Media Komunitas Perpajakan Indonesia › Forums › Bahas Berita › Omnibus Law Berisiko Tinggi Bagi Utang Negara
Omnibus Law Berisiko Tinggi Bagi Utang Negara
Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menilai ada salah kaprah dalam tujuan pembentukan omnibus law, termasuk terkait perpajakan. Pemerintah seolah berupaya memperbaiki kinerja investasi yang buruk melalui deregulasi dan berbagai diskon pajak. Banyak sekali yang akan dinikmati oleh korporasi demi untuk menggenjot investasi. Padahal selama ini kinerja investasi tidak jelek-jelek amat, ujar Faisal dalam situs pribadinya, dikutip Jumat (14/2).
Penurunan tarif PPh badan sudah lama diwacanakan Presiden Joko Widodo. Jokowi sering kali membandingkan tarif pajak Indonesia dengan Singapura maupun negara ASEAN lainnya dan menilai perbedaan tarif menjadi hambatan investasi. Padahal, menurut Faisal, membandingkan daya tarik Indonesia dengan Singapura hanya menggunakan indikator tarif pajak tidak tepat. Tak ada satu pun kajian yang sangat meyakinkan tentang dampak penurunan tarif pajak terhadap peningkatan investasi asing langsung.
Ia menyebut Tiongkok yang memiliki tarif PPh badan sebesar 25% dan India sebesar 25,17% terus diburu oleh investor asing. Padahal, tarif PPh mereka juga jauh berada di atas Singapura sebesar 17% atau sama dengan Indonesia saat ini. Guyuran diskon pajak yang diberikan pemerintah pun menimbulkan kekhawtiran terhadap risiko penerimaan pajak. Apalagi, data penerimaan pajak pada tahun lalu tak menggembirakan.
Faisal Basri menghitung nisbah pajak atau tax ratio pada 2019 hanya mencapai 9,8%, level terendah dalam setengah abad terakhir. Ia menggunakan perhitungan data Produk Domestik Bruto (PDB) 2019 yang dirilis BPS dan data penerimaan pajak dalam APBN Kita terbitan Kementerian Keuangan edisi Januari 2020. Tax rasio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dan total PDB. Adapun perhitungan tax ratio yang digunakan adalah versi yang lazim digunakan di dunia bukan versi pemerintah yang memasukkan penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam. Jika penerimaan pajak lebih rendah, pemerintah otomatis harus menambah utang untuk membiayai belanja negara yang terus meningkat.
Sumber : Katadata.co.id
apalagi soal UU CILAKA
buruh benar2 tertindas rekan
Pesangon dikurangi
Cuti dikurangi
UMR dihapus
Kontrak seumur hidupBenar2 menguntungkan pengusaha
saran saya: Buruh jadilah Pengusaha!
- Originaly posted by westau35:
apalagi soal UU CILAKA
buruh benar2 tertindas rekan
Pesangon dikurangi
Cuti dikurangi
UMR dihapus
Kontrak seumur hidupBenar2 menguntungkan pengusaha
saran saya: Buruh jadilah Pengusaha!
nonton american factory rekan.. kalau saya lihat di film ersebut mirip dengan kondisi di indonesia. buruh terlalu banyak menuntut namun tdk sesuai dengan kinerja. lalu adanya serikat pekerja yang membuat investor kesal karena banyak tuntutan.. makanya skrng investor china lbh memilih vietnam dibanding indonesia.. karena di vietnam, tanah dikuasai seluruhnya oleh negara, beda dengan di indonesia. lalu buruh vietnam setara 2x lipat kinerjanya dibanding buruh2 indonesia. kalau begitu, indonesia kapan bisa bersaing??
Baru saja kemarin saya nonton deny sinegar yang bicara soal UU cilaka ini dan menyinggung america factory juga.
- Originaly posted by S@NT@ CL@USE:
nonton american factory rekan..
Originaly posted by yap30:menyinggung america factory juga
wah kudu nonton ini
if you ever want past time. you can win and play real money here!