Klasifikasi Lapangan Usaha tidak sesuai, apa akibatnya?
updated 15 years, 11 months ago
6 Members
·
7
Posts
Saya baru punya NPWP desember lalu, waktu itu saya uruskan di biro jasa karena malas antri 🙂
Nah setelah jadi, saya baca di Surat Keterangan Terdaftar, bagian klasifikasi lapangan usaha tidak sesuai dengan rencana kerja saya ( saya berencana menyewakan lampu dan genset proyek ) tetapi ditulisnya : perdagangan eceran khusus barang elektronik di dalam bangunanApakah saya harus mengubah KLU ( dan antri lagi… ) atau boleh diabaikan KLU tsb ? Apa sanksinya kalau KLU tidak sesuai ?
Terima kasih sebelumnyaBisa disampaikan perubahan identitas pada saat pelaporan SPT Tahunan.
sependapat dengan rama, prinsipnya KLU bisa berubah setiap saat dan cukup dilaporkan pada SPT tahunan saja
Anda tinggal mengisi form perubahan data WP, dilengkapi lampiran (siup misalnya) trus dilaporkan di loket, dapat tanda terima dan selesai. biar KPP yang menyelesaikan up date datanya. Sanksi mungkin ngga jelas, tetapi kerugian akan menimpa anda seandainya NPWP anda adalah NPWP OP, dan anda menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (tidak pake pembukuan). Ruginya kalo norma perdagangan eceran lebih besar dibanding norma persewaan lampu+genset). Mohon koreksi.
- Originaly posted by yo97:
tetapi kerugian akan menimpa anda seandainya NPWP anda adalah NPWP OP, dan anda menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (tidak pake pembukuan). Ruginya kalo norma perdagangan eceran lebih besar dibanding norma persewaan lampu+genset). Mohon koreksi.
Koreksi :
Norma persewaan (82220) > Norma perdagangan eceran (62xxx) Dalam akte pendirian usaha, memang pasti uraian usaha yang akan dijalankan sangat luas, apalagi untuk WP OP yang masih belum tahu uasah apa yang dapat menguntungkan, misalnya mau buka kelontong, atau toko bangunan atau bahkan hanya menjadi perantara saja.
Namun demikian, penetapan KLU didasarkan pada besaran penghasilan yang diperoleh pada saat usaha dijalankan, jadi jika dari dagang saja ya dagang aja KLUnya.
Hal ini diperlukan kejujuran dari pihak WP, karena sewaktu-waktu KLU bisa saja dikoreksi secara jabatan oleh pihak KPP jika terjadi pemeriksaan terhadap WP OP ybs.
