Kontroversi PMK.22 Tentang Kuasa WP

saya setuju….biar saja direktur dan pengurus yang menandatangani surat2 pajak tersebut…krn memang mereka lah yang menikmati hasil dari usahanya…termasuk "enggan membayar pajak dengan benar".karena alasan tertentu. kita sebagai kansultan pajak….tugasnya…memberi peringatan atas sanksi2 yang akan dikenakan apabila melanggar peraturan pajak, memberi arahan dan bantuan teknis administrasi pajak,pembukuan serta pengawalan dalam membayar pajak sesuai "kemauan dan kemampuan anggaran atau budget yang disanggupi dalam membayar pajak".
yang pada ujungnya agar perusahaan tetap berjalan….pajaknya juga jalan…….cmiiw……salam….

Upah Minimum telah naik, BBM juga naik.
Kapan batasan PMK.22 akan dinaikan ?*?

Untuk menjadi Kuasa WP UMKN pun sudah kagak bisa lagi …

ya betul bang

kan ada sekarang presiden ada facebook 😛

rekan belum mengerti juga semangat PMK-22 ini ya?

menurut saya jadi konsultan cukup dari pendidikan saja ……

saya setuju dengan pernyataan PMK.22 harus direvisi dgn mencabut pasal 4 ayat 1.- https://smpn1tasikmalaya.blogspot.com/2013/12/kata -kata-ucapan-tahun-baru-buat-pacar.html