Kuasa Pajak, Apa Konsekuensi dan Syarat2nya?

(1) Seorang kuasa mempunyai hak dan/atau kewajiban yang sama dengan Wajib Pajak.
(2) Hak dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pelaksanaan hak dan/atau
pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus.
(3) Seorang kuasa wajib memberi bantuan, penjelasan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan
pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu Wajib Pajak yang memberikan
kuasa kepadanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pjk terutang

PMK 22

upss ketinggalan neh

(2) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir;
c. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;dan
d. memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa dengan format
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

klo nggak ada itu cuma ini nih rekan yg bisa di wakili, he he he

Pasal 4

(1) Seseorang yang bukan konsultan pajak termasuk karyawan Wajib Pajak hanya dapat menerima kuasa
dari :
a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran
bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus
juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun; atau
c. Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari dari Rp 2.400.000.000,00 (dua
miliar empat ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.
(2) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karyawan tetap yang telah menerima
penghasilan dari Wajib Pajak pemberi kuasa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai dari
Wajib Pajak dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan
ini.

jiaakkkaaaa, udah dari sononya rekan hasianku

liat aturannya aj dah….
lebih jelas disitu daripada kepotong-potong.

yaelah berubahhh lagiii…banyak maunya ni rekan hasianku
konsekuensi hukumnya bisa jg dipidana (hayo loh)

siap rekan…jgn lupa saling berbagi ya sama kita2…

makanya saya heran banyak orang yang menuntut perubahan pmk-22 terutama utk kuasa khusus wp yang bukan konsultan, apa mau hanya seorang pegawai trus jadi kuasa khusus wp? udah gaji ga nambah, malah tanggung jawab sampe ke pidana. klo konsultan kan itu mang udah kerjaannya dia, dan dapat penghasilan dari situ, klo pun kena pidana, si konsultan sebelumnya dah perhitungkan itu dalam fee jasanya dia.

cmiiw…