Norma Penghitungan Penghasilan Neto terbaru ….

Coba ini rekan

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&id_topik=&i d_jenis=&p_tgl=tahun&tahun=2000&nomor=536&q=&q_do= macth&cols=isi&hlm=1&page=show&id=1189#

Salam

ortax

Setahu saya masih menggunakan KEP – 536/PJ/2000, masih belum ada status yang baru.

Salam

Setuju dengan pendapat rekan Sugi

sepakat dengan rekan ans070685

Untuk tahun 2009 Penghasilan Bruto setahun yang menggunakan NPPN adalah Rp. 4.800.000.000,- dasar hukumnya UU No. 36 tahun 2008 tapi memang PMK terakhir untuk Penghasilan Bruto yaitu PMK 01/PMK.03/2007 senilai Rp. 1.800.000.000,-. mohon donk infonya atas PMK yg terbaru ?

masih berdasarkan UU N0.36 tahun 2008, belum ada PMK yg menyempurnakan ketentuan di pasal ini:

Pasal 14

(1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
(5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(6) Dihapus.
(7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Persentase masih menggunakan KEP-536/PJ/2000. Sedangkan bagi "Petugas Dinas Luar Asuransi, Distributor Perusahaan MLM/Direct Selling" – dasar hukumnya : SE-100/PJ/2009.