Jasa Kursus Bahasa

Dear all,
Saya nemuin kasus, di perusahaan saya mengontrak yayasan pemberi jasa kursus bahasa inggris, TERMASUK OBJEK PPH 23 BUKAN?

Thanks bantuannya

Thanks Yasin buat commentnya,
Tapi baru saja saya temukan artiel tentang kasus tersebut, sebagai tambahan ilmu coba baca di ayat 2.3 deh (tinggal sesuaikan dengan tarif dengan PER 70),, semoga bermanfaat.

SURAT DIRJEN PAJAK
NOMOR S-359/PJ.313/1999 TANGGAL 02 NOVEMBER 1999
TENTANG
PPN DAN PPH ATAS JASA TRAINING & SEMINAR

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 23 Agustus 1999 mengenai sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa manajemen dan keuangan yang meliputi jasa di bidang perpajakan, akuntansi, teknologi informasi dan training. PT XYZ akan menyelenggarakan training dan seminar yang pesertanya terbuka untuk umum (perusahaan atau orang pribadi). Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara mohon penegasan bagaimana pengenaan PPN dan PPh Pasal 23 atas jasa training dan seminar tersebut.
2. Pajak Penghasilan
2.1. Dalam Pasal 1 huruf b dan Pasal 3 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-128/PJ./1997 tanggal 22 Juli 1997 tentang Jenis Jasa Lain Yang Atas Imbalannya Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 TAHUN 1994 antara lain diatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto yang digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa teknik adalah 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN dan PPnBM.
2.2. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.222/1984 tanggal 15 Maret 1984 antara lain ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan jasa teknik adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan atau pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen.
2.3. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini ditegaskan bahwa
a. Dalam hal training dan seminar bersifat terbuka untuk umum, diselenggarakan ditempat yang disediakan oleh penyelenggara dengan materi/program/kurikulum yang ditentukan oleh penyelenggara yang bersangkutan, maka tidak termasuk obyek pemotongan PPh Pasal 23.
b. Dalam hal training dan seminar diselenggarakan untuk peserta tertentu (tidak bersifat umum) dan dengan materi/program sesuai permintaan peserta, maka termasuk dalam pengertian jasa teknik. Dengan demikian atas penghasilan yang diterima sehubungan dengan jasa training dan seminar tersebut wajib dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% x 40% atau 6% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN dan PPnBM.
2.4. Tidak berkelebihan kiranya kami sampaikan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh pengajar training dan seminar tersebut dipotong PPh Pasal 21, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-281/PJ./1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan kegiatan orang pribadi.
3. PPN dan PPnBM
3.1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 butir c Undang-Undang nomor 8 TAHUN 1983 Tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 TAHUN 1994, PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha.
3.2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 59 TAHUN 1999, diatur jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Jasa training atau pelatihan tenaga kerja termasuk jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN karena termasuk jasa di bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 angka 3 peraturan tersebut di atas, sedangkan jasa penyelenggaraan seminar tidak dikecualikan dari pengenaan PPN.
3.3. Bahwa jasa penyelenggaraan seminar adalah bukan jasa pendidikan, oleh karena itu atas penyerahan jasa penyelenggaraan seminar oleh perusahaan/badan tertentu terutang PPN. Namun dalam hal lembaga pendidikan baik pemerintah maupun swasta menyelenggarakan seminar masih dalam rangka disiplin ilmu/pendidikan yang dikelolanya, maka atas penyerahan jasa seminar oleh lembaga pendidikan tersebut tidak terutang PPN.
3.4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Jasa training/pelatihan tenaga kerja dikecualikan dari pengenaan PPN, maka atas penyerahannya tidak terutang PPN.
b. Jasa seminar yang diserahkan oleh PT XYZ yang bukan lembaga pendidikan adalah jasa yang dikenakan PPN, maka atas penyerahannya terutang PPN.
Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN
ttd[/b]
IGN MAYUN WINANGUN

Saya setuju banget dengan mas Yasin, harusnya peraturan dibuat itu tidak membuat pusing para penggunanya. kenapa ga jadiin 1 peraturan aja kalau memang jenisnya sama. kalau kaya gini mah malah tambah pusing…
Fiuuuh….

OK, bisa dipertimbangkan.
Karena memang dalam UU yang ada terdiri dari batang tubuh dan pejelasan, tapi apakah dalam penjelasan tersebut selalu tercantum peraturan lain (link) yang berhubungan permasalahan yang ada. seperti contoh kasus di atas, saya tidak menemukan link pada penjelasan PPh pasal 23 ataupun di PER 70 ttg SURAT DIRJEN PAJAK no.S-359 seperti tercantum di atas.

Sepertinya jika peraturan yang ada itu dibuat dengan jelas, mungkin masyarakat Indonesia pada taat pajak.