP, tidak wajib untuk dipungut PPN nya.

    Aturan kedua, Pasal 4 ayat (1) a UU PPN.
    Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP, tetapi belum dikukuhkan.
    Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    a. barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP,
    b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud,
    c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
    d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

    Poin terakhir ini yang entah sampai sekarang tidak ada penegasan maksudnya seperti apa.
    Dalam kasus rekan, bisa saja diartikan bahwa kalaupun rekan menjadi PKP di tahun 2011 (setelah jual bangunan 700 juta), kemudian 2012 ada omzet 500 juta (wajib pungut PPN), kemudian jual bangunan 700 juta, maka jual bangunan ini tidak memenuhi ketentuan poin d diatas, karena penjualan rumah bukan merupakan lingkup usaha rekan. Lingkup usaha rekan adalah alat tulis, bukan jual rumah sehingga tidak dikenakan pajak (?)
    Namun pada praktek umumnya, syarat pengenaan PPN menjadi 3, sepanjang merupakan BKP, dan diserahkan oleh PKP, di dalam daerah pabean, maka dikenakan PPN.

    Sebenarnya dari kedua aturan di atas juga bisa menimbulkan pertanyaan, apakah 700 juta itu juga diperhitungkan untuk menentukan batasan omzet 600 juta?
    Untuk menguji konsistensi pendapat AR, rekan bisa ajukan pertanyaan seperti ini.

    Apakah mungkin OP yang pekerjaannya karyawan saja, wajib menjadi PKP? Jika ada seorang karyawan suatu perusahaan, di tahun 2011 menjual rumah seharga 700 juta, apakah wajib PKP?
    Jika ya, berarti orang pajak yang menjual rumahnya di atas 600 juta juga wajib PKP donk?

    Kira2 seperti itulah rekan…

    ortax

  • hangsengnikkei

    Member
    20 March 2015 at 9:09 am

    lawan aja AR nya, suruh belajar lagi

  • hangsengnikkei

    Member
    20 March 2015 at 9:09 am

    lawan aja AR nya, suruh belajar lagi

  • hangsengnikkei

    Member
    20 March 2015 at 9:09 am

    lawan aja AR nya, suruh belajar lagi

  • nimaspajak

    Member
    20 March 2015 at 9:50 am
    Originaly posted by hangsengnikkei:

    lawan aja AR nya, suruh belajar lagi

    setuju.. hajar aja AR nya..
    denger2 ada isu klo AR WP OP saat ini lg kejar omset setoran pajak yah.. klien gw jg sama pada dikejar semua ma AR nya masing2 wkwkwkwkwkwk

  • nimaspajak

    Member
    20 March 2015 at 9:50 am
    Originaly posted by hangsengnikkei:

    lawan aja AR nya, suruh belajar lagi

    setuju.. hajar aja AR nya..
    denger2 ada isu klo AR WP OP saat ini lg kejar omset setoran pajak yah.. klien gw jg sama pada dikejar semua ma AR nya masing2 wkwkwkwkwkwk

  • nimaspajak

    Member
    20 March 2015 at 9:50 am
    Originaly posted by hangsengnikkei:

    lawan aja AR nya, suruh belajar lagi

    setuju.. hajar aja AR nya..
    denger2 ada isu klo AR WP OP saat ini lg kejar omset setoran pajak yah.. klien gw jg sama pada dikejar semua ma AR nya masing2 wkwkwkwkwkwk

  • 48muscle

    Member
    20 March 2015 at 12:18 pm

    berikut adalah beberapa artikel yang menjelaskan mengapa kasus ini terasa janggal:

    Published by Dudi Wahyudi (beliau adalah dosen pajak di salah satu universitas….mohon ijin Bp Dudi)

    Pengusaha
    Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak akan terlepas dari pengertian pengusaha dalam arti definisi PKP harus memenuhi dulu definisi pengusaha karena PKP adalah pengusaha.

    Pengertian pengusaha sendiri ada di Pasal 1 angka 14 UU PPN.
    Dalam ketentuan ini, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

    Lalu pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU ini, diberikan penjelasan sedikit tentang arti dari "dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya", yaitu dalam rangka kegiatannya sehari-hari sebagai Pengusaha.

