Jurnal PPN Keluaran pada penyerahan ke WAPU

Coba jawab ya….

Apabila pembeli BKP/JKP tersebut berstatus Pemungut PPN (Pembeli Khusus),
PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP tidak dipungut oleh PKP
Penjual, melainkan disetor langsung ke kas negara oleh Pemungut PPN
tersebut. Dengan demikian, Pemungut PPN hanya membayar kepada PKP Penjual
sebesar harga jual, sedangkan PPN-nya (10%) disetor langsung ke kas negara.
– PPN terutang pada saat pembayaran atau pelunasan tagihan oleh pemungut PPN
selaku pembeli.
– Dengan demikian, jurnal PPN baru muncul ketika pembayaran dilakukan oleh
pemungut PPN.

Contoh :
penjualan Komputer seharga Rp. 2.200.000 (Incl. PPN) kepada
Bendaharawan Pemerintah, yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah selaku Pemungut Pajak adalah PPh
Pasal 22 dan PPN

posting keuangan yang umumnya disarankan adalah sbb :

Dr. Kas 1.970.000
Dr. PPh Pasal 22 30.000
Dr. PPN Pemungut 200.000
Cr. Penjualan 2.000.000
Cr. PPN (Pajak Keluaran) 200.000

Mohon Masukannya apabila salah…

Salam

Yang dimaksud contoh oleh rekan zilo itu mungkin transaksi penyerahan barang sehingga ada PPh 22, bagaimana jika penyerahan jasa (JKP) apakah tetap PPh 22 atau PPh 23 (yang dipungut bendaharawan)?

mohon koreksi jika saya keliru…
terima kasih

Karena pertanyaan dari rekan Rais2007 tidak disebutkan penyerahan barang atau jasa?

dalam pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:
1. Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;

***edited by admin

PER 13 tahun 2010 pasal 2 ayat (1) huruf d menyebutkan Faktur pajak harus dibuat pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN.

dengan demikian saat penjurnalannya sebaiknya mengikuti ketentuan ini.

setuju dengan rekan sammi,,,