Meminjam Nama Perusahaan Lain untuk sebuah Projek

mekanisme pinjamnya bagaimana dan perjanjian dengan perusahaan yang namanya dipinjam gimana?
Bisa dijelaskan dulu??

Salam

UU KUP Pasal 38 huruf b
Setiap orang yang karena kealpaannya: menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

UU KUP Pasal 39 huruf d
Setiap orang yang dengan sengaja: menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kalo memang proyek tersebut dikenakan PPh final. berarti atas penghasilan dari proyek tersebut tidak dapat dijadikan kredit pajak pada perusahaan yang rekan Duto pinjam namanya.Karena sudah dipotong secara FINAL dan atas penghasilan tersebut tidak diperhitungkan kembali pada penghitungan Pajak akhir tahunnya.Sekarang tinggal bagaimana rekan Duto membicarakan bagi hasilnya dengan rekannya tersebut.
Sedangkan kalo memang tidak dikenakan secara Final semisal PPh 23,maka atas penghasilan proyek tersebut diperhitungkan kembali untuk menghitung pajak akhir tahunnya. Dan atas penghasilan yang dipotong tersebut dapat di kreditkan untuk menghitung pajak akhir tahunnya.

Kira2…sperti itu,kalo ada yang kurang atau salah tolong di beritau ya…..

tambahan: segala urusan perpajakan yang muncul akan menjadi beban dan tanggung jawab dari PT yang dipinjam. yakni PPN membangung sendir untuk projek membangun tanpa memakai kontraktor/PPN jika memakai kontraktor, PPh memotoang Pasal 23 jika memakai konsultan badan.

kalo boleh tau ini project jenis apa dulu rekan duto?

apakah jasa konstruksi atau yang laen?

biasaanya meskipun meminjam nama, itu tidak masalah selama

rekanan yang dipinjam namanya juga melaporkan adanya penjualan yang terjadi

diperusahaannya.

yang pasti perusahaan yang meminjam nama itu akan terkena PPNK untuk

penjualan yang dilakukan dan pph 23 bila dia jasa / pph 4 ayat 2 bila dia

menyewakan, and so on.. tergantung projectnya gimana..

Di pasal² tsb tersirat bahwa meminjam nama perusahaan lain utk sebuah proyek adalah tidak diperkenankan.

——————

misal CV A pinjam nama CV B untuk melaksanakan suatu proyek pengadaan barang (katakanlah nilainya DPP nya Rp1 milyar). pinjam nama otomatis pinjam NPWP juga dong. sehingga penghasilan dari proyek tersebut harus dilaporkan di SPT CV B (PPh Pasal 22 2% x DPP plus PPN 10% x DPP). padahal secara riil penghasilan tersebut diterima oleh CV A. (mungkin CV B dapat fee 10-20 juta aja).

nah dari sini kan dapat disimpulkan kalo CV A (alpa/ sengaja) ngisi SPT tidak benar. (riil uang nya masuk kantong CV A tapi ga nambah modal di neraca CV A)

mungkin ada pendapat yang lain???

perlakuan demikian akan menempatkan posisi CV B pada posisi sulit
Seharusnya aliran uang tetap masuk dulu ke rekening CV B baru kemudian dialokasikan ke bagian masing-masing

salam

Di dlm pengadaan barang/jasa pemerintah sering dijumpai peminjaman bendera spt itu. Bagaimana caranya agar kewajiban perpajakan tetap terlaksana dg benar?

———————-

Benar rekan Harry yng penting, segala kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai aturan, biasanya sebelum terjadi peminjaman bendera, atau perjanjian tersendiri dibawah tangan antara sipeminjam dan yang dipinjam benderanya, dan jika tidak terjadi kasus berarti sah2 saja.

sependapat..
kalo dari segi kewajaran, transaksi seperti ini sangat tidak wajar. seharusnya karena yang transaksi pengadaan barang ini memakai nama PT B, maka seharusnya penjualan juga diakui oleh PT. B, pph 22 yang dipotong juga memakai NPWP PT. B, sehingga penjualan ini diakui oleh PT. B dalam SPT tahunan. entah nanti PT. A dianggap sebagai pemberi jasa perantara atas transaksi PT. B dengan bendaharawan, sehingga mendapatkan bagian dari transaksi itu, itu urusan berbeda antara PT. A dan PT. B.

Sepertinya masih ngambang dan di awang-awang …..idem saya juga he he he…

Jika hanya kewajiban FORMAL spt yg diminta rekan duto…

….agaknya tidak terlalu sulit, tetapi jika sudah masuk ke bedah laporan keuangan, mana tahan ?

Melihat potensi kerumitan yg mungkin timbul, berapa nilai prosentase fee yg wajar yg seharusnya diterima oleh pemilik bendera persh? Nilai prosentase ini dari nilai proyek (sesuai harga Surat Perintah Kerja).

—————

….kejadian atau kasus seperti itu sering terjadi…
klo menurut saya, jika usaha tersebut adalah usaha dagang…
maka saat pembayaran pembelian barang harus atas nama perusahaan y di pinjam, begitu juga mengenai invoice pembelian, PO, DO, dsb adalah a/n Perusahaan y meminjamkan nama..
dan saat penjualan juga harus menggunakan nama perusahaan y di pinjam, namanya

sehingga dapat dikatakan, hal tersebut tertib administrasi kan…!!!!

y walaupun sebenernya hal ini g boleh sihhhh..

dan soal Fee atau masalah tuker2an giro atw semacamnya…itu juga dapat diatur sehingga tertib administrasi…

……..maaf jika ad kesalahan..
tolong di lengkapi..

Rekan duto…..meminjam nama perusahaan lain memang sering terjadi umumnya dalam pengerjaan proyek 2 tertentu. dan kita tinjau proyek apa yang dipakai misalnya untuk Proyek pembelian alat 2 gedung atau kantor kita bisa kenakan Pajak Pph psl 22 yaitu 1,5 % dan PPn 10%. dan langsung kita bayarkan. rangkapan bukti setor nya bisa kita berikan kepada perusahaan sebagai empunya NPWP. klu itu menurut pengalaman yang saya tahu.

Pinjam bendera itu namanya, perlakuan pajak sama. Mungkin yg membedakan nanti pembagian keuntungan antara sipemilik badan dan sebagai peminjam

salam