    Dari sedikit penjelasannya ini bisa disimpulkan bahwa dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya ini mengandung arti bahwa kegiatannya merupakan kegiatan rutin yang selalu dilakukannya sehingga misalnya jika perusahaan pabrik sepatu memberikan bantuan berupa pesawat televisi kepada suatu yayasan sosial maka atas penyerahan televisi ini tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

    lalu berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBm.

    pada pasal 16D dalam bagian penjelasan telah dijelaskan bahwa “penyerahan aktiva tersebut tidak dikenakan pajak apabila PPN yang dibayar pada waktu perolehannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan dalam UU ini, kecuali jika tidak dapat dikreditkannya PPN tersebut karena bukti peng-kreditannyatidak memenuhi persyaratan administratif, misalnya Faktur Pajaknya tidakdiisi lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat(5)”.

    kesimpulan yg saya dapatkan:
    1. bangunan tsb merupakan hasil hibah dari aset pribadi orang tua saya (tujuan semua adalah tidak untuk diperjualbelikan)
    2. bangunan tsb berupa gudang yg sejak dihibahkan kepada saya, tidak pernah saya gunakan sehingga tidak berhubungan langsung dgn usaha utama saya yaito toko alat tulis
    3. hibah yg saya dapatkan dari orang tua saya tidak mendapatkan PPN masukan karena orang tua merupakan OP non-PKP
    4. karena tidak pernah mengkreditkan PPN tsb….seharusnya saya menjual aset tsb tidak perlu memungut PPN kepada pembeli. sesuai dgn pengecualian yg termasuk di dalam pasal 16D

    apakah pemahaman saya diatas sudah benar secara hukum?

    sebagai bahan pertimbangan, terdapat pula hasil putusan pengadilan pajak yg mengabulkan seluruhnya terhadap kasus yg mirip dengan yang saya alami saat ini:

    http://www.setpp.depkeu.go.id/datafile/risalah/294 01s.doc
    http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/274 22S.doc

  • 48muscle

    Member
    20 March 2015 at 12:18 pm

    berikut adalah beberapa artikel yang menjelaskan mengapa kasus ini terasa janggal:

    Published by Dudi Wahyudi (beliau adalah dosen pajak di salah satu universitas….mohon ijin Bp Dudi)

    Pengusaha
    Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak akan terlepas dari pengertian pengusaha dalam arti definisi PKP harus memenuhi dulu definisi pengusaha karena PKP adalah pengusaha.

    Pengertian pengusaha sendiri ada di Pasal 1 angka 14 UU PPN.
    Dalam ketentuan ini, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

    Lalu pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU ini, diberikan penjelasan sedikit tentang arti dari "dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya", yaitu dalam rangka kegiatannya sehari-hari sebagai Pengusaha.

    Dari sedikit penjelasannya ini bisa disimpulkan bahwa dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya ini mengandung arti bahwa kegiatannya merupakan kegiatan rutin yang selalu dilakukannya sehingga misalnya jika perusahaan pabrik sepatu memberikan bantuan berupa pesawat televisi kepada suatu yayasan sosial maka atas penyerahan televisi ini tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

    lalu berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBm.

    pada pasal 16D dalam bagian penjelasan telah dijelaskan bahwa “penyerahan aktiva tersebut tidak dikenakan pajak apabila PPN yang dibayar pada waktu perolehannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan dalam UU ini, kecuali jika tidak dapat dikreditkannya PPN tersebut karena bukti peng-kreditannyatidak memenuhi persyaratan administratif, misalnya Faktur Pajaknya tidakdiisi lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat(5)”.

    kesimpulan yg saya dapatkan:
    1. bangunan tsb merupakan hasil hibah dari aset pribadi orang tua saya (tujuan semua adalah tidak untuk diperjualbelikan)
    2. bangunan tsb berupa gudang yg sejak dihibahkan kepada saya, tidak pernah saya gunakan sehingga tidak berhubungan langsung dgn usaha utama saya yaito toko alat tulis
    3. hibah yg saya dapatkan dari orang tua saya tidak mendapatkan PPN masukan karena orang tua merupakan OP non-PKP
    4. karena tidak pernah mengkreditkan PPN tsb….seharusnya saya menjual aset tsb tidak perlu memungut PPN kepada pembeli. sesuai dgn pengecualian yg termasuk di dalam pasal 16D

    apakah pemahaman saya diatas sudah benar secara hukum?

    sebagai bahan pertimbangan, terdapat pula hasil putusan pengadilan pajak yg mengabulkan seluruhnya terhadap kasus yg mirip dengan yang saya alami saat ini:

    http://www.setpp.depkeu.go.id/datafile/risalah/294 01s.doc
    http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/274 22S.doc

Viewing 1 - 15 of 37 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now